NERACA

Tegal – Di tengah maraknya pembalakan liar yang terjadi hampir di seluruh Pulau di Indonesia, akan tetapi Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengklaim bahwa Indonesia mampu mengatasi krisis hutan yang terjadi pada 1998. Pada saat itu, menurut Zulkifli, telah banyak terjadi pengalihan hutan yang hampir mencapai 3,5 juta hektar pertahun. Namun kondisi sekarang justru lebih baik karena angka nominal pengalihan hutan sudah berkurang cukup drastis.

"Pada 1998, kerusakan hutan Indonesia dengan terjadinya pengalihan hutan telah mencapai sekitar 3,5 juta hektar pertahun. Padahal sebelumnya hanya 2 juta hektar pertahun. Namun, ALhamdulillah kita telah berhasil melewati masa-masa kritis tersebut. Saat ini diverkasi hutan hanya tinggal 320 ribu hektar saja," ungkap Zulkifli, akhir pekan kemarin.

Dikatakan Zulkifli, keberhasilan ini menyusul komitmen dan program pemerintah untuk menghijaukan kembali hutan Indonesia melalui program penghijauan dan rehabilitasi lahan. Melalui gerakan rehabilitasi hutan dan lahan serta program Indonesia menanam, yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2008, Indonesia berhasil menanam pohon sebanyak 3 miliar batang pohon, dengan rincian pada 2008 sebanyak 100 juta pohon, 2009 sebanyak 240 juta pohon.

Tak hanya mampu mengatasi krisis kehutanan, akan tetapi berdasarkan data Kementeri Kehutanan, sektor kehutanan memliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sektor Kehutanan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa sehingga mereka mempunyai daya beli yang tinggi, meningkatkan konsumsi rakyat di pedesaan yang memberikan kontribusi pertumbuhan sekitar 4% dari pertumbuhan Nasional sekitar 6,5%.

Beberapa kebijakan Kemenhut terkait dalam  penciptaan lapangan kerja adalah pemberian akses legal kepada rakyat di pedesaan dengan cara mengusahakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) sehingga masyarakat pedesaan mempunyai lapangan kerja secara terus menerus sepanjang tahun yang tidak perlu keahlian pada kegiatan usaha Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sepanjang tahun melalui anggaran APBN rata-rata Rp 2,6 triliun.

Demikian juga untuk usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 232 unit seluas 9,778 juta ha, dimana rata-rata pertahun ditanam seluas 500 ribu-600 ribu ha, dengan pekerjaan sepanjang tahun di desa berupa persemaian, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran. Selain itu Kementerian Kehutanan telah menyediakan dana sebesar Rp 2,5 triliun untuk kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Rakyat (HR), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan kredit dana bergulir melalui BLU. Realisasi penyaluran dana tersebut menyebabkan Pembangunan HTR meningkat, tahun 2011 sebesar Rp 30,007 miliar dan tahun 2010 sebesar Rp 5,119 miliar (kumulatif sebesar Rp 35,126 miliar).

Akses legal izin wisata alam juga diberikan oleh Kementerian Kehutanan pada masyarakat melalui Permenhut P.48/Menhut-II/2010 dimana rakyat tidak hanya menjual souvenir atau transportasi saja, tapi juga pengelola usaha wisata alam. Disamping itu Kementerian Kehutanan juga telah memberi kemudahan legislasi kayu rakyat dengan memberi kewenangan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)  kepada Lurah/Kades. Untuk kayu sengon, cukup dengan Nota Penjualan tidak perlu SKAU. Kementerian Kehutanan telah meletakkan kewenangan investasi rotan, sagu, getah, biji dan madu sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Bupati agar lebih dekat dengan rakyat.

Daya Saing Lemah

Dari beberapa prestasi yang ada, akan tetapi daya saing industri kehutanan Indonesia masih kalah bersaing dengan negara lain di Asia. Seperti China, Vietnam bahkan Malaysia. Hal ini menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Irsyal Yasman, tak lepas dari potensi dan konflik di sektor lahan membuat industri kehutanan sulit berkembang. "Bahan baku mereka sudah lebih murah karena berasal dari hutan tanaman industri. Sedangkan di Indonesia, masih terkendala kepastian lahan sehingga masih mengandalkan hutan alam yang biayanya tinggi," kata Irsyal Yasman.

Menurut dia, kondisi itu membuat industri hilir sektor kehutanan yang tidak mempunyai HPH kesulitan bertahan. Ia mencontohkan di Kalimantan Timur, tahun ini tersisa tiga perusahaan plywood yang masih bertahan. "Sedangkan tahun lalu masih 11 perusahaan, dan tahun 2010 ada 21 perusahaan," kata dia.

Di Kalbar, ungkap dia, ada perusahaan yang mendapat kuota untuk hutan tanaman seluas 120 ribu hektare namun yang bisa ditanami hanya 20 ribu hektare. "Sisanya diklaim banyak pihak, tidak dapat dimanfaatkan," kata Irsyal Yasman. China, lanjut dia, menggunakan kayu dari hutan tanaman untuk beragam keperluan seperti meubel atau jendela. "Indonesia kalau mengandalkan kayu dari hutan alam, menjadi tidak ekonomis kecuali digunakan untuk produk yang bernilai ekonomis tinggi," kata dia.

Perusahaan yang mempunyai HPH hutan alam di Kalbar yang masih beroperasi tersisa 9 buah dari 23 perusahaan yang terdaftar. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang dan Melawi. Sebanyak 5 diantaranya sudah mendapat sertifikat hutan lestari. Konflik dan kepastian lahan juga membuat kayu-kayu yang ada di hutan alam maupun hutan tanaman tidak bisa dikeluarkan. Turunnya harga di pasar internasional karena pengaruh krisis Eropa ikut menekan industri sektor kehutanan di Indonesia.