Tahun ini, pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan hingga 9,5-10,5%. Sejumlah program sudah disiapkan. Misalnya, program keluarga harapan (PKH) dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp 2,9 triliun untuk 2,4 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Program lainnya pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan alokasi anggaran sebesra Rp 13,4 triliun. Dana PNPM itu antara lain dibagi untuk 5.100 kecamatan di kawasan perdesaan sebesar Rp 9,6 triliun dan Rp 2 triliun lainnya untuk mengentaskan 10.922 kelurahan di kawasan perkotaan.

Pada 2010, Kadin mencatat setidaknya terdapat Rp 80 triliun dana pemberdayaan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 21 kementerian. Namun dana itu  tak terserap secara efektif, tapi justru tumpang tindih pengelolaan dan penyalurannya. Pada 2012, anggaran pemberdayaan UMKM masih tersebar di 17 kementerian. Contohnya, di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat anggaran koeprasi sebesar Rp 57 miliar.

Sementara itu, anggaran yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2012, anggarannya mencapai Rp 1,38 triliun dan terserap hingga 90,09% atau sebesar Rp 1,23 triliun. Serapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sampai 31 Desember 2012 telah mencapai 90,09% atau sebesar Rp1,233 triliun. Sisa sebesar 9,91% bukannya tak habis dibelanjakan, namun, kata Menkop, adalah bentuk penghematan dan efisiensi anggaran.  

Tahun ini anggarannya meningkat menjadi Rp 1,76 triliun. Jumlah itu sudah termasuk untuk gerakan koperasi yang kelola Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Pada 2012, Dekopin mendapat anggaranRp 98 miliar dengan serapan hingg 93,09%, sisanya berupa efisiensi anggaran. Tahun ini, anggaran untuk Dekopin turun menajdi Rp 85 miliar.

Kementerian Koperasi dan UKM juga menyalurkan dana bergulir yang berasal dari APBN melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Tahun ini ditargetkan tersalur Rp 2,9 triliun. Tahun lalu, LPDB mampu melampaui target penyerapan sebesar Rp 1,3 triliun.  

Anggaran di kementerian dan LPBD tersebut tentu saja sangat kecil dibandingkan dengan potensi anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kaum UMKM. Tahun lalu, dari 130 BUMN, tersalur dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau CSR sebesar Rp 6,15 triliun.  Dana itu disalurkan untuk kemitraan dengan UMKM sebesar Rp 3,58 triliun. Ada 75 ribu mitra binaan yang menerima dana yang sebagian dalam bentuk hibah dan sebagian lainnya berbentuk dana  bergulir (revolving fund).

Itu sebabnya, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan minta agar seluruh dana dan pemberdayaan untuk kelompok kecil dipusatkan di kementerian itu. Tolok ukur keberhasilan program itu adalah berapa banyak tercetak pengusaha baru dan pengusaha yang naik kelas, dari kelompok mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi pengusaha menengah. Yang menengah lulus menjadi pengusaha besar.