Jaminan Fidusia Wajib Daftar ke Kemenkumham

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar perusahaan pembiayaan (multifinance) yang melakukan pembiayaan konsumen bagi kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK, Firdaus Djaelani mengatakan, pendaftaran tersebut wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan. Menurut dia, pendaftaran fidusia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor.

“Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor disertai dengan klausul tentang jaminan atau pembebanan fidusia, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian terpisah, maka berdasarkan PMK tersebut jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” jelas dia, melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, pekan lalu.

Firdaus juga menjelaskan, penggunaan kata “dengan” dalam PMK dimaksudkan bahwa dimungkinkan adanya pembiayaan kendaraan bermotor tanpa pembebanan jaminan fidusia. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana jaminan fidusia adalah perjanjian yang bersifat ikutan (accessoir) dan merupakan pilihan bagi para pihak untuk menggunakan atau tidak menggunakan pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

“Dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor tidak disertai dengan pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Pasal 3 PMK dimaksud, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan kendaraan bermotor,” tandas Firdaus. [ardi]

BERITA TERKAIT

Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud” - INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…

Ironi Wajib Pajak di RI

Sejumlah pengusaha domestik kini mengeluhkan terbitnya PP No 36/2017 dan SE Nomor SE-24/PJ/2017 tentang petunjuk teknis penilaian harta selain kas…

600 Pedagang Pasar Tradisional Bogor Daftar BPJS-TK

600 Pedagang Pasar Tradisional Bogor Daftar BPJS-TK NERACA Cibinong - Sebanyak 600 pedagang pasar tradisional Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendaftarkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Permintaan Kredit di 13 Sektor Meningkat

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia melalui surveinya mencatat permintaan kredit pada 13 sektor ekonomi meningkat sepanjang triwulan III…

Bangun Infrastruktur SID Butuh Rp650 miliar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan biaya untuk investasi pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Debitur atau…

BNI Dukung Peremajaan Kelapa Sawit

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung program pemerintah dalam percepatan peremajaan…