Pemerintah Didesak Segera Atasi Kelangkaan Daging

NERACA

Jakarta - Untuk mengatasi permasalahan kekurangan pasokan daging untuk konsumsi dalam negeri Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk mengimpor sapi trading atau siap potong. Karena, sapi ini lebih murah dan memiliki kualitas sama seperti sapi bakalan yang biasa diimpor.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia, Dadang Iskandar mengungkapkan kalau pemerintah bisa mengimpor sapi trading yang siap potong untuk mengatasi gejolak harga yang terjadi saat ini.

Lebih jauh lagi Dadang mengungkapkan kalau sapi trading adalah sapi siap potong, sedangkan sapi bakalan adalah sapi yang dapat dipotong, namun harus menunggu hingga proses penggemukan selama kurang lebih 3 bulan.

Dadang menambahkan, harga sapi trading berkisar di harga 2 dolar Australia. Menurutnya, harga itu lebih murah jika dibandingkan daging beku dan sapi bakaln yang harganya mencapai lebih dari 3 dollar Australia.

"Sapi trading itu lebih murah. Sekitar 2, sekian dolar (Australia), saya juga belum tahu pasti harganya. Tapi yang pasti lebih murah. Dan bisa menurunkan harga sapi lokal yang ada di RPH," katanya.

Mekanismenya, lanjut Dadang, adalah dengan menyisihkan 10% dari jatah kuota impor daging sapi yang tahun ini mencapai 80 ribu ton. Diketahui, pemerintah merencanakan untuk mengimpor 80 ribu ton daging sapi yang terdiri dari 60% sapi bakalan, dan 40% daging sapi beku. "Nah kita memohon yang 40% daging beku itu diambil 10% untuk sapi trading. Itu pun hanya sementara. Rasanya sama, kualitasnya sama," tuturnya.

Tak Wajar

Di tempat yang sama,Ketua Komisi IV DPR RI, Romahurmuziy atau Romy meminta pemerintah secepatnya mengatasi kelangkaan daging sapi beberapa hari terakhir ini. "Kenaikan harga daging sapi sepekan terakhir sudah di luar kewajaran, padahal tidak ada kenaikan konsumsi yang berarti," kata Romy.

Dia juga meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah yang terjadi di rantai pasok. "Persoalannya hanya mungkin di dua tempat, para pengusaha penggemukan sapi (feed lotter) atau para pengusaha rumah potong hewan (jagal sapi)," tambah Romy.

Lebih jauh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini melanjutkan, untuk menyelesaikan persoalan ini, pemerintah harus cermat betul. "Pemerintah jangan gegabah menambah kuota impor daging atau sapi, karena belum tentu di situ persoalannya," jelasnya.

Populasi sapi nasional sekarang sekitar 15,9 juta ekor. Artinya stok ini cukup untuk pasokan domestik, tanpa harus terjadinya kenaikan harga, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. "Pemerintah harus mendata, dimana populasi itu berada, dan bagaimana memobilisasinya ke rumah-rumah potonghewan di pusat-pusat konsumsi, khususnya Jabodetabek," tegasnya. Terkait kelangkaan daging sapi serta melonjaknya harga daging mencapai Rp90 ribu per kilogram.

Komisi IV DPR RI di awal pekan ini akan mengagendakan pemanggilan pihak-pihak terkait, seperti Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, serta Asosiasi Pedagang Sapi, Asosiasi Pedagang Bakso, Asosiasi Importir Daging Sapi, dan asosiasi feed lotter.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengungkapkan kalau permasalahan daging sapi yang stoknya semakin menipis, bukan dikarenakan konsumsi masyarakat yang meningkat, akan tetapi pemerintah mensensus sapi yang tidak siap untuk dipotong. "Sensusnya benar, tapi tidak semua sapi tersebut ready di potong, bisa saja itu investasi, buat kawinin anaknya," tuturnya.

Seharusnya, kata Bustanul, metode sensus yang dilakukan pemerintah dengan mencatat stok sapi yang aktif sehingga perhitungan tersebut tidak salah dan tidak terjadi kelangkaan daging sapi. "Sensus harus dilakukan secara benar dan diperbanyak produksi dalam negeri, lahan diperbanyak dan untuk sapi diternak dengan baik agar gemuk serta menghasilkan bibit sapi yang banyak," tuturnya.

Related posts