Pengawasan Lemah, Mamin Tak Layak Konsumsi Beredar - Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik

Peredaran makanan dan minuman dalam kemasan di Indonesia sudah tak terkontrol lagi. BPOM pun kewalahan karena tak memiliki jumlah tenaga yang memadai untuk mengawasinya. Masyarakat pun juga makin tak peduli dengan banyaknya makanan dan minuman tak sehat.

Mereka justru merasa terbuai dengan kenikmatan sesaat dengan mengonsumsi, bahkan ikut menjadi bagian dari jaringan pemasaran dan pengonsumsi. Sudah sedemikian parahkah? Berikut komentar Agus Subagio, pengamat kebijakan publik, yang bertutur kepada Neraca.

Mengapa pemerintah membiarkan masyarakat mengkonsumsi makanan dan minuman tak sehat dan berbahaya bagi kesehatan?

Semua makanan pasti ada bahan pengawet ini tidak dilarang oleh pemerintah, dan ada di undang-undang tentang kadar pangan, tetapi banyak undang-undang yang ada tidak berjalan dengan lancar.

BPOM selaku badan pengawasan obat dan minuman, sulit untuk mengawasi pelaku industri kecil, banyak makanan yang di buat oleh industri kecil yang berbahanya, tetapi BPOM selaku regulasi tidak berani berbuat apa-apa, dia bilang kasihan industri kecil, kalau saya tutup mau makan apa dia.

Peraturan yang ada apa sudah berjalan lancar?

Selama ini fungsinya pemerintah harus di tegakkan harus berjalan secara hukum, lemahnya pemerintah terhadap pelaku industri makanan, membuat banyak beredar makanan dan minuman di masyarakat.

Apakan setiap produk makanan yang beredar di masyarakat selalu di uji?

Ya semuanya seharusnya di uji dulu sebelum dijual di masyarakat, tetapi buktinya banyak makanan di supermarket besar yang tidak berlabel lulus uji, kita tidak tahu apakan itu dibuat dari sampah, ini kan sangat mengkwatirkan bagi masyarakat.

Apa tanggapan BPOM terhadap produk makanan yang tidak layak dimakan?

Sejauh ini BPOM ketika di tanyakan seperti itu, dia selalu menjawab kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya anggaran dari pemerintah, jadi BPOM tidak bisa semua mengawasi produk makanan yang beredar di masyarakat, apalagi produk makanan industri kecil.

UU Pangan apa sudah berjalan dengan baik sejauh ini?

Undang-undang Pangan selama cuma sebagai acuan pangan saja, selama ini tidak ada perubahan dan tambahan mengenai UU pangan baru-baru ini saja ada tambahan UU tetapi belum berjalan.

Langkah apa yang seharus di lakukan oleh pemerintah?

Pemerintah seharusnya tegas dalam menjalani peraturan, saat ini pemerintah sangat lemah, dan perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk memberantas produsen nakal yang tidak sesuai aturan pangan. (sahlan)

BERITA TERKAIT

Puluhan Rumah Gadang di Solok Layak Jadi Cagar Budaya

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Nurmatias, mengatakan ada 73 rumah gadang di Kawasan Seribu…

Lagi, Yayasan Intiland Gandeng Habitat - Jangkau Luas Rumah Layak Huni

Melanjutkan kesuksesan dalam menyediakan rumah layak huni kepada masyarakat yang tidak mampu, perusahaan properti PT Intiland Development Tbk, melalui Yayasan…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Konflik Taksi Online, Kapan Berujung?

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) memicu kegamangan yang berujung pada meningginya tensi antara operator angkutan umum konvensional dengan…

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Permenhub Memaksakan Pendekatan Lama?

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menjelaskan diantara poin-poin yang dicabut oleh PMA.37/2017 adalah…