Pengelolaan Disiplin Fiskal

Oleh : Prof. Firmanzah., PhD

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Disiplin fiskal dalam berbagi diskusi akademik dijadikan ukuran kemampuan dalam mengelola keuangan negara (capacity measure of financial management). Sepanjang 2007-2011, defsit anggaran negara rata rata sebesar 0,96% dari PDB (1,3%; 0,1%; 1,6%; 0,7%, dan 1,1% berturut-turut). Sementara tahun 2012 lalu, realisasi realisasi anggaran pendapatan negara Rp1.335,7 triliun, dan realisasi anggaran
belanja negara Rp1.481,7 triliun, sehingga realisasi defisit anggaran mencapai Rp146,0 triliun atau 1,77% terhadap PDB. Realisasi defisit ini lebih rendah dari target defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp190,1 triliun atau 2,23% terhadap PDB.

Dalam Pidato RAPBN 2013 dan Nota Keuangan, Persiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan defisit APBN terhadap PDB tahun 2013 ditargetkan sebesar 1,6%. Dengan demikian sepanjang 2007-2012 dan 2013 (APBN), defisit fiskal masih dalam rentang yang relatif terjaga dengan tingkat kedisiplinan yang moderat. Kedisiplinan moderat ini merupakan refleksi fleksibilitas menjaga kedisplinan fiskal diantara upaya memacu percepatan pembangunan ekonomi di tengah tekanan perlambatan dunia. Pengelolaan fiskal tetap dengan memberikan ruang untuk ekspansi dikarenakan Indonesia sangat membutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Profil defisit fiskal Indonesia yang masih dalam rentang toleransi batas 3% dari PDB, atau bahkan rata-rata realisasi di bawah 2% (2007-2012) menjadi indikasi terjaganya kedisplinan fiskal bahkan di tengah situasi krisis. Bandingkan dengan defisit fiskal sejumlah negara negara Eropa memiliki defisit terhadap PDB yang sangat tinggi di atas ambang 3% yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Misalnya, defisit terhadap PDB seperti Irlandia sebesar 13,1%, Yunani (9,8%), Spanyol (8,5%), Perancis (5,2%) dan Belanda tercatat 4,7%. Menjaga defisit fiskal dalam rentan yang aman juga akan meningkatkan ketahan eknomi (resilient) terhadap ancaman krisis ekonomi.

Salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menjaga defisit fiskal adalah melalui kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi belanja anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L) juga telah dituangkan dalam Instruksi Presiden No.7/2011 agar kualitas belanja negara dapat terus ditingkatkan.

Arahan khususnya bagi perjalanan dinas untuk dapat lebih efisien dalam melakukan kunjungan-kunjungan daerah serta lebih memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada telah ikut menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Inpres ini merupakan refleksi komitmen dan keseriusan pemerintah uantuk menjalankan kebijakan kedisiplinan fiskal sehingga mampu memitigasi risiko perlambatan global, meningkatkan kualitas belanja dan mendorong percepatan pembangunan yang sementaran berjalan.

Program efisiensi ini perlu dijalankan secara aplikatif bagi seluruh jajaran pemerintahan (pusat-daerah), lembaga/non lembaga sehingga keterpaduan dan pengelolaan kedisplinan fiskal dapat terus ditingkatkan. Hal ini menjadi strategi optimum untuk menjaga defisit fiskal terkelola secara baik. Strategi efisiensi ini juga dilihat sebagai strategi yang memiliki risiko yang paling aman disaat dinamika politik akan semakin tinggi menjelang 2014. Sehingga kita dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dengan stabilitas politik nasional.

BERITA TERKAIT

Sanksi Delisting Pilihan Pahit Bagi Investor - Tertibkan Emiten Tidak Disiplin

NERACA Jakarta – Memberikan efek jera terhadap emiten-emiten nakal yang tidak disiplin memenuhi aturan pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia…

Urgensi Pengelolaan Kinerja PNS Berbasis SKP

Oleh: Lucianasari, Analis Kinerja di Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sejak Tahun 1979, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)…

Mendudukkan Ide Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah

Oleh: Jualianda Rosyadi, KPPN Tanjung, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Pernyataan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam acara 2nd Annual…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

3 Tahun Evaluasi Ekonomi Jokowi-JK

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF               Presiden Jokowi-JK punya dua jurus yang selalu dibawa kemanapun ia…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…