BSM Akan Komunikasikan dengan Nasabah

Suku Bunga KUR

Kamis, 14/02/2013

NERACA

Jakarta - Suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan perbankan masih tergolong cukup tinggi, yakni sekitar 12%-14%. Apalagi suku bunga tersebut belum termasuk yang tetap (flat) tetapi dalam bentuk suku bunga efektif (effective rate). Seperti halnya suku bunga yang dikucurkan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) kepada para kreditur KUR, yaitu 13% effective rate sementara jika di-flat-kan menjadi sekitar 7%.

“Rate KUR (ritel) kita setinggi-tingginya 13% effective rate. Kalau flat kurang lebih 7%. Sementara KUR mikro, yang plafonnya maksimal Rp20 juta, 22% effective rate atau mungkin 12% itu yang flat. KUR mikro lebih mahal akibat tingginya biaya overhead. Sedangkan effective rate itu ibarat belah ketupat skemanya. Kalau flat horizontal,” kata Andri Vendredi, Division Head of Small & Micro Banking BSM, di Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut dia, penggunaan suku bunga flat atau efektif itu tergantung pada komunikasi antara bank dengan lembaga kemitraan atau nasabahnya langsung. “Terkadang kalau kita menggunakan (suku bunga) flat atau anuitas itu tergantung komunikasi. Kalau kita memberikan kepada koperasi, bisa saja mereka menjual ke anggota dengan (suku bunga) flat. Sementara komunikasi dari bank harus dijual efektif," ungkap dia.

Sehingga dalam proses pelaksanaannya memang terkadang masih terjadi kesalahan komunikasi, dan ini yang akan dibenahi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian agar lebih banyak lagi pengusaha yang berminat untuk mengambil KUR. “Komunikasi itu yang selalu salah. Jadi seakan-akan marjin bunga bank itu tinggi sekali, sekitar 13% sampai 22%. Sebenarnya kalau di-flat-kan itu hanya setengah. Kalau komunikasi kita (bank dengan Menko Perekonomian) ke pasar itu akan flat saja supaya punya nilai jual,” jelas Andri.

Sebenarnya, ucap Andri, suku bunga 12%-13% itu jika diflatkan ada di angka 7%. Jadi akan sama saja kewajiban yang harus dibayar kreditur. “Itu bank dipersilahkan menjualnya dengan flat atau effective. Kalau kewajibannya Rp500 ribu, terus dia pakai effective 13% sama saja dengan 7% flat, sama saja kewajibannya,” ucapnya.

Dalam penyaluran KUR untuk kredit modal kerja tenor maksimalnya adalah tiga tahun, untuk kredit investasi maksimal lima tahun. “Untuk (sektor) UMKM, porsi (kredit) kita sudah di angka 78%, sisanya (kredit) korporasi, dari total pembiayaan BSM sebesar Rp42 triliun. Sedangkan untuk target tahun ini kita akan maintain di angka sekitar 80% (UMKM)-20% (Korporasi). Jadi (kredit) UMKM kita itu ada komersial, mikro, small, dan sebagainya. Untuk kredit mikro itu, tahun lalu, penyaluran kita sebesar Rp1,6 triliun, kalau yg small Rp8,5 triliun, dan sisanya komersial,” ungkapnya.

Pada tahun ini, BSM mendapatkan jatah penyaluran KUR sampai Rp1,5 triliun. Sebagai salah satu sarana penyalurannya, BSM bermitra dengan Hipmi, untuk memberikan plafon pinjaman sebesar Rp30 miliar untuk anggota Hipmi, serta sekitar Rp200 miliar melalui Badan Pengurus Daerah (BPD) dan Badan Pengurus Cabang (BPC) Hipmi seluruh Indonesia.

“Kerjasama dengan Hipmi itu business to business (B to B), jadi itu ada peran Hipmi-lah, selain kita memberikan pembiayaan ke individu-individu. Kalau penyaluran tahun lalu itu kita lebih banyak melalui pola kemitraan (melalui organisasi), tapi langsung ke end user, yang bisa mencapai 60%. Untuk ini, kita masuk terbanyak ke Sumatera, juga Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa; pokoknya daerah-daerah agrobisnis. Pola kemitraan dengan koperasi juga banyak, tapi dengan organisasi, baru dengan Hipmi. Kalau (sektor) pertanian biasanya melalui inti plasma yang core-nya adalah perusahaan, misalnya di Jatim dan Sumatera,” paparnya.

Andri, memang mengakui jika pihaknya lebih banyak menyalurkan KUR ke sektor pertanian, kemudian sebanyak 35% ke perdagangan, dan sisanya kepada sektor lain.

“Penyaluran KUR kita itu ada tiga cara, yaitu pola langsung; pola kemitraan dengan lembaga keuangan (linkage), yakni dengan koperasi, BPR, BMT; dan pola inti plasma Dengan kemitraan, khusus dengan lembaga keuangan, itu maksimum eksekusinya Rp2 miliar, itu nanti si akan disalurkan kembali oleh koperasi atau BPR-nya,” tuturnya.

Sementara, Romi Lesmana, Ketua Kompartemen 8 yang membawahi UMKM dan Koperasi HIPMI, mengatakan bahwa memang pada tahun lalu penyaluran KUR oleh perbankan masih belum maksimal dan baru hanya dinikmati segelintir orang saja.

“Mungkin kalau di daerah sdh KUR itu sudah jalan, tapi misalnya di tingkat BPP sendiri, KUR ini tidak begitu banyak terserap. Karena mungkin dari kita (pengusaha)nya sendiri yang tidak bisa memanfaatkan. Jadi ada KUR itu kurang lebih Rp1,5 triliun yang di DKI Jakarta yang masih mangkal di BI. Nah, yang sudah dimanfaatkan itu hanya kurang lebih Rp800 miliar di 2012, dan yang memanfaatkannya malah di daerah, misalnya Bandung, karena di sana dia punya industri, juga Bali dan Kalimantan,” katanya.

Ketika ditanyakan soal perlu atau tidaknya ada bank khusus pertanian atau UMKM, Romi mengatakan hal itu masih tidak perlu. “Kalau ada bank khusus untuk itu, saya rasa itu spesifikasi banknya sendiri. Misalnya dia menyalurkan khusus agro ya tidak masalah, tapi kalau khusus sepertinya agak tersendiri. Harusnya kan terbukalah bagi semuanya (supaya) bisa menyalurkan, karena di Hipmi ini (bidangnya) bukan hanya agro kan, tp semuanya ada,” tutupnya. [ria]