OJK Ingatkan Soal Investasi Bodong

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada masyarakat untuk waspada dan menghindari penawaran investasi pada perusahaan yang tidak diawasi (unsupervised) dan diatur regulasinya (unregulated) oleh otoritas berwenang.

Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sri Rahayu Widodo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan sejak pembukaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat (Financial Customer Care) OJK pada 21 Januari 2013 lalu, OJK telah melayani hampir sekitar 100 pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat. "Dari sejumlah pengaduan masyarakat itu, dipaparkan, OJK mengidentifikasi adanya penawaran investasi dari perusahaan yang ditengarai bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas yang berwenang, “ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, investasi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat memiliki ciri-ciri dengan memberikan iming-iming tingkat imbal hasil yang sangat tinggi (high rate of return).

Kemudian, adanya jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi (free risk). Lalu, pemberian bonus dan "cashback" yang besar bagi konsumen yang dapat merekrut konsumen baru.

Selain itu, penyalahgunaan pemanfaatan testimoni dari para pemuka masyarakat maupun agama atau pejabat publik untuk memberi efek penguatan (endorsement) dan kepercayaan. Serta janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan (easy, flexible and safe). Dan jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (buy back guarantee).

Dia mengemukakan, OJK mengimbau jika ada penawaran seperti itu agar memastikan perusahaan yang menawarkan investasi berbadan hukum Indonesia dan memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, “Diingat juga bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi," katanya.

Atau, lanjut dia, segera melaporkan kepada Polisi atau Sekretariat Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi bila mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang diduga ilegal atau mencurigakan. (bani)

BERITA TERKAIT

Mengadopsi Kesuksesan di Jepang - OJK Inisiasi Nabung Saham Bagi Anak-Anak

NERACA Jakarta – Perluas basis investor domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus giat melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal dan…

Berikan Kejelasan Bagi Investor - OJK Ganti Rugi Korban Pelanggaran Pasar Modal

NERACA Jakarta – Meskipun di indutri pasar modal sudah memiliki lembaga yang melindungi dana nasabah atau Indonesia Securities Investor Protection…

Jokowi Soal Gunakan Alat Komunikasi Saat Debat Capres: Jangan Buat Fitnah (Lagi)

Jokowi Soal Gunakan Alat Komunikasi Saat Debat Capres: Jangan Buat Fitnah (Lagi) NERACA Jakarta - Calon Presiden nomor urut 01…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pemda Kalsel Tertarik Untuk Obligasi Daerah

NERACA Banjarmasin -Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy Resnawan menyatakan tertarik dengan potensi pengembangan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk…

URBN Bidik Rp 650,3 Miliar Private Placement

Danai pengembangan bisnisnya, PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) berencana menerbitkan 320,366 juta lembar saham baru atau 10% dari modal…

Aksi Ambil Untung Hambat Penguatan IHSG

NERACA Jakarta  -Mengakhiri perdagangan Selasa (19/2) kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah tipis dipicu…