STAF AHLI MENDAGRI PROF. IMADE SUWANDI : Disinsentif Bagi Daerah yang Menolak Kerjasama ( Berita dilengkapi foto )

NERACA

Kuningan – Pemerintah Indonesia berencana akan memberikan insentif bagi daerah yang benar-benar serius melakukan kerjasama dengan menyisihkan anggarannya untuk pembangunan eksternal, dan jika ada daerah yang menolak maka akan diberikan disinsentif.

Demikian dipaparkan Staf Ahli Mendagri, Prof. Imade Suwandi mewakili Mendagri, Gamawan Fauzi, dalam acara Kerjasama Regional Integrasi Pembangunan Perbatasan Jabar-Jateng (Kuningan Summit), Senin (6/6), di Panggung Budaya Prima Resort Kuningan. Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian Suswono, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Walikota dari delapan daerah perbatasan.

Imade Suwandi menjelaskan, ada dua jenis kerjasama dalam pengembangan daerah perbatasan tersebut. Ada kerjasama yang sifatnya wajib, dimana ada kegiatan atau satu pembangunan yang berdampak pada eksternalisasi. Yaitu jika hal itu dilakukan maka berdampak luas terhadap masyarakat, baik dari peningkatan sosial, ekonomi dan lainnya. Dan jika tidak dikerjasamakan, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama yang ada di perbatasan.

“Ini sifatnya wajib, dan jika ada daerah yang tidak mau kerjasama, maka akan diberikkan disinsentif. Sedangkan bentuk dari insentif bisa berbentuk bantuan dana atau bentuk lainnya, dan disinsentif pun bisa dalam bentuk sangsi atau ditariknya bantuan dana,” jelasnya.

Berbicara masalah kerjasama antar daerah, hal tersebut menjadi salah satu isu strategis dalam rangka revisi Undang Undang No. 32 tahun 2004. Pasalnya, selama ini yang banyak terjadi di Indonesia adalah sengketa batas wilayah bukan masalah kerjasama yang saling menguntungkan.

“Kuningan Sumit yang membahas perbatasan Jabar Jateng patut diapresiasi oleh semuanya. Karena ini adalah salah satu tantangan untuk menjawab semua isu sengketa di Indonesia. Terutama dari sisi ekonomi harus bisa menguntungkan bagi masyarakat di perbatasan,” papar Imade.

Komitmen Antar Daerah

Di Indonesia sendiri, dari total sebanyak 964 batas wilayah, ternyata baru 15 persen yang bisa diselesaikan, masih relatif sedikit. Padahal jika semua daerah bisa tegas dan mau berembuk lewat kerjasama akan memberikan kemudahan dalam identitas, kepastian hukum dan hal lainnya.

Sementara itu, menanggapi isu sengketa di Indonesia, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan menegaskan, kegiatan Kuningan Summit harus menjadi wahana yang efektif untuk menyamakan persepsi dan komitmen antar daerah di wilayah perbatan Jabar-Jateng. Hal itu adalah untuk mengembangkan pembangunan terutama membangun perekonomian daerah secara optimal dengan tangguh mandiri dan sejahtera.

“Adanya kerjasama di Jawa Barat dan Jawa Tengah ini patut disyukuri. Jjika di Indonesia ada sengketa, tapi di Jabar-Jateng justru bekerjasama yang saling menguntungkan, dan bukan perpecahan satu sama lainnya,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh SH, MH (kedua kiri) berbincang dengan Direktur Utama Mandiri…

Pemprov Jabar Siapkan Pembentukan 12 Daerah Otonomi Baru

Pemprov Jabar Siapkan Pembentukan 12 Daerah Otonomi Baru NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemerintah…

KY: DPR Memang Berwenang Menolak Usulan CHA

KY: DPR Memang Berwenang Menolak Usulan CHA NERACA Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengatakan DPR memang…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

BNNP Papua Barat Bekuk 4 Tersangka Narkoba

Jakarta-BNNP Papua Barat bekuk empat tersangka dan barang bukti penyalahgunaan narkotika golongan I yang akan diselundupkan ke Lapas Sorong dan…

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok  NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perindustrian dan…

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui bagian hukum lakukan penyuluhan…