Oleh : Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut adanya kartel pangan yang menguasai setidaknya enam komoditas. Dari kedelai, gula, daging ayam sampai daging sapi, pasarnya berada dalam "cengkeraman" bandit yang berkolaborasi. Hasilnya, harga-harga komoditas selalu mahal dan masyarakat sebagai konsumen dirugikan.
Kalangan pengusaha sendiri menilai merajalelanya kartel dalam sistem perdagangan nasional dipicu oleh banyaknya kesalahan kebijakan pemerintah, dari hulu hingga ke hilir. Belum lagi budaya korupsi yang berurat berakar di kalangan pejabat dan pemegang kekuasaan. Mereka gampang disuap hingga melempengkan jalan pebisnis hitam melanggengkan kekuasaannya dalam bisnis.
Salah satu contoh yang saat ini sedang jadi pembicaraan hangat di masyarakat adalah impor daging yang disebut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri bidang Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, sekarang dikuasai kartel.
Pengusaha dengan modal kuat meminta kuota impor. Tapi hanya beberapa importir saja yang mendapat jatah. Akibatnya, bisnis impor daging sapi hanya dikuasai segelintir pengusaha. Buntutnya bisa ditebak, harga daging sapi terus meroket. Daging sapi bahkan sering menghilang dari pasar. Rakyat pun sering kesulitan memperoleh daging sapi.
Bahkan, peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3EI) Ina Primina menilai, saat ini, importir mengambil untung lebih dari 50%. Nilai impor yang dikuasai kartel sepanjang tahun 2012 mencapai Rp90 triliun. Des, diperkirakan sekitar Rp11 triliun dinikmati oleh pengimpor.
Kuatnya dominasi para pengusaha hitam memang sulit dipatahkan, bahkan oleh negara sekalipun. Malah boleh jadi, pejabat yang berwenang bukan meminimalisasi adanya kartel, tetapi terperosok menjadi antek pengusaha hitam.
Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lembaga pemerintah yang diamanatkan untuk memotong kekuasaan kartel. Lantaran, setiap kali “kutil” kartel dipotong, mereka langsung “lari” ke pengadilan. Dalam proses legal yang penuh akal-akalan, mereka berhasil membungkam KPPU. Dominasi kartel pun gagal dijegal.
Tak hilang akal, KPPU membuat dua langkah untuk mengatasi kartel. Dua langkah ini adalah open bidding dan pengawasan. Regulasi ini digunakan untuk membatasi jumlah importir produk pangan utama yang hanya terkonsentrasi pada beberapa pengusaha. KPPU membuat mekanisme tender terbuka dan transparan. Selain open bidding, langkah pengawasan KPPU adalah pencegahan, pengawasan dan tindakan.
Apapun jurus yang digunakan KPPU, namun segelintir pengusaha hitam yang berkolaborasi menguasai pasar dan perdagangan tak lantas segera hilang. Hukum di negara ini memang sudah amburadul. Itu sebabnya penjahat dan bandit yang berkedok pengusaha bisa jadi raja. Itu semua bisa terjadi karena pejabat di eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia sangat mudah disuap. Mereka menjadi antek yang melanggengkan bandit menjadi penguasa sebenarnya negara ini.