Tuntutan Perubahan Birokrasi

Mundurnya kepala dinas perumahan DKI Jakarta, Novizal, dengan alasan kesehatan pada hakikatnya menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, kultur dan ritme kerja yang dibangun Gubernur DKI Jokowi yang mengutamakan pelayanan masyarakat yang serba cepat, ternyata belum diimbangi dengan kemampuan aparat bawahannya.

Apalagi kemunduran Novizal itu terkait dengan membesarnya animo masyarakat bantaran kali yang ingin menempati rumah susun Marunda, yang dalam pelaksanaannya kurang mendapat respon positif dari aparat pelaksana di lapangan, sehingga hal ini mengundang perhatian Jokowi turun tangan mengatasinya kebutuhan masyarakat tersebut.

Ini merupakan gambaran masyarakat yang sedang tumbuh ke arah masyarakat madani (civil society) menuntut adanya peran birokrasi pemerintah yang lebih adaptif terhadap penguatan hak-hak publik dalam pemberian pelayanan secara lebih luas dan berimbang.

Oleh karena itu di masa mendatang, birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta harus mampu menjadi birokrasi yang kompetitif untuk melakukan reformasi manajemen pelayanan, sehingga dapat memberikan performansi pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik.

Menuju perubahan ke arah birokrasi yang memiliki corak kultur pelayanan, setidaknya membawa implikasi besar terhadap perubahan manajemen pelayanan dalam birokrasi. Segenap jajaran aparatur birokrasi dituntut untuk dapat merubah mind-set birokrasi dari yang korup, kolutif, dan nepotisme, menjadi aparatur birokrasi yang responsif, profesional, bersandar pada etika moral yang tinggi, dan publik akuntabel.

Tentu saja tuntutan perubahan mind-set dalam birokrasi di atas, dalam implementasinya banyak menyebabkan terjadinya berbagai bentuk benturan kepentingan dalam birokrasi. Sebagian kelompok dalam birokrasi tentu masih menganut paradigma lama yang akan berhadapan dengan kelompok birokrasi yang mencoba menerapkan paradigma baru yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Bagaimanapun, perubahan paradigma birokrasi, dari paradigma “mengatur” menjadi paradigma “melayani” dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memerlukan adanya suatu upaya rekonstruksi kultur dan manajemen birokrasi. Kultur dan manajemen dalam birokrasi harus mengarah pada pencapaian sosok birokrasi yang profesional, efisien, efektif, dan responsif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Karena penyelenggaraan pelayanan publik yang masih diskriminatif, terjadinya rente birokrasi, suap, pungutan liar, tidak adanya kepastian pelayanan, arogansi kekuasaan, serta masih lemahnya posisi tawar masyarakat terhadap pejabat birokrasi, menunjukkan bahwa mind-set birokrasi dalam memberikan pelayanan masih belum banyak mengalami perubahan seperti yang diharapkan publik. Jadi, wajah birokrasi pelayanan di Jakarta memang sudah saatnya berubah.

BERITA TERKAIT

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman  NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menekankan bahwa dengan menyelenggarakan…

Birokrasi Masih Jadi Hambatan Investor

NERACA   Jakarta - Hambatan calon investor yang ingin menanamkan modal atau membuka usaha di Indonesia adalah panjangnya rantai birokrasi sehingga…

CIPS: Investor Keluhkan Regulasi Berbelit-belit - LAMBANNYA REFORMASI BIROKRASI

Jakarta-Peneliti CIPS mengungkapkan, regulasi yang panjang yang berbelit-belit sudah sering dikeluhkan oleh calon investor saat akan berinvestasi di Indonesia. Untuk…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…

Kontroversi SMI Award

Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meraih Penghargaan “Menteri Terbaik” di Dunia (Best Minister in the World Award)…

Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Melihat pengalaman di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa dekade…