Jakarta – Wilayah DKI Jakarta dan Banten yang dekat dengan pusat pemerintahan dan bisnis, ternyata ditemukan uang rupiah palsu terbanyak dengan komposisi mencapai 25,8% disusul kemudian Jawa Barat dengan 25,2%. Sementara nilai pecahan uang palsu tersebut umumnya didominasi 100.000 dan 50.000-an. Untuk itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaannya dalam bertransaksi di tempat-tempat keramaian seperti pasar, mal dan lain-lain.

NERACA

Kepala Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia (BI) Lambok Antonius Siahaan kepada pers di Jayapura, kemarin,  mengatakan temuan uang palsu itu selama periode Januari-November 2012 mencapai 86.450 lembar. Rinciannya,  48.947 lembar pecahan 100.000, 33.134 lembar pecahan 50.000, dan sisanya bervariasi dari 20.000 hingga pecahan 1.000.

Pakar hukum pidana FH Univ. Trisakti Yenti Ganarsih menganggap bahwa peredaran uang palsu yang telah mencapai 25% dari seluruh peredaran merupakan tanggung jawab dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal). “Kalau sudah mencapai 25% artinya sudah dalam keadaan darurat. Maka ini menjadi tanggung jawab Botasupal untuk menindaknya dengan tegas,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (6/2).

Botasupal didirikan melalui Peraturan Presiden No.123/2012 pada 7 Desember 2012. Pembentukan badan ini sesuai dengan amanat UU No.7/2012 tentang Mata Uang.

"Tugas Batosupal adalah mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan rupiah palsu dan mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu," demikian seperti dikutip dari situs resmi Sekretaris Kabinet.

Selain itu, Botasupal juga bertugas menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu dan memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu. Badan ini juga bertugas membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait mengenai pemberantasan rupiah palsu serta menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan rupiah palsu.

Organisasi Botasupal terdiri atas Ketua Botasupal yang dijabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) serta unsur-unsurnya yang terdiri atas BIN, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Adapun mengenai tata kerja, seperti dikutip dari Perpres ini, Botasupal melakukan rapat koordinasi secara berkala minimal satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

"Ketua Botasupal melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Botasupal kepada Presiden sekurangnya satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian isi pasal 9 Perpres tersebut.

Sektor Ritel

Menurut Yenti,  uang palsu bakal merugikan pihak-pihak yang tak terduga. Hal itu lantaran kebanyakan uang palsu beredar dalam bentuk satuan. “Biasanya uang palsu itu beredar di sektor ritel yang masih belum mengetahui perbedaan uang palsu. Terlebih mesin detektor untuk mendeteksi uang palsu masih belum banyak ada di toko-toko kecil sehingga sektor ritel menjadi sasaran empuk penjahat uang palsu,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Yenti, cara modusnya pun bermacam-macam mulai mengedarkan dengan menyelipkan diantara uang asli hingga memanfaatkan pedagang-pedagang kecil yang minim pengetahuan uang palsu. “Dulu pun saya pernah mendapatkan uang palsu dari honor menjadi pembicara, akan tetapi secara kasat mata uang palsu sudah dapat diketahui makanya saya langsung memusnahkannya,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mencegah peredaran uang palsu maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi yang jelas kepada masyarakat tentang masih banyaknya uang palsu yang beredar. “Sosialisasi dilihat, diraba dan diterawang cukup baik. Tetapi dengan peredaran yang mencapai 25% harus digerakkan kembali program tersebut, terlebih menjelang pemilu dimana akan semakin banyak uang palsu yang bertebaran. Selain itu juga, perlu adanya alat pendeteksi uang palsu untuk sektor ritel untuk mencegah uang palsu sampai ke sektor ritel,” tegasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi XI DPR  Zaini Rahman mengatakan, peredaran uang palsu yang makin marak di berbagai daerah di Indonesia khususnya kota-kota besar akan merugikan masyarakat. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah adalah pihak yang paling dirugikan dengan beredarnya uang palsu itu. “Ini jelas merugikan publik, baik dari aspek ekonomi maupun psikologi. Publik akan dihantui rasa takut menggunakan uang,” katanya. 

Menurut Zaini, maraknya peredaran uang palsu menunjukkan adanya masalah serius dengan sekuritas rupiah. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus diatasi secara komprehensif, tidak terkecuali melalui penegakan hukum.“Penanganan dari hulu ke hilir harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh BI maupun lembaga penegak hukum. Berulangnya kejadian ini mengindikasikan adanya pemain besar yang bermain dalam pembuatan sekaligus peredaran uang palsu ini. Jadinya harus diputus mata rantainya,” ungkapnya.

Dia mengingatkan apabila pihak-pihak terkait tidak mengatasi masalah ini dengan baik, maka peredaran uang palsu bisa berakibat serius kepada masyarakat. Hal yang paling meresahkan adalah peredaran ini akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat."Lagi-lagi, dalam hal peredaran uang palsu ini, publik yang dirugikan," tuturnya.

Zaini mengatakan bahwa peredaran uang palsu banyak terdapat pecahan uang palsu yang akan beredar yakni nominal Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Para pengedar uang palsu biasanya melancarkan modusnya dengan membeli bensin di SPBU atau pun membeli barang di warung, pasar, dan toko-toko kelontong dengan menggunakan uang palsu.

”Untuk mengantisipasi maraknya uang palsu beredar, saya mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa keaslian uangnya. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan melakukan tindakan 3D (dilihat, diraba, dan diterawang) pada uang yang dimiliki,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)  Salamuddin Daeng berpandangan bahwa uang palsu yang beredar adalah kesalahan pengawasan dari BI. “Pengendali peredaran uang adalah yang paling salah, dalam hal ini BI,” ujarnya.

Lebih lanjut Daeng mengatakan, “Uang palsu yang beredar dalam skala besar tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada dalam dalam jejaring kekuasaan. Ekonomi kita semakin banyak didorong back office seperti itu. Karena sudah terlihat, pertanian tidak tumbuh, impor banyak, UKM tidak bisa bersaing dengan barang-barang China,” ujarnya.

Bisa jadi, kata Daeng, dalam kondisi tahun politik seperti ini, tampaknya peredaran uang palsu akan berkembang. “Tidak mungkin politik dibiayai APBN, pasti oleh back office,” katanya. iqbal/ mohar/bari/fb