CPO dan Karet Alam Sudah Masuk Produk Ramah Lingkungan

Jumat, 08/02/2013

NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan telah mengusulkan penurunan tarif atas beberapa produk berbasis pertanian dan kehutanan, khususnya minyak kelapa sawit (CPO) dan karet alam, dengan cara memasukkannya ke dalam Daftar Barang Ramah Lingkungan APEC. "Itu telah kami usulkan dalam Pertemuan Komite Perdagangan dan Investasi APEC pada 3-4 Februari 2013 lalu di Ritz-Carlton, Jakarta," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, di Jakarta, Kamis (7/2).

Iman juga menyatakan bahwa delegasinya telah mengusulkan kertas konsep (concept paper) berjudul "Promoting Green Growth and Practical Road to Inclusive Growth: Promoting Agriculture-based Goods" dalam upaya meningkatkan pemerataan manfaat liberalisasi produk-produk yang termasuk dalam Daftar Barang Ramah Lingkungan APEC, yang akan dilaksanakan tahun 2013-2015.

Melalui kesepakatan tersebut, anggota APEC akan menurunkan tingkat tarif impor 54 produk dalam daftar ramah lingkungan sampai 0-5 persen pada 2015. "Indonesia berpandangan bahwa liberalisasi CPO dan karet di APEC akan berdampak positif terhadap lingkungan, perdagangan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan. Ini mengingat tingginya kepentingan rakyat, UKM, dan petani kecil pada kedua sektor usaha tersebut," ujar Iman.

Secara umum, pertemuan kali ini merupakan langkah awal bagi Indonesia dalam mempersiapkan agenda dan kesepakatan di bidang perdagangan dan investasi pada Pertemuan Para Menteri Perdagangan APEC di Surabaya, 20-21 April 2013 dan Pertemuan Tingkat Pemimpin APEC di Bali, 7-8 Oktober 2013.

Seperti diketahui, minyak sawit mentah dan karet merupakan dua komoditas penunjang ekspor utama Indonesia. Tahun lalu, nilai ekspor karet dan produk turunannya mencapai sekitar US$ 14 juta, sementara ekspor minyak sawit mentah sekitar US$ 21 juta.

Iman juga menyatakan, pemerintah memilih langkah strategis untuk memperjuangkan CPO dalam pasar dunia. Yakni melobi Amerika Serikat untuk merevisi laporan mereka yang menganggap industri sawit tanah air menghasilkan emisi gas lebih dari 20%.

“Kita tidak mau hanya berputar-putar membahas pengurangan tarif, padahal realitasnya, saat ini ke negara anggota APEC hambatan tarif CPO kita nyaris 0%, misalnya Amerika, Australia, Kanada, tapi memang dengan Amerika kita ingin mereka datang melihat sendiri industri kita,” kata Iman.

Pada Februari 2013 ini, Kementerian Luar Negeri Amerika melansir Notice of Data Availability Environmental Protection Agencys (NODA EPA) terkait kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Secara tidak langsung, kebijakan pro-lingkungan ini berpengaruh terhadap ekspor CPO dari Indonesia lantaran industri sawit negara ini dianggap hanya mampu menurunkan emisi 19%, dari minimal 20%.

Iman menyatakan pemerintah telah mendesak Amerika melihat situasi riil. Namun pihak Negeri Paman Sam belum menyanggupi permintaan itu. Terkait maraknya kritik karena pemerintah dianggap gagal memperjuangkan CPO, Kemendag merasa protes itu salah alamat. Masalah Indonesia soal kelapa sawit sebetulnya dipengaruhi kampanye gelap pegiat lingkungan internasional dan sikap Amerika dengan edaran NODA-EPA.

“Saya merasa tidak ada masalah, perjuangan kita bukan hanya tarif. Daftar 54 produk itu kan semua bicara tarif, kita lebih ingin CPO mendapat keberterimaan yang laik di pasar dunia, terutama bila NODA-EPA direvisi. Ini strategi yang jauh lebih menguntungkan Indonesia,” paparnya.

AS Bersikukuh

Sebelumnya Dua bulan berlalu sejak pertemuan antara Amerika Serikat dan Kementerian Perdagangan membahas status kelapa sawit Indonesia yang dianggap produk merusak lingkungan. Namun sampai sekarang Negeri Paman Sam itu masih enggan mengubah pandangannya.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawann mengaku sejak tahun lalu dia sudah mendesak lembaga Environmental Protection Agency (EPA) menentukan sikap soal sawit. Tapi organisasi itu berkukuh untuk membahasnya lebih lama, sehingga mendag hanya bisa pasrah. "Saya maunya Oktober kemarin, tapi mereka bilang tunggu dulu, kita masih harus membahasnya," ujarnya.

Gita mengaku sudah mengupayakan segala cara supaya produk olahan sawit, khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tak lagi dianggap merusak lingkungan. EPA dalam laporan pada 2011 menyebutkan bahwa industri CPO Indonesia menghasilkan emisi gas lebih dari 20 persen dan ini tidak sesuai dengan komitmen pengurangan emisi gas dunia.

Amerika pula aktor utama yang mendorong banyak negara tidak memasukkan komoditas CPO Indonesia dalam daftar 54 produk yang mendapat prioritas pengurangan tarif masuk 5% di forum APEC. Alhasil produk sawit tidak kompetitif dibanding minyak nabati lainnya.

Mendag menyatakan saat ini pihaknya benar-benar hanya bisa menunggu. Pasalnya semua skema lobi, termasuk mengerahkan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Dino Patti Jalal, sudah dilakukan. Semuanya memberi informasi kalau produksi CPO tidak merusak lingkungan seperti dikatakan EPA. "EPA sudah mendapat penjelasan dari kita, Pak Dino, sampai Menteri Pertanian juga," ungkapnya.

Bila lobi berhasil, Gita masih memiliki tantangan lain, yaitu memasukkan karet dan produk kehutanan Tanah Air lainnya supaya mendapat pengurangan bea masuk saat diekspor. Karenanya, dia berharap kisruh CPO dengan Amerika bisa usai sebelum pelaksanaan APEC tahun ini.

"Saya targetnya sebelum APEC. Karena saya punya target lain karet dan forestry product (juga dapat pengurangan bea masuk), itu keinginan saya. Tapi hambatan pertama adalah EPA, makanya (CPO) akan saya perjuangkan supaya gol," tegasnya.