BTN Optimis Bisnis Perumahan Tumbuh Tinggi

NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono, mengaku optimis kalau bisnis pembiayaan perumahan akan tetap tumbuh tinggi meskipun diterpa isu gelembung (bubble) properti. Alasannya, kebutuhan rumah di Indonesia sangat tinggi sementara pasokan belum mencukupi. "Setiap tahun kebutuhan rumah sekitar 800 ribu unit. Sementara pasokannya hanya sekitar 400 ribu unit. Jadi kekurangan pasokannya masih sangat besar," kata Maryono di Jakarta, Rabu (6/2).

Menurut Maryono, berdasarkan data, backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah saat ini lebih dari 13,5 juta unit. Angka backlog ini terus bertambah karena pasokan kurang.

"Kondisi ini yang mendorong kenaikan harga rumah. Jadi bukan bubble properti," tegas dia. Besarnya kebutuhan rumah, sambung Maryono, merupakan potensi pasar yang besar bagi bisnis pembiayaan perumahan.

"Dari sisi pembiayaan, masih jauh dari bubble," tambahnya. Dia mengutarakan, di Amerika Serikat (AS) terjadi bubble properti lantaran sekitar 80% pembelian rumah memakai Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Lebih lanjut Maryono menuturkan, KPR tersebut disekuritisasi berkali-kali hingga repo. Inilah yang memicu bubble.

Saat ini, imbuh Maryono, sekitar 80% pembelian rumah memanfaatkan fasilitas KPR atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). "Pada tahun 2007 sampai 2011 pertumbuhan pembiayaan perumahan rata-rata mencapai 30%," jelasnya. Maryono mengungkapkan, rasio resiko kredit macet sektor perumahan cukup rendah, rata-rata masih di bawah tiga persen.

Itu sebabnya, lanjut Maryono, banyak bank yang terjun ke bisnis pembiayaan perumahan dan menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu andalan bisnisnya. Kendati demikian, Maryono menegaskan, BTN tak takut berkompetisi dengan bank lain. Alasannya, BTN membiayai dari enduser sampai biaya konstruksi perumahan. Maryono menyebut, BTN mampu menyerap KPR hingga di atas 98% dari total fasilitas likuidits pembiayaan perumahan (FLPP) yang disediakan pemerintah untuk subsidi perumahan. [kam]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Serapan Lelang SBSN Capai Rp7,04 Triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)…

60% Pengguna Dapatkan Akses Pertama Kredit dari Kredivo

    NERACA   Jakarta - Kehadiran teknologi finansial telah memberikan ruang untuk turut mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia…

Palapa Ring Bikin Akses Fintech Tembus ke Daerah Terpencil

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai kehadiran Palapa Ring akan memudahkan peminjaman berbasis teknologi…