OJK Pertahankan Pajak Bunga Obligasi 5%

NERACA

Jakarta– Keputusan pemerintah menunda pajak bunga obligasi di tahun 2013, memberikan angin segar bagi para investor reksadana. Lansung saja, kabar ini disambut Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida yang bakal menunda kenaikan insentif pajak bunga obligasi.

Kata Nurhaida, pihaknya mengaku tengah mengupayakan untuk menunda kenaikan isentif pajak bunga obligasi yang ada di peraturan pemerintah No. 16 Tahun 1999 dari 5% pada 2013 menjadi 15% pada 2014. “Ya kalau bisa jangan 15% dulu. Kita mengusulkan tetap di 5% saja dulu,” kata Nurhaida di Jakarta, Kamis ( 7/2).

Menurutnya, untuk melakukan tersebut, OJK akan berbicara dengan Dirjen Pajak dan berusaha meminta kenaikan tersebut ditunda. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pasar obligasi bisa lebih besar lagi kedepannya. Pasalnya, kalau ini tetap dibiarkan dan pajak bunga obligasi berada di level 15% pada 2014 maka efeknya cukup besar.“Karena hasil yang didapat pasti berkurang secara net,” jelas Nurhaida.

Namun, dia belum bisa memastikan lebih pasti apakah langkah ini dilakukan OJK sebagai sebuah upaya penundaan atau sebuah upaya untuk mengurangi nilai persentasenya. “Kita lihat tergantung dari kebutuhan. Tapi Mudah-mudahan bisa disepakati,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang Brodjonegoro pernah bilang, pihaknya menunda berlakunya pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% atas bunga obligasi sebagai aset dasar pada instrumen reksadana. Seharusnya aturan itu mulai berlaku tahun 2014.

Kemkeu, lanjutnya tengah mempersiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait penundaan itu. Targetnya, PP ini terbit kuartal-I 2013, “Kelak, PP ini menjelaskan itu, sebagai bagian dari perpajakan secara umum," ujar.

Artinya, pajak atas bunga obligasi tidak mengalami perubahan, yakni tetap 5%. Ini juga berarti, pemerintah menunda berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Aturan itu menyebutkan, investor reksadana sebagai wajib pajak yang terdaftar di Bapepam-LK dikenakan PPh 5% mulai 2011 hingga 2013. Pada tahun 2014 dan seterusnya pengenaan pajak obligasi di reksadana sebesar 15%.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia (APRDI) Abiprayadi Riyanto menambahkan, pemerintah memang telah memberi sinyal ke industri atas perubahan aturan pajak bunga obligasi tersebut. "Pemerintah sebelumnya sepakat tetap memberikan insentif, pajak bunga obligasi di reksadana tak berubah. Itu artinya pajak bunga obligasi tetap 5% untuk seterusnya," ujar Abiprayadi.

Analis PT Infovesta Utama, Edbert Suryajaya menilai, penundaan itu akan berdampak positif bagi industri reksadana, khususnya yang beraset dasar obligasi, terutama reksadana pendapatan tetap dan terproteksi. "Ini menjadi daya tarik bagi investor, terutama yayasan, asuransi, dan investor ritel," ujar Edbert. (bani)

BERITA TERKAIT

Salurkan KPR Rp 300 Triliun - BTN Telah Biayai 5 Juta Masyarakat Indonesia

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) KPR ke 43 yang jatuh pada tanggal 10 Desember mendatang, PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

Geliat Bisnis Jalan Tol - WTR Beri Pinjaman CCT Rp 206,57 Miliar

NERACA Jakarta- Dukung pengembangan bisnis di jalan tol, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road…

CJ CGV Restrukturisasi Saham di Graha Layar

NERACA Jakarta - CJ CGV Co Ltd merestrukturisasi kepemilikan sahamnya pada PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ). Perusahaan bioskop asal…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pasar Properti Penuh Tantangan - BTN Optimis Masih Ada Peluang Tumbuh 2020

NERACA Jakarta – Tahun depan, industri properti masih menemui tantangan seiring dengan ancaman perlambatan ekonomi nasional dan resesi ekonomi di…

PPRE Targetkan Kontrak Baru Tumbuh 20%

NERACA Jakarta –Tahun depan, PT PP Presisi Tbk (PPRE) memproyeksikan raihan proyek baru akan tumbuh 20% dibanding tahun ini. Tercatt…

Berikan Layanan Nasabah Korporasi - Maybank Sediakan Cash Collection Solution

NERACA Jakarta – Guna meningkatkan layanan kepada nasabah korporasi, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) memberikan cash collection solution,…