NERACA

Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali turun ke jalan di enam kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Batam, dan Medan. Salah satu tuntutan mereka adalah pemberian jaminan sosial dan tunda upah murah (Jamsostum). “ Jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014, bukan 2019,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal lewat pesan singkatnya kepada Neraca, Rabu (6/2).

Salah satu peserta aksi adalah Nanang Zainudin. Dia adalah buruh asal Toyoplas, sebuah perusahaan manufaktur di Cikarang, Bekasi. Sejak Rabu pagi, Nanang sudah sibuk mengurusi rekan-rekannya untuk pemberangkatan bersama. Maklum, Nanang adalah koordinator lapangan (korlap) untuk FSPMI di perusahaannya.

Sebetulnya Nanang sudah bisa menghirup udara dengan lebih segar, karena pada hari gajian Januari 2013, dia sudah mendapatkan kenaikan gaji sesuai dengan upah minimum. Di Toyoplas, buruh baru digaji Rp 2,3 juta. Sebelumnya, buruh baru hanya digaji Rp 1,7 juta.

Namun demikian, Nanang masih merasa banyak hak buruh yang belum ditunaikan oleh negara. Maka dia rela menyibukkan dirinya untuk mengumpulkan massa dari pabriknya agar bisa ikut hadir dalam aksi besar yang juga sekaligus merayakan hari ulang tahun FSPMI ke-14.

Beberapa yang dituntutnya atas nama FSPMI adalah agar buruh, pekerja, dan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 dan tidak dimundurkan sampai 2019.

Untuk diketahui, konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) direncanakan mulai pada 1 Januari 2014, tetapi belum ada kata sepakat siapa yang akan membayarkan preminya, perusahaan atau karyawan. Kalaupun dibagi, belum ditentukan perusahaan berapa persen dan karyawan berapa persen.

Premi BPJS ini masih belum mendapatkan titik temu. Pengusaha menginginkan itu ditanggung bersama antara karyawan dan perusahaan dengan alasan bahwa jaminan kesehatan adalah kepentingan karyawan. Sementara karyawan menginginkan premi tersebut dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan.

Selain menuntut jaminan sosial, FSPMI juga menuntut ketegasan hukum kepada perusahaan yang masih menyelewengkan aturan outsourcing. Misalnya PT Sampoerna yang masih menggunakan tenaga alih daya untuk proses pelintingan rokok. Padahal, proses pelintingan rokok adalah proses utama dalam industri rokok, berarti seharusnya tidak menggunakan tenaga alih daya.

Nanang, meskipun melakukan aksi, tetapi tetap ia harus kembali bekerja pada pukul 4 sore untuk masuk shift 2. Teman-temannya yang ikut aksi juga adalah pekerja yang tugas di shift 2. Jadi para buruh tersebut tidak meninggalkan kewajibannya meskipun sedang aksi. Pabrik masih bisa berjalan seperti biasa.

Said Iqbal menjelaskan bahwa esensi dari tuntutan buruh masih belum berubah. “Jalankan jaminan pensiun wajib 1 Juli 2015. Berikan upah layak dengan 84 item KHL (kebutuhan hidup layak). Dan tolak penangguhan upah minimum,” jelas Iqbal

Aksi se-Jabodetabek itu diikuti 30 ribu massa buruh di Istana dan DPR RI, sedangkan di lima kota besar lainnya diikuti oleh ribuan buruh. Dalam aksi ini, buruh juga menyuarakan penolakan Inpres Kamnas dan RUU Kamnas, serta menolak RUU Ormas karena ketiga aturan tersebut bersifat represif dan lebih mengedepankan pendekatan keamanan dalam menghadapi gerakan sosial dan gerakan buruh yang berjuang masalah kesejahteraan dan keadilan.