BEI dan LPEI Tentukan Kriteria Saham Indeks Ekspor

Senin, 11/02/2013

NERACA

Jakarta- Serius akan merealisasikan indeks berbasis ekspor, PT Bursa Efek Indonesia akan mengkaji kriteria saham dan jumlah saham yang termasuk dalam kategori indeks tersebut. Proyeksinya, hal tersebut dapat direalisasikan pada tiga bulan ke depan, “Pembentukan indeks saham ini ide bursa dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI,red),”kata Direktur Utama BEI, Ito Warsito di Jakarta akhir pekan kemarin.

Untuk kriteria saham dan jumlah saham yang akan masuk ke dalam indeks tersebut, menurut Ito akan didiskusikan oleh pihak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Karena itu, pihaknya belum dapat berbicara secara rinci mengenai hal tersebut. Adapun alasan pembentukan indeks saham berorientasi ekspor tersebut, didasarkan pada kebutuhan pelaku pasar.

Diharapkan, dengan pembentukan indeks tersebut dapat menjadi acuan manajer investasi untuk membuat suatu produk investasi. Pada kesempatan lain disebutkan, pertumbuhan ekonomi yang didorong ekspor menjadi katalis pembentukan indeks saham emiten yang berorientasi pada ekspor ini. "Pendorong ekonomi domestik tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, dari sisi ekspor juga harus ditingkatkan. Kondisi itu memicu bursa juga akan meluncurkan indeks ekspor." jelas Direktur Pengembangan BEI, Friderica Widyasari.

Peluncuran indeks berorientasi ekspor tersebut, menurut dia, akan dilakukan dalam tiga bulan ke depan. Pembentukan indeks ini dinilai sebagai salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia selain didorong juga dari infrastruktur.

Sekadar informasi, BEI baru saja meluncurkan indeks SMinfra18 atau indeks berbasiskan infrastruktur. Pembentukan indeks ini dilakukan pihak otoritas bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan akan dikaji secara rutin, yaitu enam bulan sekali.

Pertumbuhan Ekonomi

Langkah ini dinilai sebagai salah satu wujud partisipasi bursa mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam indeks SMinfra18 tersebut terdapat 18 saham emiten yang mendukung infrastruktur salah satunya perbankan.

Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pasar modal, Nurhaida mengatakan, dengan adanya indeks di sektor infrastruktur dapat mendorong perkembangan produk investasi. Jika selama ini dalam produk reksa dana misalnya, hanya ada reksa dana pendapatan tetap, terproteksi, reksa dana saham dan lainnya maka ke depan dimungkinkan adanya produk reksa dana berbasiskan sektor infrastruktur. “Dengan adanya indeks SMinfra18, ke depan bisa saja ada reksa dana yang portfolionya khusus untuk perusahaan-perusahaan infrastruktur,” jelasnya.

Dengan adanya reksa dana infrastruktur tersebut dinilai akan meningkatkan harga saham perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mendukung pembiayaan sektor infrastruktur, yaitu melalui pernerbitan seperti right isue maupun obligasi dengan mendapatkan harga yang baik.

Sementara pengamat ekonomi, Aviliani menambahkan, logistik dan infrastruktur merupakan agenda yang mendesak bagi perkembangan ekonomi Indonesia, “September 2012 lalu, McKinsey Global Institute (MGI) meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh terbesar di dunia pada 2030 mendatang,” jelasnya.

Penguatan dukungan pendanaan untuk menangkap peluang dan menjawab tantangan dengan membentuk lembaga pembiayaan khusus infrastruktur, pembiayaan perbankan, terutama bank BUMN, pemanfaatan sumber pendanaan dari dana pensiun dan asuransi, serta IPO BUMN yang terkait infrastruktur.(lia)