OJK Ingatkan Soal Investasi Bodong

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada masyarakat untuk waspada dan menghindari penawaran investasi pada perusahaan yang tidak diawasi (unsupervised) dan diatur regulasinya (unregulated) oleh otoritas berwenang.

Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sri Rahayu Widodo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan sejak pembukaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat (Financial Customer Care) OJK pada 21 Januari 2013 lalu, OJK telah melayani hampir sekitar 100 pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat. "Dari sejumlah pengaduan masyarakat itu, dipaparkan, OJK mengidentifikasi adanya penawaran investasi dari perusahaan yang ditengarai bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas yang berwenang, “ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, investasi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat memiliki ciri-ciri dengan memberikan iming-iming tingkat imbal hasil yang sangat tinggi (high rate of return).

Kemudian, adanya jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi (free risk). Lalu, pemberian bonus dan "cashback" yang besar bagi konsumen yang dapat merekrut konsumen baru.

Selain itu, penyalahgunaan pemanfaatan testimoni dari para pemuka masyarakat maupun agama atau pejabat publik untuk memberi efek penguatan (endorsement) dan kepercayaan. Serta janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan (easy, flexible and safe). Dan jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (buy back guarantee).

Dia mengemukakan, OJK mengimbau jika ada penawaran seperti itu agar memastikan perusahaan yang menawarkan investasi berbadan hukum Indonesia dan memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, “Diingat juga bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi," katanya.

Atau, lanjut dia, segera melaporkan kepada Polisi atau Sekretariat Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi bila mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang diduga ilegal atau mencurigakan. (bani)

BERITA TERKAIT

Waspadai Hoaks Soal KPU

Menghadapi pelaksanaan hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 tentu akan menjadi perhatian aparat keamanan, khususnya TNI-Polri.…

PMA dan PMDN di Kota Sukabumi Hasilkan Investasi Ratusan Miliar - Laporan Triwulan Pertama

PMA dan PMDN di Kota Sukabumi Hasilkan Investasi Ratusan Miliar Laporan Triwulan Pertama NERACA Sukabumi - Perkembangan Penanaman Modal Asing…

FDA Ingatkan Bahaya Efek Samping Obat Tidur

Di samping asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tak heran sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Anggarkan Capex Rp 1,6 Triliun - Adi Sarana Beli 6.500 Unit Armada Baru

NERACA Jakarta - Danai penambahan armada baru guna menunjang bisnisnya, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) mengalokasikan belanja modal tahun…

BTEK Bidik Private Placement Rp 509,05 Miliar

Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) bakal menggelar aksi korporasi penambahan modal tanpa hak…

Tower Bersama Cetak Pendapatan Rp 1,13 Triliun

NERACA Jakarta - Kuartal pertama 2019, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mencatatkan pendapatan dan EBITDA masing-masing sebesar Rp1,13 triliun…