Bank Sentral Tegaskan Larang NDF

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengingatkan perbankan nasional untuk tidak melakukan transaksi Non Deliverable Forward (NDF) untuk transaksi valuta asing (valas) karena tidak memiliki underlying asset. “Intinya kita kirim surat, dan menegaskan PBI nomor 10/37 tahun 2008 tentang pasal 4 ayat 1 dan 2 bahwa transaksi valas terhadap rupiah harus ada underlying dan settlement full month. Tegas, tidak boleh ada NDF,” ujar Direktur Grup Hubungan Masyarakat BI, Difi Ahmad Johansyah di Jakarta, Rabu (6/2).

Bank sentral, kata Difi, akan mengarahkan perbankan untuk melakukan penetapan nilai kurs, baik dolar AS maupun rupiah di pasar dalam negeri. Sehingga pasar valas di dalam negeri bisa semakin menggeliat. “BI akan mengarahkan bank-bank untuk membuat quotation forward onshore. Tujuannya agar pasar forward onshore lebih hidup karena ada bahayanya tanpa underlying,” terangnya.

Sementara terkait kegiatan spekulasi di pasar NDF Singapura, Difi bilang BI masih mengkaji dan belum menemukan praktik perbankan nasional yang turut serta dalam aktivitas tersebut. Sebelumnya, Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah telah menegaskan, bahwa sesuai aturan BI perbankan dilarang melakukan, transaksi NDF sendiri bersifat spekulasi, karena tidak memiliki underlying.

Dia juga menjelaskan kalau kasus pelanggaran tersebut terjadi di luar negeri, khususnya di Singapura dan Malaysia. “Jadi NDF ini yang melakukan kuotasinya, yang memberikan harganya ada di Singapura, bukan di Indonesia, sehingga ini kewajiban pemerintah setempat untuk meneliti, apakah hal itu akan menyebabkan kerugian di sana atau tidak. Untuk ini, kita tahu dan sedang memantau kasus yang terjadi di Singapura, lalu kita juga tahu Malaysia sudah mengambil langkah-langkah (penyelesaiannya),” jelasnya.

NDF merupakan produk derivatif valas yang diperdagangkan secara off the counter dan bertempat di Singapura. NDF menawarkan lindung nilai (hedging) bagi investor yang memiliki eksposur mata uang lokal atau instrumen spekulatif bagi mereka untuk mengambil posisi off-shore atas mata uang lokal. [ardi]

BERITA TERKAIT

OJK Evaluasi Pengangkatan Dirut Bank Sumut

    NERACA   Medan - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori menegaskan, OJK sedang…

Bank Mandiri Syariah Platform Digital Pelunasan BPIH

      NERACA   Jakarta - PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) telah menyiapkan platform digital channel dalam rangka…

PELUNASAN BIAYA HAJI DI BANK MANDIRI SYARIAH

Corporate Secretary Mandiri Syariah Ahmad Reza (kiri) dan Region Head Deden Durachman (kedua kiri), menyerahkan perlengkaan ibadah kepada pasangan calon…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 27,95 dari semula sebesar Rp27,1…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…