KH Hasyim Muzadi, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar NU - Politik Uang Mustahil Hasilkan Pemimpin Jujur

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, menyatakan, Indonesia akan sulit memperoleh pemimpin yang jujur selama proses pemilihannya masih diwarnai praktik politik uang. "Karena `membeli` dengan jujur adalah sesuatu yang paradoksal," katanya di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan, adanya praktik politik uang, maka hak pilih rakyat bukan disalurkan dengan kesadaran untuk mendapatkan pemimpin yang baik, melainkan rakyat menjual suaranya, baik karena faktor kemiskinan maupun kerusakan moral kebangsaan. "Siapakah yang mampu membeli rakyat kemudian dengan jujur memimpin rakyat?" katanya.

Ia mengemukakan, pembeli suara rakyat biasanya orang yang sebenarnya tidak memiliki kepercayaan dari rakyat, namun ingin jadi pemimpin melalui segala cara, termasuk menggunakan kekuatan uang. "Kalau Indonesia berjalan seperti ini terus, pasti menjadi negara yang gagal," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pembenahan berbagai peraturan yang masih membuka celah praktik politik uang harus dilakukan secara serius. "Demikian juga dengan penegakan hukumnya," katanya.

Upaya penyadaran publik terkait bahaya praktik politik uang dan perlunya menggunaan hak pilih secara bertanggung jawab, katanya, juga harus digencarkan mengingat berbagai survei menunjukkan bahwa publik begitu permisif terhadap praktik itu.

Ia mengatakan, rakyat harus menyadari bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur, berani, kompeten, dan siap mengelola "Indonesia untuk Indonesia". Siapapun yang memenuhi keempat syarat tersebut, katanya, pantas didukung bersama. "Kekalutan demi kekalutan sosial yang kemudian didera dengan goncangan alam, karena sulitnya mendapatkan empat hal tersebut," kata Hasyim yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok tersebut.

BERITA TERKAIT

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…