BUMN Bermasalah Bebani Anggaran Negara - ENAM BUMN STRATEGIS DIPRIORITASKAN

NERACA

Jakarta - Hingga kuartal pertama 2011 ini, 18 dari 141 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian yang totalnya mencapai Rp 9,4 triliun. Kerugian ini mengalami penambahan dibanding data di akhir 2010 lalu yang hanya Rp 483 miliar. BUMN yang masih merugi itu di antaranya bidang film negara, survei pemetaan, perikanan samudera, sandang, energi, percetakan, dan penerbitan.

Menengok ke belakang, pada akhir tahun 2010, Menneg BUMN Mustafa Abu Bakar sempat memasang target tidak ada perusahaan pelat merah yang merugi pada 2011 karena adanya prospek perbaikan kinerja keuangan BUMN.

Pada tahun kemarin, sebanyak 17 BUMN tercatat merugi degnan total kerugian Rp 700,59 miliar. Kinerja itu membaik dibanding tahun 2009 yang tercatat 24 BUMN yang mengalami minus dengan membukukan nilai kerugian Rp 1,69 triliun. Sedangkan di tahun 2008, tercatat 23 perusahaan yang merugi dengan nilai kerugian Rp 13,95 triliun.

Upaya Kementerian BUMN sendiri untuk penyehatan kinerja dilakukan dengan mengandalkan restrukturisasi atau pembenahan yang melibatkan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), selain dilakukan BUMN yang bersangkutan. Hingga Mei ini, terdapat 19 BUMN yang tengah menunggu proses restrukturisasi melalui PPA. Untuk tahun ini, PPA berharap memperoleh suntikan dana sebesar Rp 2 triliun

Terkait suntikan dana dari PPA, Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto memaparkan, dana yang tersedia hanya diprioritaskan untuk enam BUMN yang memiliki industri strategis saja yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, Pindad, Garuda Indonesia Airways, Merpati Nusantara Airlines (MNA), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Dia juga menilai, pendanaan untuk penguatan modal 19 BUMN sangat membebani negara karena membutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit. “Dana itu pasti diambil dari APBN sedangkan saat ini APBN negara sudah sangat lemah dan memiliki prioritas-prioritas,” katanya.

Namun, Airlangga menegaskan jika wacana penutupan operasi BUMN tidak bisa dilakukan sembarangan dan semena-mena. Dia mempertimbangkan nasib karyawan yang bekerja di BUMN tersebut dan banyaknya investasi yang sudah dikeluarkan untuk BUMN tersebut. “BUMN akan terbengkalai begitu saja dan masalah ini menyangkut hajat orang banyak,” tegasnya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef) Hendri Saparini menilai pemerintah tidak memiliki strategi yang matang dalam pembentukan dan pengembangan BUMN. Idealnya, pemerintah menetapkan skenario pembangunan dan kemudian apa saja BUMN yang perlu didirikan untuk mendukung pembangunan.

“Pemerintah sudah salah sejak awal dan terlalu gegabah. Mereka terlalu cepat mendirikan tanpa memikirkan efek jangka panjangnya,” katanya ketika dihubungi Neraca, Kamis (19/5). Akibatnya, kini negara terbebani dengan belasan hingga puluhan BUMN yang merugi dan terpaksa menjadi "pasien" PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Sementara untuk masalah BUMN yang kinerjanya buruk, Hendri mendesak pemerintah menyusun kembali strategi ekonomi dan pengembangan BUMN yang kini mesti ditambah dengan pekerjaan tambahan yaitu penyehatan BUMN. “Ada jalan yang bisa ditempuh meski tidak semua pihak menyepakati seperti penjualan saham Garuda dan Merpati. Di luar itu, Kementerian BUMN mendorong pengolahan hasil dari BUMN strategis seperti PT Krakatau Steel,” katanya.

Beberapa BUMN berbasis produksi dan pengolahan sumber daya alam harus meningkatkan kinerja karena menjadi sumber pendanaan yang menolong pemasukan perusahaan bersangkutan. Sebaliknya, dia mengingatkan, “Kita juga tidak bisa semena mena menutup BUMN-BUMN bermasalah mesti melalui prosedur yang ada karena memiliki fungsi strategis,” tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan terdapat 6 BUMN yang sedang dalam proses assessment di PPA. Keenamnya adalah PT Varuna Tirta Prakasya, PT Industri Kapal Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Sandang Nusantara, Perum Pengangkutan Djakarta, dan PT Dirgantara Indonesia. Sementara lima lainnya, yaitu PT Kertas Kraft Aceh, PT Balai Pustaka, PT Djakarta Lloyd, PT Survai Udara Penas, dan Perum Produksi Film Negara dalam tahap solution design.

Selanjutnya, PT Waskita Karya, PT PAL Indonesia, PT Merpati Nusantara, dan PT Iglas berada pada tahapan implementasi alias monitoring. Mereka telah menerima total suntikan dana Rp 1 triliun. Masing-masing Waskita Rp 475 miliar, PAL Rp 175 miliar, Merpati Rp 300 miliar, dan Iglas Rp 81 miliar. inung

BERITA TERKAIT

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kepercayaan Masyarakat Tetap Tinggi Terhadap Bank

NERACA Jakarta - Penyebaran virus corona telah melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada laju ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.…

BELANJA NEGARA MEMBENGKAK AKIBAT PANDEMI COVID-19 - Pemerintah Kaji Ulang Gaji ke-13 dan THR bagi PNS

Jakarta-Pemerintah sedang mengkaji skenario terburuk jika pelebaran defisit APBN mencapai 5% dari PDB, termasuk mengkaji ulang terkait pembayaran gaji ke-13…

Karantina Wilayah Dorong Perlambatan Ekonomi Lebih Dalam - PERMENKES NO 9/2020 ATUR PSBB

NERACA Jakarta-Lembaga pemeringkat internasional, Moody's, menilai perekonomian Indonesia mendapatkan tantangan yang serius dari penyebaran virus corona. Terutama sisi fiskal dan…