BI Laksanakan Dua Pengawasan - Implementasi Aturan Multiple License

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa akan memberikan insentif kepada bank jika mereka bagus dalam melaksanakan atau mengimplementasikan aturan multiple license. Insentif atau disinsentif itu diberikan setelah BI melakukan pengawasan kepada bank, melalui pendekatan regulatory dan supervisory.

“Kalau regulatory itu yang secara jelas ada di regulator, contohnya yang terkait dengan pembukaan kantor. Regulatory-nya, bank yang boleh buka kantor cabang lebih banyak adalah bank yang sehat, artinya rating tingkat kesehatannya dalam satu tahun terakhir harus tiga. Lalu yang berikutnya sebenarnya kita menghitung alokasi modal inti yang hasilnya harus positif,” jelas Irwan Lubis, Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, ketika ditemui di Jakarta, Kamis (7/2).

Setelah dilakukan pendekatan regulatory, kemudian akan dipadukan dengan pendekatan supervisory. “Supervisory itu nanti dilihat dari pengawasan, bagaimana mengenai efisiensi bank ini, bagaimana penyaluran UMKM-nya, bagaimana NIM-nya wajar atau tidak. Dari hasil proses ini bisa menjadi insentif dan disinsentif,” tuturnya.

Irwan menjelaskan lebih lanjut soal insentif dan disinsentif itu. “Kalau dia (bank) tingkat kesehatannya oke, (perhitungan) alokasi modal inti yang positif, harusnya dia sesuai dengan perhitungan alokasi tersebut hanya bisa buka misalnya 20 kantor (cabang), mungkin akan diberikan insentif boleh menambah (kantor cabang). Tapi kalau efisiensinya buruk, kemudian penyaluran UMKM-nya juga di bawah aturan, ya mungkin bisa saja dia disinsentif, atau jumlah kantor cabangnya dikurangi dari 20 itu,” jelasnya.

Insentif yang lain, menurutnya, yakni BI memberikan fleksibilitas modal kepada bank untuk beroperasi atau melakukan kegiatan usaha lebih luas. “Sehingga memang kita harapkan semakin ada upaya (dari bank) untuk membukukan modal, jadi semakin luas pula kegiatan usaha dan modal yang bisa dilakukannya,” ucapnya.

Bank, tambah Irwan, akan selalu di-review dalam implementasi aturan multiple license setiap enam bulan atau setahun sekali. Di sini akan dilihat tingkat efisiensi atau BOPO dari masing-masing bank tersebut. BI berharap bahwa bank-bank yang akan diberi insentif untuk pembukaan kantor cabang tadi adalah mereka yang tingkat efisien dan kesehatannya bagus.

“Tapi istilahnya benchmark atau average efisiensi itu kan bergerak karena dihitung berdasarkan rata-rata tingkat efisiensi bank di kelompoknya. Misalnya bank di BUKU 1 yang ada 50-an berapa (jumlahnya), average-nya waktu kita lihat itu ada di 85%, sehingga yang di atas on layer itu, dia harus punya program untuk menurunkan efisiensinya ke arah 85%. Sehingga nanti diharapkan pada suatu titik, (tingkat) efisiensi ini akan terus menurun secara bertahap.

Dia juga menerangkan bahwa bank akan mengalami hambatan dalam implementasi aturan multiple license jika dia tidak melakukan persiapan dengan baik. Persiapan itulah yang harus dituangkan dalam action plan, yang juga tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)nya.

“Kan (bank) dikasih masa transisi tiga tahun. Sehingga kalau itu dibuat perencanaan dengan baik, harusnya hambatan-hambatan tersebut sudah bisa diantisipasi sejak awal,” imbuhnya.

Hambatan tersebut, ujarnya, ada di berbagai hal yang termasuk persyaratan di aturan tersebut. “Jadi tidak hanya mengenai penyertaan modal, tapi dia akan lihat kebijakan multi license itu dari kebijakan kesesuaian kegiatan usaha dan produk dengan kelompok usahanya atau BUKU-nya, kemudian lihat penyertaannya sesuai tidak dengan BUKU-nya,” tuturnya.

Kemudian, menurutnya, kalau ada bank yang melakukan merger, maka paling tidak hal tersebut akan membuat BI memberikan kesempatan lebih panjang untuk penyesuaian kegiatan dan kepemilikannya.

“Bahkan kita juga sangat mendorong dan mengharapkan kalau ada bank yang mau merger, jadi modalnya bisa menyesuaikan dengan kelompok usaha banknya, misalnya dia (akhirnya bisa) pindah dari BUKU 1 ke 2, atau BUKU 2 ke 3. Karena paling tidak nanti mereka akan tetap bisa mempertahankan kegiatan bisnis yang selama ini sudah dijalankan, misalnya kegiatan keagenan yang tadinya tidak boleh karena dia ada di BUKU bawah jadi boleh,” katanya.

Irwan juga mengatakan bahwa aturan multiple license juga berlaku untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). “Isi aturannya sama saja dengan yang (bank) konvensional, cuma masa transisinya saja yang berbeda yaitu lima tahun (sampai 2018),” pungkasnya. [ria]

Related posts