OJK Pertimbangkan Pungutan Melalui Aset

NERACA

Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan perhitungan pungutan didasarkan pada aset yang dimiliki perusahaan menjadi pertimbangan OJK dalam menetapkan besaran pungutan kepada pelaku industri keuangan. “Perhitungannya kita mengacu pada internasional best practise, jasa atau aset, ataupun yang bersifat insidentil. Namun, berdasarkan aset size akan menentukan eksposure risiko, aset besar maka risiko lebih besar sehingga pengawasan yang dibutuhkan juga lebih besar.” Kata Wakil Ketua OJK Rahmat Waluyanto di Jakarta, Kamis (14/2).

Dengan diberlakukannya pungutan tersebut, menurut dia pihak industri seharusnya tidak merasa keberatan dikarenakan pungutan yang harus dibayarkan karena akan dikembalikan dalam bentuk pengembangan dan mendukung penguatan industri ke depan. "Kita juga ingin memberikan pembinaan, pelatihan-pelatihan atau training pada lembaga-lembaga keuangan yang masih lemah." ujarnya.

Saat ini, lanjut dia telah dibangun panitia antarkementrian, antara lain kementerian keuangan, hukum dan ham untuk mengkaji hal tersebut. Dalam hal ini, OJK telah memberikan beberapa masukan dari hasil komunikasi dengan para pelaku pasar dan hal-hal lain yang dinilai dapat diberlakukan.

Kata Rahmat, selain mendukung perkembangan industri ke depan, pemberlakuan iuran tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anggaran melalui APBN. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. "Kita masih melihat dan mempertimbangkan terkait besaran dan hal-hal lainnya. Diharapkan tahun ini sudah ada pungutan.” Ujarnya

Pungutan Ganda

Terkait perhitungan besaran pungutan yang akan diberlakukan oleh OJK, Ketua Asosiasi perusahaan Efek Indonesia (APEI), Lily Widjaja pernah mengatakan, pengambilan besaran pungutan sebaiknya tidak didasarkan pada aset. Selain itu, agar pungutan tersebut menjadi efektif. Pungutan yang diambil diharapkan dari satu pintu, yaitu melalui PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pungutan berganda. “Jangan lagi dipungut ke perusahaan efek, tetapi lewat bursa saja supaya tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Selain kedua hal tersebut, terkait transaksi untuk aksi korporasi, izin usaha, dan lainnya diharapkan pungutan tersebut dapat diturunkan. Sementara untuk poin terakhir, yaitu iuran untuk wakil perusahaan efek diharapkan tidak diberlakukan. Karena wakil perusahaan efek diperlukan untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal, di mana jumlah investor saat ini masih terbilang sedikit.

Sementara Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Airlangga Hartarto menilai, dengan adanya pemberlakuan iuran oleh OJK bisa jadi bertambahnya faktor yang membuat emiten enggan melantai di bursa. “Adanya iuran yang diberlakukan OJK, menjadikan biaya yang diperlukan untuk go public menjadi lebih mahal.” ujarnya.

Diberlakukannya iuran tersebut, menurut dia, dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena harus mengeluarkan biaya lain di samping pajak yang harus diberikan kepada pihak BEI. Hal tersebut menurutnya akan berpengaruh terhadap besaran dividen. (lia)

BERITA TERKAIT

OJK Cabut Izin BPR Legian

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Legian melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-103/D.03/2019…

Pemilik Bank Bali Minta OJK Investigasi Penjualan Bank Permata

    NERACA   Jakarta - Pemilik Bank Bali, Rudy Ramli meminta agar proses penjualan saham Bank Permata oleh Standart…

Soal StanChart Lepas Bank Permata - Rudy Minta OJK Hentikan Penjualan Saham

NERACA Jakarta – Rencana Standart Chartered Bank bakal melepas saham PT Bank Permata Tbk menuai reaksi dari Rudy Ramli, pemilik…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Patok Harga Rp 221 Saham - GOLD Raup Rights Issue Rp 212,715 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi, PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan…

Investasikan Dana Rp 20 Miliar - Phapros Rambah Lini Bisnis Kosmetik

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis dan masuk ke bisnis kosmetik, emiten farmasi PT Phapros Tbk. (PEHA) menyiapkan investasi sebesar…

Gelar Rights Issue - Central Omega Bidik Dana Rp 2,4 Triliun

NERACA Jakarta — Perkuat modal dan pengembangan smelter, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) bakal menggelar penerbitan hak memesan efek…