Jaminan Fidusia Wajib Daftar ke Kemenkumham

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar perusahaan pembiayaan (multifinance) yang melakukan pembiayaan konsumen bagi kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK, Firdaus Djaelani mengatakan, pendaftaran tersebut wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan. Menurut dia, pendaftaran fidusia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor.

“Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor disertai dengan klausul tentang jaminan atau pembebanan fidusia, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian terpisah, maka berdasarkan PMK tersebut jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” jelas dia, melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, pekan lalu.

Firdaus juga menjelaskan, penggunaan kata “dengan” dalam PMK dimaksudkan bahwa dimungkinkan adanya pembiayaan kendaraan bermotor tanpa pembebanan jaminan fidusia. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana jaminan fidusia adalah perjanjian yang bersifat ikutan (accessoir) dan merupakan pilihan bagi para pihak untuk menggunakan atau tidak menggunakan pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

“Dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor tidak disertai dengan pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Pasal 3 PMK dimaksud, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan kendaraan bermotor,” tandas Firdaus. [ardi]

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Lindungi Produsen dan Konsumen, Diterbitkan SNI Wajib Pelumas

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)…

Pelanggar SNI Wajib Pelumas Terancam Sanksi Hingga Rp50 Miliar

Pelanggar SNI Wajib Pelumas Terancam Sanksi Hingga Rp50 Miliar NERACA Jakarta - Terhitung mulai September 2019, seluruh pelumas yang beredar…

Kemenkumham Membina Desa Sadar Hukum di Lombok Barat

Kemenkumham Membina Desa Sadar Hukum di Lombok Barat NERACA Lombok Barat - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersinergi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak…

Perbankan Dapat Dukungan TelkomGroup - Penuhi Standar PSAK 71

      NERACA   Jakarta - Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)71 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020…

Pemerintah Serap Rp8,98 Triliun dari Lelang SBSN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp8,98 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…