Kemenkeu Terus Jaga Volume Penggunaan BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan terus menjaga volume penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah antisipasi atas semakin meningkatnya defisit transaksi berjalan akibat impor minyak dan gas.

"Memang arahan sampai saat ini adalah mengendalikan volumenya. Kemenkeu melihat besaran nilai subsidinya. Apakah itu melalui volume atau cara lain, itu tentu keputusan politiknya tetapi yang penting efektivitasnya harus dijaga," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar usai menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk "Prospek Perbankan dan Bisnis Properti di Tengah Tantangan Menjaga Momentum Pertumbuhan" di Jakarta, Rabu (6/2).

Mahendra mengatakan, Kemenkeu terus melihat opsi-opsi dalam menjaga volume penggunaan BBM bersubsidi yang baik. Salah satunya termasuk inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. "Ada beberapa pemda yang sebenarnya bukan dalam konteks BBM semata-mata tapi ingin mengendalikan kemacetan. Mereka melakukan beberapa program yang nantinya berdampak pada pengurangan pemakaian BBM bersubsidi," ujar Mahendra seperti dikutip Antara.

Pemerintah dalam hal ini, lanjut Mahendra, tentunya siap untuk bekerja sama dan mendukung program-program yang memang memiliki potensi untuk bisa ikut membantu pembatasan dari penggunaan BBM bersubsidi tersebut.

Mahendra menambahkan, penjagaan terhadap volume penggunaan BBM bersubsidi akan berdampak terhadap keberlanjutan fiskal yang merupakan jangkar pertumbuhan ekonomi.

Mahendra juga tidak mau berspekulasi terkait opsi kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Saya tidak berspekulasi tapi persoalannya semua pada akhirnya melihat jangkar daripada pertumbuhan ekonomi kita itu pada keberlanjutan fiskal. Kalau benteng itu tidak kita jaga baik, berat," kata Mahendra.

Dia menambahkan, jika keberlanjutan fiskal tidak lagi terjaga, bisa saja pemerintah kehilangan momentum pertumbuhan yang sudah ada.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit transaksi berjalan nyaris mencapai ambang batas tiga persen yakni 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV/2012.

Susah Mengendalikan

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, tidak mudah membuat aturan guna mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

Dia berpendapat, urusan BBM bersubsidi bukanlah satu-satunya masalah yang harus dipikirkan karena negara juga perlu memikirkan tentang investasi, pertumbuhan ekonomi yang baik, hingga keamanan. "Kami kemarin sudah coba bikin aturan. Membuat aturannya mudah, tetapi tidak mudah menjalankannya. Maka, sekarang pakai IT (informasi teknologi) yang sedang disiapkan," ujarnya.

Sistem pemantauan dan pengendalian BBM bersubsidi yang akan diterapkan di seluruh Indonesia itu dilaksanakan untuk menjaga agar kuota bahan bakar minyak subsidi tidak melampaui asumsi dalam APBN 2013. Jero juga akan memastikan kuota tersebut tidak lagi melebihi dari yang sudah ditetapkan. “Tahun ini, 46 juta kiloliter untuk periode Januari hingga Desember, dengan melakukan pembatasan atau pengendalian diharapkan tidak perlu nambah. Bahkan, dengan cara tersebut beberapa pengamat berpendapat penggunaan BBM bersubsidi bisa ditekan,” terangnya.

BERITA TERKAIT

Pemkot Sukabumi Terus Berikan Perhatian Kepada Penyandang Disabilitas

Pemkot Sukabumi Terus Berikan Perhatian Kepada Penyandang Disabilitas NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengakui jika fasilitas khusus untuk…

Jaga Kepercayaan Investor

Kondisi nilai tukar rupiah memang berfluktuasi cukup dalam. Ini merupakan dampak ekonomi global yang utamanya berasal dari kondisi ekonomi AS.…

Di Pemerintahan Jokowi Kemiskinan Terus Berkurang

Di Pemerintahan Jokowi Kemiskinan Terus Berkurang NERACA Jakarta - Kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…