NERACA

Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan rasa optimis akan proyek percepatan 10.000 megawatt tahan pertama yang akan selesai pada 2014. Keyakinan tersebut lantaran program percepatan pembangunan Fast Tract Program (FTP) tahap I telah mencapai 64%. “Hingga kini, FTP tahap I telah mencapai 64%, sehingga kedepannya akan selesai pada 2014,” ujar Direktur Konstruksi PLN Nasri Sebayang di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut dia, dari total 9.877 MW daya listrik yang harus dibangun, hingga 2012, sudah ada pembangkit dengan total daya 4.510 MW yang beroperasi. Sementara yang mulai akan diujicoba sebesar 2.428 MW. “Ada sebanyak 2.919 MW yang akan mulai konstruksi 2013 ini,” katanya. Diantaranya PLTU 3 Jatim-Tanjung Awar-Awar, PLTU 2 Sumut-Pangkalan Susu, PLTU Babel-Belitung dan PLTU 2 Papua-Jayapura.

Seharusnya keempat proyek ini, ungkap Nasri, sudah kelar 2010 lalu. Namun, karena alasan minimnya anggaran, masalah pembebasan lahan, lokasi pembangkit yang berubah, hingga kontraktor yang tak sesuai harapan membuat proses pengerjaannya menjadi terlambat.

Hal senada juga diutarakannya untuk FTP tahap II. Ia yakin proyek yang sudah dimulai awal tahun ini bisa selesai 2017 nanti. Meski demikian, diakui dia, terdapat sejumlah kendala pembangunan FTP II. Berbeda dengan pengoperasian pembangkit yang didominasi PLN, di proyek lanjutan ini operasi 60 persen proyek dilakukan swasta.

Dari total proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 4.925 MW, PLTP yang bisa direalisasikan hanya sebesar 2.230 MW. Terdapat 16 proyek yang dilakukan pengembangannya oleh PLN, Pertamina Geothermal Energy, Geodipa Energy, Chevron dan Supreme Energy. “Sisanya sebanyak 2.695 MW atau sekitar 36 proyek masih sulit,” tegasnya.

Masalah letak di hutan konservasi, teknis hingga belum dilakukan pelelangan menjadi penyebab. Setidaknya ada 37 titik proyek pembangkit FTP I. Yakni 10 lokasi di Sumatra dan Jawa, lima lokasi di Kalimantan, empat lokasi di Nusa Tenggara dan Sulawesi, dua di Maluku dan Papua. Untuk proyek FTP II bakal ada 51 proyek. Rencana penambahan daya mencapai 4.649 MW.

Lebih lanjut dikatakannya, mundurnya penyelesaian proyek percepatan 10 ribu megawatt (MW) tahap I yang awalnya akan selesai pada 2013 disebabkan penggunaan komponen pembangkit dari China yang tidak memenuhi standar perseroan. Menurut Nasri, komponen yang diproduksi china berbeda dengan standarisasi internasional yang selama ini menjadi acuan PLN sehingga untuk mengkonversi standar peralatan membutuhkan waktuk yang lama. “Pada waktu itu, China meminta 1,5 tahun untuk standarisasi sehingga waktunya jadi lebih panjang,” katanya.

Selain masalah komponen asal China, kendala lain yang mengganggu pelaksanaan proyek adalah adalah masalah pendanaan untuk proyek tersebut. “Keterlambatan status pendanaan baik dari PLN, APBN dan APLN sindikasi perbankan sehingga pembukaan L/C dan proses pembayaran terkendala,” ungkap Nasri.

Ketika pihak PLN merasa optimis bahwa proyek 10.000 megawatt akan selesai, tidak begitu dengan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Ketua MKI Harry Jaya Pahlawan menilai masih banyak persoalan yang membelit Indonesia di sektor ketenagalistrikan. Hal ini menghambat perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia. “PLN sedang menggeliat, masalah ketenagalistrikan bukan kemarin saja tapi saat ini juga ke depan,” kata Harry.

Herry menambahkan, saat ini, masalah ini bukan hanya menimpa persoalan teknis saja tetapi juga terjadi pada permasalahan finansial PLN. “10.000 megawatt tahap pertama enggak selesai karena mitra kerjanya ribet sendiri,” ungkap Harry. Menurut Harry, PLN harus melakukan kegiatan elektrifikasi dengan cepat agar masyarakat menikmati dan mempercepat pembangunan pembangkit listrik. “Di bagian hulu kita harus membangun secara cepat karena PLN satu-satunya perusahaan yang mengelola listrik,” jelas Harry.

Rugikan Negara

Anggota DPR Komisi VII Tommy Firman menyatakan inefisiensi subsidi hingga Rp93 triliun untuk listrik ini semata karena source masih menggunakan BBM, sementara program 10.000 MW tahap I PLN belum bisa berjalan karena terlambat dan tanpa hasil. "Pembengkakan subsidi sampai 27 triliun, project-nya 10.000 MW Tahap I belum jadi hingga kini karena terlambat sehingga memakai BBM lagi. Ini perlu dipertanyakan langsung pada PLN,” kata Tommy.

Tommy juga mengingatkan dengan tegas dampak jebolnya APBNP 2012 akibat inefisiensi PLN, yang hingga sekarang belum mendapatkan solusi yang tepat dari road map yang direncanakan. “Kenapa sampai saat ini Proyek PLN, 10.000 MW Tahap I tidak ada progress? Ada apa?, Proyek ini hingga saat ini hanya baru selesai sekitar 60 Persen, Untuk itu PLN bertanggung jawab atas keterlambatan ini, sehingga negara jebol 27 triliun akibat keterlambatan ini,” ungkapnya. Bukan hanya itu, Lanjut Tommy, Mantan Dirut PLN Dahlan Iskan juga tidak boleh lepas tangan termasuk Purnomo terhadap jebolnya anggaran untuk PLN ini.”jelas Tommy.