Pemerintah Tetapkan Alokasi Gas untuk Empat Terminal - Jamin Pasokan Domestik

NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan jatah pasokan gas alam cair untuk memenuhi kebutuhan empat terminal yang berlokasi di dalam negeri. Menteri ESDM, Jero Wacik, mengatakan, dirinya sudah menandatangani surat alokasi gas yang ditujukan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). "Pemerintah komit menyediakan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik," kata dia kepada pers, Rabu.

Dia menjelaskan, dalam surat tersebut, jatah alokasi LNG akan dipasok ke terminal mulai 2013 hingga 2025. Keempat terminal tersebut adalah fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) Jakarta yang dioperasikan PT Nusantara Regas (NR). Kemudian terminal Arun, Aceh, yang akan dibangun PT Pertamina, FSRU Jateng yang akan dibangun Pertamina, dan FSRU Banten yang akan dibangun perusahaan swasta.

Di tempat yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro merinci, FSRU Jakarta akan memperoleh alokasi LNG sebesar 27 kargo per tahun mulai 2013 hingga 2025. Lalu, terminal Arun akan memperoleh delapan kargo pada 2015 dan 16 kargo per tahun antara 2016-2025. Sementara, alokasi FSRU Jateng adalah 2015 8 kargo, 2016-2018 16 kargo per tahun, 2019-2022 22 kargo per tahun, 2023 16 kargo, 2024 8 kargo, dan 2025 8 kargo. Sedang, FSRU Banten dengan alokasi 2015 6 kargo, 2016-2022 16 kargo per tahun dan 2023 8 kargo.

Sedangkan, sumber pasokan LNG berasal dari Kilang Tangguh, Papua Barat yang sebelumnya diekspor ke Sempra, AS dengan volume 20 kargo per tahun yang sudah dialokasikan sejak 2012. Lalu, Kilang Tangguh "train" 3 akan masuk ke terminal domestik mulai 2018.

Lantas, berasal dari Blok Mahakam yang seluruh kelebihan kargonya sebanyak 16 akan diperuntukkan ke dalam negeri. Sumber pasokan lainnya adalah Lapangan Jangkrik dan North East Jangkrik yang dioperasikan ENI Indonesia dengan perincian 2016 14 kargo, 2017-2022 18 kargo per tahun, 2023 7 kargo, dan 2024-2025 4 kargo per tahun.

Yang terakhir dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) yang dikembangkan Chevron Indonesia Company dengan rincian 2017-2019 50 kargo per tahun, 2020-2021 30 kargo, 2022 16 kargo, dan 2023 10 kargo.

Lebih lanjut, Edy menambahkan, dalam surat Menteri ESDM ke SKK Migas tersebut, pihaknya belum mengalokasikan kebutuhan FSRU Lampung yang akan dibangun PT PGN Tbk karena merupakan pindahan dari Belawan, Medan. "Namun, kami akan alokasikan 10 kargo mulai 2015," jelasnya.

Fluktuasi Harga

Sebelumnya SKK Migas menilai ada sejumlah faktor khusus yang mempengaruhi harga gas di dalam negeri berfluktuasi. "Naiknya konsumsi dan buruknya kualitas gas. Yang menentukan harga gas tentu tren penggunaan dan kebutuhan gas. Kita jangan bandingkan harga lima tahun lalu dengan yang saat ini. Kebutuhan gas saat ini kan jauh cukup besar," ungkap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini beberapa waktu lalu.

Rudi menambahkan, faktor lain adalah mengenai sumber cadangan gas, dan seberapa sulit eksplorasi dan eksplorasi dilakukan oleh KKKS. "Sumber cadangan dan sulitnya melakukan eksplorasi juga menjadi acuan penentuan harga gas. Saya rasa itu berimplikasi signifikan harga gas di pasar domestik," ujarnya.

Rudi juga mengakui kualitas gas yang dikelola operator saat eksploitasi juga menjadi kunci penentuan harga komoditas itu di lapangan. Alhasil, hingga kini sejumlah lapangan gas yang tersebar di sejumlah daerah cenderung berbeda satu dengan yang lainnya. "Saya rasa kualitas gas juga berpengaruh besar. Sebab di dalam lapangan kan tidak hanya ada gas melainkan ada komoditas lain yang mempengaruhi kualitas eksploitasi oleh KKKS," tuturnya.

Sementara itu, Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Qoyum Tjandranegara, mengatakan rendahnya investasi pipa transmisi gas disebabkan PGN hanya mencari keuntungan. Apalagi setelah perusahaan tak sepenuhnya dimiliki pemerintah. “Begitu jadi perusahaan terbuka, PGN hanya mencari untung, pipa tidak dibangun lagi. Hanya itu-itu saja,” kata Qoyum.

Direktur Ekesekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto, menambahkan, saat ini pasar gas domestik dikuasai beberapa perusahaan saja seperti PGN dan Pertamina. Pri Agung mengatakan struktur pasar oligopoli yang mengarah kepada monopoli di bisnis transmisi dan distribusi gas menyebabkan pengembangan infrastruktur gas lambat. »Struktur seperti ini membuat tidak sehat. Indikasinya pengembangan infrastruktur gas lambat dan jangkauannya terbatas.

Saat ini pipa transmisi dan distribusi gas masih terpusat di Sumatera dan Jawa. Di kawasan produsen gas terbesar seperti Kalimantan saja belum ada pipa gas. Penguasaan pasar hilir gas oleh beberapa pihak ini juga membuat pembentukan harga gas di pasar domestik, menurut Pri, kurang sehat. “Perusahaan pemilik pipa gas bisa menaikkan harga gas dengan mudah karena persaingan yang kurang sempurna ini. "Industri terima-terima saja, karena ada gas saja sudah syukur,” terangnya.

Related posts