NERACA

Jakarta – Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak ada penawaran saham perdana atau IPO tahun 2013 untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun tidak menyurutkan BUMN untuk tetap listing di pasar modal dengan mensiasati melalui rencana IPO anak usaha.

Langkah inilah yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang berencana melepaskan saham kedua anak usahanya yaitu, PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) di pasar modal.

Kata Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino, rencananya kedua anak usaha Pelindo II akan melangsungkan IPO secara bergiliran mulai semester II-2014, “Rencana IPO akan kita gelar mulai semester dua 2014,”katanya di Jakarta, Selasa (5/2).

Dia menjelaskan, MTI akan lebih dulu menerbitkan obligasi senilai Rp 200 miliar di semester-II 2013. Lino tak khawatir soal proses listing MTI yang dilakukan saat tahun politik 2014, karena menurutnya, bisnis pelabuhan tetap terus tumbuh dan berjalan meskipun terjadi pemilu legislatif dan pilpres.

Sedangkan tahap lanjutan, Pelindo II akan mempersiapkan PPI untuk melantai di bursa tahun 2015. IPO ini dilakukan setelah, PPI tuntas menyelesaikan pembangunan terminal I di pelabuhan The New Tanjung Priok atau Kalibaru Jakarta Utara dan beroperasi di akhir tahun 2014, “Begitu terminal 1 (The New tanjung Priok) tahun 2014 selesai, baru 2015 listed," tambahnya.

PPI merupakan anak usaha Pelindo II yang fokus pada pengembangan dan pengelolaan pelabuhan The New Tanjung Priok. Nantinya, setelah The New Tanjung Priok beroperasi mulai tahun 2014, PPI akan menjadi anak perusahaan Pelindo II dengan pendapatan dan aset sangat besar.

Sementara itu MTI, bertugas menangani logistik, terminal kontainer dan terminal multiguna bagi pelanggan yang menggunakan pelabuhan di Tanjung Priok. Pelindo II sebagai holding tidak akan melantai di bursa karena akan menerima penugasan dari pemerintah,”IPC tidak listed karena ada penugasan negara," tandasnya.

Tahun Politik

Sebelumnya, analis PT Trust Securities, Reza Priyambada pernah bilang, IPO BUMN sulitnya terealisasi di tahun ini karena terhambat masalah politis. Terlebih di tahun pemilu, di mana konsentrasi akan lebih cenderung mengarah pada perpolitikan. “Biasanya orang-orang DPR akan fokus ke 2014, sehingga ini bisa berpengaruh pada IPO BUMN,” jelasnya.

Menurut Reza, pencatatan saham BUMN berada di tangan DPR. Jika orang-orang yang duduk di DPR bisa lebih professional dengan mengenyampingkan ego politik maka prospek pencatatan saham BUMN bisa lebih baik.

Sementara Lektor Kepala FE Universitas Pancasila Agus S Irfani mengatakan, ada dua hal yang menghambat perusahaan BUMN go public, yaitu perusahaan BUMN itu sendiri dan DPR. Pascareformasi, perusahaan BUMN ini, menurutnya, bak kerajaan kecil dan memiliki kebijakan otonom.

Selain itu, hambatan lainnya yaitu terkait masalah transparansi, di mana apabila perusahaan BUMN menjadi perusahaan terbuka maka mereka wajib membuat laporan kinerjanya ke Bapepam-LK dan BEI. Namun semestinya, menteri BUMN dapat memaksa mereka untuk berbenah diri agar segera IPO sehingga bisa berekspansi, transparan serta akuntabel. (bani)