Jimly: Harus Segera Dilakukan - Perjanjian Ekstradisi Se-Asean

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshidiqqie, menilai perjanjian multilateral untuk persoalan ekstradisi antarnegara se-ASEAN harus segera dilakukan guna menangani perkara lintas negara. "Perjanjian ini harus dibawa ke tingkat ASEAN. Ke-10 negara di kawasan Asia Tenggara ini harus menandatangani perjanjian kolektif multilateral untuk melakukan ekstradisi dengan negara lain," katanya di Jakarta, Selasa.

Ia mencontohkan dua kasus yakni kaburnya Nunun Nurbaiti, tersangka kasus cek pelawat yang memenangkan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goltoem, dan kasus M. Nazaruddin yang diduga terlibat dalam kasus Suap Wisma Atlet.

Menurut dia, perjanjian antardua negara mekanismenya sangat sulit. "Kita kan negara serumpun, maka sudah saatnya kita bebas berlalu lalang di negara se-ASEAN. Pada saat yang sama juga harus ada kemungkinan ekstradisi antara satu dengan yang lain," katanya.

Guru Besar Tata Negara UI itu menyebutkan, jika ada negara yang tidak mau ada ekstradisi, berarti negara yang bersangkutan harus menerapkan sistem paspor. "Seseorang yang bukan berasal dari negara tersebut tidak boleh lagi bebas berlalu lalang tanpa paspor. Tanpa mekanisme seperti itu, maka akan sangat berbahaya karena buronan akan pergi ke negara yang notabene bebas untuk bergerak tanpa ada upaya hukum," papar Jimly.

Oleh karena itu, lanjut dia, agar tidak menjadi masalah bilateral, maka persoalan ini diagendakan dalam sidang ASEAN, apalagi Indonesia saat ini menjadi ketua ASEAN.

Jimly pun berharap agar Nunun dan Nazaruddin secepatnya pulang ke Indonesia dan memenuhi panggilan KPK karena mereka belum tentu dinyatakan bersalah. "Sudahlah pulang saja. Ini perlu kesadaran pribadi saja. Tidak usah terlalu ribet. Kan belum tentu salah. Lebih baik hadapi secara bertanggung jawab," katanya.

Nunun yang merupakan istri pejabat, kata Jimly, justru akan mempermalukan negara Indonesia jika tak segera pulang, apalagi jika suaminya Adang Darajatun yang merupakan mantan Wakil Kepala Polri, seperti merahasiakan keberadaan istrinya.

Terkait Nazaruddin, meski Demokrat sudah menyatakan bahwa Nazaruddin sedang menjalani perawatan di Singapura akibat penyakit jantung, Jimly tidak sepenuhnya mempercayainya. "Penjelasan seperti itu kan orang tidak akan percaya. Tidak pantaslah Nazaruddin yang masih muda itu sakit jantung, apalagi rumah sakit jantung di Indonesia lebih hebat dari Singapura," kata Jimly.

BERITA TERKAIT

ANGGOTA DPR BERHARAP DEMO SEGERA BERAKHIR - Darmin: Aksi Demo Tak Berdampak Signifikan

Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini dampak aksi demonstrasi 22 Mei 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi investasi…

Kenapa Harus Ada “People Power”?

  Oleh : Dewi Komalasari, Pemerhati Masalah Sosial Politik Kenapa mesti ikut pemilu jika dirinya tidak percaya dengan kinerja KPU?…

Pluralisme dan Toleransi Harus Dirawat untuk NKRI

Pluralisme dan Toleransi Harus Dirawat untuk NKRI NERACA Jakarta - Cendekiawan sekaligus praktisi antropologi Dr Kartini Sjahrir mengatakan pluralisme atau…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Agus Rahardjo Respons Pansel Pimpinan KPK Tuai Kritik

Agus Rahardjo Respons Pansel Pimpinan KPK Tuai Kritik NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo merespons soal…

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung   NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahun 2018…

MK Ingatkan Penutupan Pendaftaran PHPU

MK Ingatkan Penutupan Pendaftaran PHPU NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono mengingatkan batas waktu pendaftaran…