Revisi Permen 7 Hanya Wacana

NERACA

Jakarta- Rencana Pemerintah merevisi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012, hingga kini hanya wacana. Meski pada tanggal 31 Januari 2013 Ditjen Minerba sudah mengumpulkan pengusaha mineral di Tekmira Bandung, dan Ditjen Minerba berjanji akan merevisi Permen 7 dalam waktu tiga setelah 31 Januari, namun hingga ini belum ada revisi.

“Dalam hemat kami, pejabat Ditjen Minerba bukan politisi yang gemar berwacana, tetapi teknokrat yang tanggap pada perkembangan bisnis mineral. Nyatanya, jadi wacaca juga,” kata dua pengusaha mineral zirconium di Jakarta Selasa (12/2). Yaitu Gunawan Tjandra Direktur Utama PT Dian Lestari Sejahtera (DLS), dan pengusaha warna negara Australia, Danny Paulus Direktur Utama PT Investasi Mandiri Interzircon.

Sementara itu, anggota DPR Komisi VII, Dewi Aryani (F-PDIP) mengatakan, Permen 7 harus prorakyat, usaha mineral adalah bagian dari perjuangan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika Permen 7 tidak membantu meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat, Permen harus direvisi. “Proses pengolahan mineral harus dilaksanakan di negeri kita, supaya nilai tambah dinikmati masyarakat,” katanya.

Dewi Aryani mengatakan, bisnis internasional tumbuh dari pertukaran barang kebutuhan. Kita punya bahan tambang, Jepang punya produk teknologi seperti mesin, Eropa punya produk industri dan mereka membutuhkan bahan baku dari kita. Intinya, pertukaran kebutuhan satu sama lain. “Kalau kita hanya mengatur yang justru tidak banyak dibutuhkan, ya enggak nyambung dong,” katanya. “Mestinya atur juga yang banyak dibutuhkan, baru namanya prorakyat,” tambahnya.

Gunawan Tjandra dan Danny Paulus mengatakan, mineral zirconium yang diatur dalam Permen 7 adalah zirconia. Padahal, pasar dunia zirconia, kurang dari 5%. Pasar mayoritas adalah zirconium silikat (zs), namun justru zs tidak diatur. “Kalau Permen tidak segera direvisi, usaha pertambangan mineral zirconium di Indonesia akan mati, ratusan ribu pekerja akan menganggur,” kata Danny, warga negara Australia keturunan Indonesia.

“Butuh setahun membangun permurnian. Untuk memenuhi UU 4 Tahun 2009 dan Permen 7 mulai 6 Februari 2014, maka pabrik sudah harus dibangun sejak Januari lalu. Heran, Pemerintah seperti tidak mau tahu,” kata Danny. Karena ketidakjelasan regulasi, ditambah harga pasar yang sedang anjlok, produksi zirconium sekarang ini hanya 3% saja dari kapasitas normal.

Gunawan Tjandra mengatakan, zs (opasitas) sebetulnya sudah ada dalam daftar Harga Penetapan Ekspor (HPE), dengan HS Code 2530. Maka perlu penegasan, sebagai bahan yang sudah diolah, apakah zs tidak termasuk lagi dalam Permen 7 sehingga tidak perlu diatur lagi?” ujar Gunawan, satu-satunya industri nasional yang menghasilkan zirconium silikat untuk konsumsi industri keramik nasional.

“Pasar zircon dunia, 54% diserap oleh industri keramik. Maka kebutuhan zircon secara internasional, sebetulnya bisa ditanya langsung kepada industri keramik, yang tergabung dalam Asosiasia Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Jadi jangan dibikin menjadi susah, tanya Asaki saja, spek apa yang mereka butuhkan? Tentulah zs,” katanya. DLS berkapasitas 600 ton per bulan, sementara kebutuhan keramik nasional di atas 2.500 ton per bulan.

Danny Paulus mengatakan, jika pembangunan pabrik pengolahan zirconium tidak segera dimulai, maka pertambangan zirconium nasional tidak akan mampu memenuhi aturan Permen 7 yang membatasi kadar mulai 6 Februari 2014. “Atau, jika memang zirconium silikat tak perlu diatur lagi karena sudah bahan olahan, kiranya diberi penegasan oleh Pemerintah,” katanya.

Mengenai HPE Februari 2013, menurut Danny masih terlalu tinggi, karena harga pasar internasional di bawah USD 1.000 per ton (kadar 66%), franco Tiongkok. Harga itu sudah termasuk bea impor di Tiongkok yang 17%. Jadi harga kotor yang diterima eksportir Indonesia hanya USD 870. Kemudian bea keluar 20% HPE (lebih dari USD 200), ongkos ke Tiongkok dan biaya pengemasan USD 100, maka harga yang diterima Indonesia hanya USD 570. Harga ini sangat mepet.

Related posts