Pabrik di Jabodetabek Akan Direlokasi Ke Jawa Tengah - Dampak Buruk Kenaikan UMP

NERACA

Jakarta – Dampak kenaikan UMP yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia membuat kalangan dunia usaha mencari jalan keluar agar bisa tetap menjalankan bisnisnya. Salah satu caranya dengan merelokasi pabrik ke tempat yang UMP tidak terlalu besar, salah satunya Provinsi Jawa Tengah.

“Kami banyak mendapatkan permintaan untuk menyiapkan lahan di daerah Jawa Tengah untuk dijadikan kawasan industri. Hal ini terkait dengan kenaikan UMP di Jabodetabek yang cukup tinggi dibandingkan dengan Jateng yang cukup stabil,” ungkap Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar di Jakarta, Rabu (13/2).

Ia memaparkan dengan upah di Jabodetabek yang kenaikannya relatif tinggi, maka pengusaha akan mencari kawasan-kawasan yang upahnya masih rendah salah satunya di Jateng. “Di Jateng, sudah banyak menerima permintaan kawasan industri. Rencananya akan masuk industri seperti textile, garmen, alat-alat mainan, dan industri sepatu. Kebutuhan lahan mereka juga tidak besar, mungkin 30-40 hektar untuk tahap pertama yang relokasi yang kemungkinan besar di kawasan industri Wijaya Kusuma, Semarang,” kata dia.

Untuk industri kecil dan menengah, lanjut Sanny, harga tanah di Jawa Tengah seperti Boyolali, Kendal dan Semarang relatif murah dibandingkan dengan daerah lainnya. “Harga tanah di kawasan industri mencapai Rp900.000-1,2 juta. Maka dari itu, kita menyiapkan khususnya untuk industri padat karya skala kecil dan menengah,” tuturnya.

Menurut dia, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengakomodasi permintaan dari pengembang untuk mengembangkan industri di daerah. Karena itu sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat proses industrilisasi. “Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu perlu disesuai dengan kawasan industri, minimal setiap daerah mempunyai kawasan industri sehingga ketika ada permintaan kawasan industri maka sudah siap kawasannya dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, persiapan kawasan industri di setiap daerah menjadi tugas bagi pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga proses industrialisasi bisa berjalan. “Perlu ada kerjasama antara Kemenperin, Kemenkeu dan Kemendagri. Misalnya Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pengembang untuk mengembangkan kawasan industri dimasing-masing daerah,” ucapnya.

Di wilayah Jawa Tengah, daerah-daerah seperti Grobogan dan Boyolali juga memiliki potensi sebagai industri baru karena lokasi dan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia. “Tenaga kerja tersedia saya kira cukup di ketiga daerah itu, tinggal mengembangkan sedikit sarana dan prasarana pendukung untuk industri,” kata Sanny.

Siap Relokasi

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, saat ini sudah banyak pengusaha dari dalam negeri yang sedang mempersiapkan relokasi usaha mereka ke Jawa Tengah, menyusul naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) di beberapa daerah khususnya Jawa Barat. “Persiapan tersebut seperti mencari lahan dan pembangunan pabrik baru, namun yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan pesangon untuk para pekerja yang akan diberhentikan di Jabodetabek,” imbuhnya.

Menurut di, masalah pesangon masih menjadi masalah, karena biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi. “Saat ini mereka masih mengumpulkan dana tersebut,” kata Sofjan. Ia menjelaskan, memang untuk melakukan relokasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan diperkirakan dalam waktu satu tahun bisa terlaksana. Menurut dia, para pengusaha sudah mencari tempat di Jawa Tengah, akan tetapi membutuhkan proses. Ia mengaku bahwa persiapannya pun paling sedikit satu tahun untuk mempersiapkan.

Dengan adanya relokasi, Sofjan menegaskan akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup besar. “Yang sudah pasti di-PHK kurang lebih 15 ribu orang, dan dalam satu atau dua bulan ke depan akan lebih besar, jika kita tidak bisa menahan, maka bisa mencapai beberapa ratus ribu,” kata Sofjan.

Siapkan 3 Kawasan Industri

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Dedi Muliadi mengatakan, pihaknya saat ini telah menyiapkan tiga kawasan sebagai daerah relokasi industri, antara lain di Subang 12.000 hektare dan Majalengka 500 hektare. “Itu sementara yang kami siapkan lahannya.Tapi ini untuk industri besar yang mau masuk. Namun, tak menutup kemungkinan akan ada industri lokal yang akan ikut di sekitar daerah itu,” katanya.

Dedi mengakui kalangan pengusaha mengeluhkan tingginya biaya buruh di wilayah Jakarta dan sekitarnya.”Mereka menyasar daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat karena UMP di sana masih lebih murah rata-rata Rp1 juta dibandingkan Jakarta,” ujarnya. Saat ini pengembangan kawasan industri tersebut memasuki tahapan perencanaan tata ruang dan wilayah.

Namun tak semua pengusaha sependapat dengan rencana relokasi industri dari Jakarta, terutama bila dipicu oleh kenaikan UMP. Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung berpandangan, rencana pengusaha melakukan migrasi industri ke daerah yang memiliki nilai upah lebih murah merupakan alternatif yang tidak tepat.

Menurutnya, untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis, industri dituntut terus meningkatkan kreativitas, bukan justru mencari celah dari daerah dengan upah buruh yang murah. “Contohnya, industri berbasis padat karya justru pelan tidak akan punya tempat di Indonesia dan kita sudah tidak bisa lagi masuk dalam era buruh murah,” terangnya.

Migrasi industri ke suatu daerah, kata dia, tentu akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring meningkatnya kapasitas produksi usaha. Karenanya, permasalahan kenaikan upah buruh bukan mustahil akan mengancam di tempat baru tujuan migrasi industri.

BERITA TERKAIT

XL Beri Pelatihan Literasi Digital di Lombok Tengah - Tingkatkan Produktivitas UMKM

Dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya perempuan dan meningkatkan perekonomian nelayan di…

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi

Istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak…

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kementan Salurkan 1.225 Sapi Indukan ke Peternak

NERACA Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan menyalurkan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225…

Jerman Dukung Penuh Sawit Berkelanjutan di Indonesia

NERACA Jakarta – Pemerintah Jerman mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang…

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan…