Negara Terlalu Pro Industri - Konflik Agraria

NERACA

Jakarta – Konflik agraria yang berkepanjangan dikarenakan negara yang terlalu pro pada industri. “Pemerintah kita terlalu mengalokasikan tanah untuk swasta, sementara tidak ada kebijakan untuk mengalokasikan tanah pada rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Indonesia Idham Arsyad kepada Neraca, Senin (4/2).

Dalam beberapa tahun terakhir, kata Idham, terlihat bahwa konflik agraria ini terus terjadi. Ini ditanggapi pemerintah dengan kekerasan, bukan menyelesaikannya. “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyelesaikan, tetapi malah membuat kebijakan yang memicu konflik, misalnya Undang-Undang pengadaan tanah tahun 2012,” kata Idham. Meski pengembangan infrastruktur terfasilitasi, ini akan berakhir pada sengketa pertanahan.

“Konflik agraria ini sudah sampai tahap petani kehilangan nyawa, bukan hanya harta benda. Sampai begitupun belum memberi pelajaran bagi SBY untuk mengatasinya. Para pakar dan akademisi sudah lama membicarakan ini,” kata Idham.

Konflik itu, lanjut Idham, terjadi karena reforma agraria tidak dijalankan. Untuk menggaungkan reforma agraria ke permukaan lagi, para pakar hukum dan akademisi akan berkumpul Kamis (7/2) untuk membacakan petisi agar pemerintah menyelesaikan konflik.

“Untuk pelaksanaan reforma agraria itu kan jelas sudah ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hanya saja belum dijalankan oleh pemerintah. Kita juga punya TAP MPR Tahun 2001 yang memerintahkan presiden dan DPR untuk segera menyelesaikan konflik, misalnya dengan membetulkan struktur agraria yang timpang. Disebut timpang karena alokasi peruntukan tanah terlalu banyak untuk industri, sementara jutaan rumah tangga pertanian tidak memiliki tanah,” jelas Idham.

Konflik yang terjadi itu, kata Idham, terjadi karena adanya ketimpangan penguasaan tanah. Tanah dialokasikan untuk investasi. Pada saat yang bersamaan, orang kehilangan tanah mereka. Para pakar hukum dan akademisi semakin geram dengan adanya fakta bahwa konflik sudah mulai sampai membuat korban nyawa, bukan hanya harta benda lagi.

“Kasus terakhir adalah di Sumatera Selatan, yaitu konflik petani Ogan Ilir dengan PTPN VII Kebun Cinta Manis. Itu berakhir dengan meninggalnya seorang anak petani. Namun itu bukan kasus satu-satunya. Masih banyak kasus lain, semacam bentrok dengan aparat kepolisian.

Pendekatan Keamanan

Di tempat berbeda, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng megatakan bahwa tidak ada sikap tegas dari SBY. “Presiden SBY malah menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik dan keamanan yang sarat dengan pendekatan keamanan,” ujar Daeng kepada Neraca.

Para akademisi agraria Indonesia sangat prihatin, kata Daeng. Lebih dari 100 profesor, dosen, dan peneliti dari Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanudin, Universitas Andalas, dan lain-lain, serta lembaga penelitian seperti LIPI akan bergabung dalam gerakan akademisi untuk keadilan agraria.

“Mereka akan menyampaikan petisi kepada presiden untuk memperbaiki situasi akut ini,” pungkas Daeng.

BERITA TERKAIT

HM Sampoerna Perkuat Jaringan Kemitraan - Tingkatkan Daya Saing Agro Industri

NERACA Jakarta - Dalam rangka meningkatkan daya saing sektor agro industri nasional, PT HM Sampoerna Tbk sebagai produsen rokok terus…

Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud” - INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…

Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api - Industri Transportasi

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…