OJK Ingatkan Soal Investasi Bodong

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada masyarakat untuk waspada dan menghindari penawaran investasi pada perusahaan yang tidak diawasi (unsupervised) dan diatur regulasinya (unregulated) oleh otoritas berwenang.

Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sri Rahayu Widodo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan sejak pembukaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat (Financial Customer Care) OJK pada 21 Januari 2013 lalu, OJK telah melayani hampir sekitar 100 pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat. "Dari sejumlah pengaduan masyarakat itu, dipaparkan, OJK mengidentifikasi adanya penawaran investasi dari perusahaan yang ditengarai bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas yang berwenang, “ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, investasi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat memiliki ciri-ciri dengan memberikan iming-iming tingkat imbal hasil yang sangat tinggi (high rate of return).

Kemudian, adanya jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi (free risk). Lalu, pemberian bonus dan "cashback" yang besar bagi konsumen yang dapat merekrut konsumen baru.

Selain itu, penyalahgunaan pemanfaatan testimoni dari para pemuka masyarakat maupun agama atau pejabat publik untuk memberi efek penguatan (endorsement) dan kepercayaan. Serta janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan (easy, flexible and safe). Dan jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (buy back guarantee).

Dia mengemukakan, OJK mengimbau jika ada penawaran seperti itu agar memastikan perusahaan yang menawarkan investasi berbadan hukum Indonesia dan memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, “Diingat juga bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi," katanya.

Atau, lanjut dia, segera melaporkan kepada Polisi atau Sekretariat Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi bila mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang diduga ilegal atau mencurigakan. (bani)

BERITA TERKAIT

BTN Optimis Bisa Dongkrak Fee Base Income - Akusisi Manajer Investasi

NERACA Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) optimis dengan mengambil alih anak usaha perusahaan manajemen investasi bakal…

TPS Food Beberkan Soal Gugatan PKPU - Sampaikan Penjelasan Ke BEI

NERACA Jakarta – Sebagai reaksi atas permintaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau…

OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta

    NERACA  Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BRPT Siapkan Belanja Modal US$ 1,19 Miliar

Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pabrik petrokimia sebesar 900 ribu ton menjadi 4,2 juta ton per tahun, PT Barito Pacific…

Gandeng Binar Academy - Telkomsel Edukasi Digital Anak Muda di Timur

NERACA Jakarta - Dalam rangka pemerataan dan menggejot partisipasi anak muda di kawasan Timur Indonesia dalam kompetisi The NextDev, Telkomsel…

Juli, Fast Food Baru Buka 6 Gerai Baru

Ekspansi bisnis PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) dalam membuka gerai baru terus agresif. Tercatat hingga Juli 2018, emiten restoran…