STAF AHLI MENDAGRI PROF IMADE SUWANDI : Disinsentif Bagi Daerah yang Menolak Kerjasama

NERACA

Kuningan – Pemerintah Indonesia berencana akan memberikan insentif bagi daerah yang benar-benar serius melakukan kerjasama dengan menyisihkan anggarannya untuk pembangunan eksternal, dan jika ada daerah yang menolak maka akan diberikan disinsentif.

Demikian dipaparkan Staf Ahli Mendagri, Prof. Imade Suwandi mewakili Mendagri, Gamawan Fauzi, dalam acara Kerjasama Regional Integrasi Pembangunan Perbatasan Jabar-Jateng (Kuningan Summit), Senin (6/6), di Panggung Budaya Prima Resort Kuningan. Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian Suswono, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Walikota dari delapan daerah perbatasan.

Imade Suwandi menjelaskan, ada dua jenis kerjasama dalam pengembangan daerah perbatasan tersebut. Ada kerjasama yang sifatnya wajib, dimana ada kegiatan atau satu pembangunan yang berdampak pada eksternalisasi. Yaitu jika hal itu dilakukan maka berdampak luas terhadap masyarakat, baik dari peningkatan sosial, ekonomi dan lainnya. Dan jika tidak dikerjasamakan, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama yang ada di perbatasan.

“Ini sifatnya wajib, dan jika ada daerah yang tidak mau kerjasama, maka akan diberikkan disinsentif. Sedangkan bentuk dari insentif bisa berbentuk bantuan dana atau bentuk lainnya, dan disinsentif pun bisa dalam bentuk sangsi atau ditariknya bantuan dana,” jelasnya.

Berbicara masalah kerjasama antar daerah, hal tersebut menjadi salah satu isu strategis dalam rangka revisi Undang Undang No. 32 tahun 2004. Pasalnya, selama ini yang banyak terjadi di Indonesia adalah sengketa batas wilayah bukan masalah kerjasama yang saling menguntungkan.

“Kuningan Sumit yang membahas perbatasan Jabar Jateng patut diapresiasi oleh semuanya. Karena ini adalah salah satu tantangan untuk menjawab semua isu sengketa di Indonesia. Terutama dari sisi ekonomi harus bisa menguntungkan bagi masyarakat di perbatasan,” papar Imade.

Komitmen Antar Daerah

Di Indonesia sendiri, dari total sebanyak 964 batas wilayah, ternyata baru 15 persen yang bisa diselesaikan, masih relatif sedikit. Padahal jika semua daerah bisa tegas dan mau berembuk lewat kerjasama akan memberikan kemudahan dalam identitas, kepastian hukum dan hal lainnya.

Sementara itu, menanggapi isu sengketa di Indonesia, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan menegaskan, kegiatan Kuningan Summit harus menjadi wahana yang efektif untuk menyamakan persepsi dan komitmen antar daerah di wilayah perbatan Jabar-Jateng. Hal itu adalah untuk mengembangkan pembangunan terutama membangun perekonomian daerah secara optimal dengan tangguh mandiri dan sejahtera.

“Adanya kerjasama di Jawa Barat dan Jawa Tengah ini patut disyukuri. Jjika di Indonesia ada sengketa, tapi di Jabar-Jateng justru bekerjasama yang saling menguntungkan, dan bukan perpecahan satu sama lainnya,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

Semen Baturaja Bagi Dividen Rp 18,97 Miliar

NERACA Jakarta – PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) akan membagikan dividen untuk tahun buku 2018 sebesar Rp18,97 miliar. “Hasil rapat…

KERJASAMA PEMBIAYAAN INVESTASI DAN MODAL KERJA

Dirut Mandiri Syariah Toni EB Subari (kanan) dan Direktur Wholesale Kusman Yandi (kedua kanan), berbincang dengan Dirut PT Angkasa Pura…

Siapkan SDM, Adira Jalin Kerjasama dengan UPH

    NERACA   Jakarta - Adira Insurance menjalin kerja sama dengan Universitas Pelita Harapan (UPH) yang ditandai dengan Penandatangan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, Wom Finance Berbagi Kebaikan

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, Wom Finance Berbagi Kebaikan NERACA Jakarta – Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh hikmah.…

Menteri Siti: Sampah Plastik Berbahaya - KLHK Kampanye Puasa Bersih Sampah Plastik di Rest Area Cibubur

Menteri Siti: Sampah Plastik Berbahaya KLHK Kampanye Puasa Bersih Sampah Plastik di Rest Area Cibubur NERACA Jakarta - Dalam rangkaian…

Kemenkop Targetkan 25 Ribu IUMK Melalui OSS

Kemenkop Targetkan 25 Ribu IUMK Melalui OSS NERACA Denpasar - Kementerian Koperasi dan UKM pada 2019 menargetkan sebanyak 25.000 Izin…