NERACA

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai ada sejumlah faktor khusus yang mempengaruhi harga gas di dalam negeri berfluktuasi. "Naiknya konsumsi dan buruknya kualitas gas. Yang menentukan harga gas tentu tren penggunaan dan kebutuhan gas. Kita jangan bandingkan harga lima tahun lalu dengan yang saat ini. Kebutuhan gas saat ini kan jauh cukup besar," ungkap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Jakarta, akhir pekan lalu.

Rudi menambahkan, faktor lain adalah mengenai sumber cadangan gas, dan seberapa sulit eksplorasi dan eksplorasi dilakukan oleh KKKS. "Sumber cadangan dan sulitnya melakukan eksplorasi juga menjadi acuan penentuan harga gas. Saya rasa itu berimplikasi signifikan harga gas di pasar domestik," ujarnya.

Rudi juga mengakui kualitas gas yang dikelola operator saat eksploitasi juga menjadi kunci penentuan harga komoditas itu di lapangan. Alhasil, hingga kini sejumlah lapangan gas yang tersebar di sejumlah daerah cenderung berbeda satu dengan yang lainnya. "Saya rasa kualitas gas juga berpengaruh besar. Sebab di dalam lapangan kan tidak hanya ada gas melainkan ada komoditas lain yang mempengaruhi kualitas eksploitasi oleh KKKS," tuturnya.

Sementara itu, Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Qoyum Tjandranegara, mengatakan rendahnya investasi pipa transmisi gas disebabkan PGN hanya mencari keuntungan. Apalagi setelah perusahaan tak sepenuhnya dimiliki pemerintah. “Begitu jadi perusahaan terbuka, PGN hanya mencari untung, pipa tidak dibangun lagi. Hanya itu-itu saja,” kata Qoyum.

Direktur Ekesekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto, menambahkan, saat ini pasar gas domestik dikuasai beberapa perusahaan saja seperti PGN dan Pertamina. Pri Agung mengatakan struktur pasar oligopoli yang mengarah kepada monopoli di bisnis transmisi dan distribusi gas menyebabkan pengembangan infrastruktur gas lambat. »Struktur seperti ini membuat tidak sehat. Indikasinya pengembangan infrastruktur gas lambat dan jangkauannya terbatas.

Saat ini pipa transmisi dan distribusi gas masih terpusat di Sumatera dan Jawa. Di kawasan produsen gas terbesar seperti Kalimantan saja belum ada pipa gas. Penguasaan pasar hilir gas oleh beberapa pihak ini juga membuat pembentukan harga gas di pasar domestik, menurut Pri, kurang sehat. “Perusahaan pemilik pipa gas bisa menaikkan harga gas dengan mudah karena persaingan yang kurang sempurna ini. "Industri terima-terima saja, karena ada gas saja sudah syukur,” terangnya.

Pasar Terbuka

Pri Agung mengatakan saat ini Indonesia sedang bergeser dari pasar monopoli menuju pasar hilir migas yang terbuka. Namun, tanpa peraturan yang jelas dan ketegasan dari pemerintah sebagai regulator, menurutnya, penggunaan gas dan investasi infrastruktur gas tidak berkembang. "Seharusnya, kalau pemerintah bisa mengatur dengan margin lebih adil, kalau mereka mau untung, ya mereka harus ekspansi, menambah pipa lagi,” katanya.

Selain itu, Pri Agung mengatakan, diperlukan program khusus untuk pengelolaan infrastruktur gas. Badan usaha penjual dan pengangkut gas tidak boleh dirangkap, seperti diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Peraturan ini menetapkan paling lambat pada Agustus 2011 badan usaha yang melakukan kegiatan usaha transmisi dan niaga gas sudah melakukan dua jenis kegiatan usaha dalam dua badan usaha yang terpisah. Namun, sampai saat ini pemisahan kegiatan usaha belum juga terjadi.

Sementara pengamat perminyakan dan gas, Kurtubi, menilai kebijakan pemerintah mengekspor gas alih-alih menjual di pasar domestik sebagai langkah yang salah. Pasalnya, beberapa gas ekspor dari Indonesia justru dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual di pasar domestik. "Ini kebijakan yang salah karena gas yang diekspor tidak semua dengan harga bagus," kata Kurtubi.

Ia mencontohkan gas ekspor dari Irian Jaya ke Cina yang dijual dengan harga US$ 3,35 per MMBTU, padahal PLN membeli dengan harga US$ 9 per MMBTU. Volume ekspor ke Cina ini mencapai 2,7 juta ton per tahun. Akibatnya, negara merugi sekitar Rp 30 triliun per tahun. Kebijakan ekspor ini, lanjut Kurtubi, terus-menerus berlangsung dari era presiden Megawati Soekarnoputri hingga sekarang, dan tidak ada indikasi akan dihentikan.

Kebijakan ini merugikan konsumen dalam negeri yang jelas-jelas membutuhkan pasokan gas, terutama PLN. Kurtubi menyayangkan keputusan pemerintah yang lebih mementingkan pasar ekspor. "Seharusnya dialihkan ke dalam negeri," katanya.

Karena kekurangan pasokan gas tersebut, menurut dia, akhirnya PLN menggunakan bahan bakar minyak agar pembangkitnya terus berfungsi. "Daripada pembangkitnya menganggur," katanya. Keputusan PLN yang menggunakan BBM untuk mengoperasikan pembangkitnya membuat biaya operasional mereka menjadi mahal.

Kurtubi juga menilai pasokan gas untuk industri domestik sangat kurang. "Bertahun-tahun kalangan industri teriak-teriak karena kurang gas," katanya. Menurut dia, kini pemerintah harus segera menghentikan ekspor dengan harga murah dan mengalihkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemarin mengatakan pemerintah memilih mengekspor gas karena harga gas dalam negeri yang terlalu murah. Di Sebuku saja harga keekonomian gas mencapai US$ 9 MMBTU. Harga rata-rata gas di pasar domestik berkisar pada US$ 6 per MMBTU, sementara di luar negeri harga gas mencapai US$ 15 MMBTU.