Salah satu penyebab kurang cepatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah masih minimnya jumlah entrepreneur sebagai pelaku ekonomi. Saat ini jumlah enrepreneur hanya sekitar 1,59% dari total populasi Indonesia. Padahal, dengan adanya entrepreneur sebagai penggerak ekonomi, dua indikator penting dalam suatu negara maju dan makmur secara ekonomi akan terpenuhi, yaitu rendahnya angka pengangguran dan tingginya devisa terutama dari hasil-hasil barang ekspor yang dihasilkan.

Di sinilah diperlukannya pelaku-pelaku usaha yang mampu mendorong dunia bisnis untuk melahirkan lebih banyak creative social entrepeneurship muda sebagai lokomotif perubahan ke arah bisnis dan kemandirian, serta keseimbangan antara konsep keuntungan dan kesejahteraan. Sayangnya, mayoritas lulusan perguruan tinggi masih berorientasi mencari pekerjaan, terutama menjadi pegawai negeri sipil.

Kepada Neraca Ketua HIPPI DKI Sarman Simanjoran menuturkan, karena kondisi tersebut, mahasiswa perlu diberi bekal dan pencerahan sehingga ketika lulus dari perguruan tinggi akan muncul minat menjadi pengusaha atau wirausaha. Berbagai strategi pun diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia, salah satunya ialah dengan memasukkan mata kuliah Kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan.

Meskipun bisa dibilang cukup terlambat, lanjut dia, seharusnya pengetahuan mengenai kewirausahaan harus masuk dalam kurikulum pendidikan paling tidak sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Pelajaran wirausaha sejak dini ini bisa berjalan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Contohnya bagaimana memberikan pemahaman kepada anak didik dalam mengelola koperasi.

“Secara tidak langsung mengenalkan mereka wirausaha tanpa harus memberikan kurikulum-kurikulum khusus.  Ketika SMA baru bicara teori dan ketika di perguruan tinggi, materi yang diberikan lebih dalam lagi,” ujar Sarman.

Level ini dimulai dari menumbuhkan kewirausahaan, menenamkan nilai-nilai kewirausahaan, dan mengajarkan kewirausahaan dan tak lepas dari segitiga pembelajaran kewirausahaan yang, antara lain, meliputi aspek kognitif, pembelajaran inovatif, psikomotor, dan afektif.

“Pada level ini, pemahaman bisnis yang kita tanamkan. Jangan ketika di perguruan Tinggi baru diperkenalkan,” tambah dia.

Peran Sektor Usaha

Pelajaran wirausaha memang sudah masuk dalam kurikulum pendidikan. Namun, itu tidak cukup, karena wawasan siswa harus dikembangluaskan tidak saja dalam bentuk teoritis didalam kelas tetapi juga dalam bentuk praktik atau penelitian, baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan lain baik dalam maupun luar negeri.

Ya, wirausaha tidak hanya cukup masuk dalam kurikulum pendidikan. Namun, yang lebih penting adalah praktik. Untuk bisa menuju target tersebut, dunia usaha diimbau menjangkau wirausaha pemula untuk membuka peluang praktik wirausaha. Ini akan memberi peluang bagi wirausaha pemula untuk bisa belajar langsung dari pengusaha senior.

Di sinilah diperlukannya pelaku-pelaku usaha yang mampu mendorong dunia bisnis untuk melahirkan lebih banyak creative social entrepeneurship muda sebagai lokomotif perubahan ke arah bisnis dan kemandirian, serta keseimbangan antara konsep keuntungan dan kesejahteraan. 

Direktur  Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga L. Wulan Tumbelaka mengungkapkan, untuk meningkatkan wirausaha mahasiswa Indonesia, tahun lalu CIMB Niaga dan Kemdikbud menyelenggarakan program beasiswa Unggulan Teknologi Industri Kreatif (BUTIK) bagi 15 orang mahasiswa tingkat S1 dan vokasi/politeknik (DIII), yang telah menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (wira usaha muda).

“Melalui Program BUTIK CIMB Niaga ini, akan tercipta mahasiswa sebagai angkatan muda yang produktif dalam masyarakat, yang mampu mengatasi berbagai masalah sosial yang ada serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya,” kata Wulan.