OJK Ingatkan Soal Investasi Bodong

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada masyarakat untuk waspada dan menghindari penawaran investasi pada perusahaan yang tidak diawasi (unsupervised) dan diatur regulasinya (unregulated) oleh otoritas berwenang.

Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sri Rahayu Widodo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan sejak pembukaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat (Financial Customer Care) OJK pada 21 Januari 2013 lalu, OJK telah melayani hampir sekitar 100 pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat. "Dari sejumlah pengaduan masyarakat itu, dipaparkan, OJK mengidentifikasi adanya penawaran investasi dari perusahaan yang ditengarai bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas yang berwenang, “ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, investasi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat memiliki ciri-ciri dengan memberikan iming-iming tingkat imbal hasil yang sangat tinggi (high rate of return).

Kemudian, adanya jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi (free risk). Lalu, pemberian bonus dan "cashback" yang besar bagi konsumen yang dapat merekrut konsumen baru.

Selain itu, penyalahgunaan pemanfaatan testimoni dari para pemuka masyarakat maupun agama atau pejabat publik untuk memberi efek penguatan (endorsement) dan kepercayaan. Serta janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan (easy, flexible and safe). Dan jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (buy back guarantee).

Dia mengemukakan, OJK mengimbau jika ada penawaran seperti itu agar memastikan perusahaan yang menawarkan investasi berbadan hukum Indonesia dan memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, “Diingat juga bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi," katanya.

Atau, lanjut dia, segera melaporkan kepada Polisi atau Sekretariat Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi bila mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang diduga ilegal atau mencurigakan. (bani)

BERITA TERKAIT

Banten Expo 2017 Tawarkan Kebersamaan Investasi

Banten Expo 2017 Tawarkan Kebersamaan Investasi NERACA Tangerang - Banten Expo 2017 yang diselenggarakan dalam rangka HUT Provinsi Banten ke-17…

Pejabat PT Gajah Tunggal Diperiksa Soal Kasus BLBI

Pejabat PT Gajah Tunggal Diperiksa Soal Kasus BLBI NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Human Resources Director PT…

Bekasi Sederhanakan Perizinan Sasar Investasi Rp6,5 Triliun

Bekasi Sederhanakan Perizinan Sasar Investasi Rp6,5 Triliun NERACA Bekasi - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Kantungi Sertifikasi ISO 27001 - XL Tingkatkan Keamanan Data Pelanggan

NERACA Jakarta - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berhasil meraih sertifikasi ISO 27001 sebagai standar baku penerapan Information Security…

Investor Saham di Babel Tumbuh Signifikan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Pangkalpinang mencatat, jumlah investor pasar modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengalami…

Renuka Targetkan Ekspor Tambang di 2018

Keyakinan membaiknya harga batu bara di tahun depan, menjadi harapan PT Renuka Coalindo Tbk (SQMI) bila pasar batu bara kembali meningkat.…