Aburizal Disebut Tahu Penunjukan Langsung - Sidang Korupsi Penanggulangan Flu Burung

Ketua Panitia Proyek Pengadaan Peralatan Rumah Sakit untuk Penanggulangan Flu Burung, Sri Henni Setyawati menjadi saksi dengan terdakwa mantan Sekretaris Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono. Dalam keterangannya, Henni menegaskan bahwa dasar penunjukan langsung PT Bersaudara sebagai perusahaan pemenang tender berasal dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan.

Menurut dia, dalam SK tersebut dijelaskan bahwa flu burung merupakan wabah penyakit yang penanganannya harus segera dilakukan. Maka itu penanganan bersifat penting karena wabah flu burung sangat berbahaya bagi masyarakat. "Dengan SK Menkes bisa lakukan penunjukan langsung," katanya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.

Ia mengaku, selaku ketua panitia dirinya memahami Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagai dasar pengadaan. Tapi, penunjukan langsung dilakukan setelah dirinya berdiskusi dengan rekan-rekannya di Kementerian Kesehatan selaku lembaga teknis penanganan wabah. Dari diskusi tersebut, akhirnya disimpulkan penunjukan langsung dibolehkan.

Menurut dia, Menkokesra yang saat itu dijabat Aburizal Bakrie mengetahui akan dilakukannya penunjukan langsung. Saat itu, lanjut Henni, terdakwa Sutedjo melaporkan melalui memo dinas ke menteri bahwa usulan dana darurat pengendalian masalah flu burung sudah disetujui Kementerian Keuangan.

Atas memo tersebut, kemudian Menkokesra mengeluarkan disposisi agar dilakukan pembandingan antara perusahaan yang ditunjuk dengan tiga perusahaan lain, yakni PT Setio Harto, PT Graha Ismaya dan PT Fondaco Miratama. Setelah dilakukan pembobotan oleh anggota di bidang kesehatan, PT Bersaudara ditetapkan sebagai pemenang.

Dalam kesempatan yang sama, Henni mengaku memperoleh uang Rp4 juta dari terdakwa Sutedjo yang diketahui sebagai uang lembur. Lalu uang tersebut diberikan ke sekretarisnya dan Henni mengaku tak pernah menikmati uang tersebut. Selain uang lembur, Henni juga tak membantah dirinya memperoleh Mandiri Traveller Cheque senilai Rp25 juta dari terdakwa.

Namun, Henni menegaskan, Mandiri Traveller Cheque senilai Rp25 juta itu merupakan pinjaman dirinya dari Sutedjo. Ia mengaku, usai pengadaan dirinya mengembalikan pinjaman tersebut ke terdakwa. "Yang mencairkan (Mandiri Traveller Cheque) suami saya, sudah saya kembalikan ke terdakwa begitu saya dapat pinjaman dari bank."

Terdakwa Sutedjo membantah keterangan saksi mengenai uang. Menurut dia, dirinya tak pernah memberikan uang ke saksi baik sebesar Rp4 juta ataupun Mandiri Traveller Cheque senilai Rp25 juta. "Soal dana Rp4 juta saya tidak memberikan, Rp25 juta juga tidak memberikan," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…

Survei LSI: Delapan Persen Publik Tidak Tahu KPK

Survei LSI: Delapan Persen Publik Tidak Tahu KPK NERACA Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang sektor privat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan NERACA Jakarta - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi…