Menpera: Prioritaskan Pembangunan Rusun

NERACA

Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz memerintahkan agar seluruh jajarannya di Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat memprioritaskan pelaksanaan pembangunan seperti rumah susun (rusun) untuk masyarakat.

"Saya berharap seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Deputi Perumahan Formal bisa segera mengevaluasi serta mempersiapkan program pembangunan perumahan formal dengan baik," kata Djan Faridz dalam pernyataan persnya, Jumat (1/2).

Djan mengemukakan hal tersebut karena pembangunan rusun yang dilaksanakan oleh Kemenpera merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni di tengah keterbatasan lahan yang ada saat ini.

Menpera juga menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Perumahan Formal merupakan salah satu program pembangunan yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat luas.

Ia mencontohkan, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat secara langsung proses pembangunan rusun serta manfaat yang diperolehnya. Selain itu, kebanyakan penerima manfaat rusun yang dibangun oleh Kemenpera juga memiliki hubungan dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

Djan memaparkan, rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang diperuntukkan untuk TNI misalnya, terkait dengan Kementerian Pertahanan, Rusunawa untuk mahasiswa berhubungan dengan Kementerian Pendidikan serta Rusunawa untuk santri pondok pesantren berkaitan dengan Kementerian Agama dan pembangunan rumah khusus perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Pelayanan terhadap kebutuhan Rusun sangat terkait erat dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Oleh karena itu, pembangunan Rusun harus mendapat perhatian khusus dari jajaran Deputi Perumahan Formal," katanya.

Sementara itu, Deputi Perumahan Formal Pangihutan Marpaung menuturkan, pihaknya siap melaksanakan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan serta mencermati kekurangan apa saja yang harus diperbaiki dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

Pangihutan menuturkan, Deputi Perumahan Formal Kemenpera selain berupaya mendorong pembangunan hunian vertikal juga terus memacu pengembang agar meningkatkan pembangunan rumah tapak yang didukung fasilitas kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ia juga mengatakan, adanya FLPP setidaknya dapat membantu pengembang serta masyarakat luas untuk memiliki rumah layak huni dengan angsuran ringan dan suku bunga rendah.

BERITA TERKAIT

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan NERACA Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan kepastian hukum merupakan kunci pembangunan demokrasi dan ekonomi…

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi NERACA Sukabumi - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kota Sukabumi ternyata…

Konsultan Asing Sebut Pembangunan LRT Sumsel Menantang

Konsultan Asing Sebut Pembangunan LRT Sumsel Menantang  NERACA Palembang - Konsultan asing dari SMEC Australia John Leonard selaku konsultan yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…