NERACA

Jakarta – Open Budget Survei 2012 mendudukan Indonesia pada peringkat 20 dari 100 negara yang disurvei dalam hal keterbukaan anggaran. Survei tersebut dilakukan oleh International Budget Partnership (IBP) yang merangkul LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) sebagai penilai untuk Indonesia.

“Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh IBP tentang indikator-indikator keterbukaan anggaran Pemerintah Indonesia. Setiap jawaban, kami sampaikan dengan link website sebagai bukti. Dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) diberikan kesempatan untuk mengomentari,” kata Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan, Minggu (3/2).

Dalam survei itu terlihat bahwa Open Budget Index (Indeks Keterbukaan Anggaran/OBI) Indonesia meningkat dari skor 51 pada 2010 menjadi 62 pada 2012, dengan nilai skor antara 0 sampai 100. Skor 62 menunjukkan bahwa transparansi anggaran Indonesia sampai pada tahap mampu menyediakan informasi anggaran secara substansial.

Rata-rata skor dunia untuk Open Budget Survei 2012 adalah 43. Skor Indonesia masih di atas Malaysia (39), Filipina (48), Thailand (36), Vietnam (19), dan Kamboja (15).

Untuk menilai transparansi anggaran pada setiap negara, survei ini menggunakan kriteria internasional yang dikembangkan oleh organisasi multi pihak seperti International Monetary Fund (IMF), Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dan Lembaga Audit International (INTOSA). Terdapat 125 pertanyaan survei yang kemudian digabungkan dan diolah menjadi OBI.

Survei keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang disurvei membuat delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan kepada publik. Dan juga menilai apakah data tersebut berisi dokumen yang lengkap, tepat waktu, dan bermanfaat.

Delapan dokumen kunci yang dimaksud adalah Pre Budget Statement (Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal), Executive Budget Proposal (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/RAPBN), Enacted Budget (Nota Keuangan dan Undang-Undang RAPBN), Citizen Budget (ringkasan anggaran di media massa dan web), In Year Report (Laporan Realisasi Anggaran/LRA secara periodik), Mid Year Review (Laporan Tengah Semester), End Year Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LKPP), dan Audit Report (Laporan Audit BPK).

Keterbukaan

Staf R&D FITRA Lukman Hakim menjelaskan, yang membuat skor Indonesia meningkat cukup tajam adalah Citizen Budget dan End Year Report. “Sekarang kan mudah sekali melihat laporan anggaran di koran-koran,” kata Lukman.

Sementara itu, kekurangan Indonesia adalah pada In Year Report atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara periodik. Berdasarkan pengamatan FITRA, LRA memang sudah dibuat, tetapi dipublikasikan hanya untuk internal.

Kepala Subdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran Langgeng Suwito menyambut baik hasil survei tersebut. “Sekarang pekerjaan rumahnya adalah bagaimana menghubungkan anggaran dengan kinerja. Itu sudah dimulai, tetapi belum terintegrasi,” kata dia.

Deputi IV Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Tara Hidayat merasa skor Indonesia memang sewajarnya naik. “Capaian ini karena memang sudah banyak perubahan yang terjadi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lihat saja, sekarang sudah 18 provinsi yang memublikasikan data anggarannya,” jelas dia.

Yang perlu diperhatikan, kata Tara, keterbukaan anggaran bukanlah hanya tanggung jawab Kementerian Keuangan atau Bappenas, tetapi juga seluruh kelembagaan dan lembaga yang ada di Indonesia, termasuk juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

“Harapannya, OBI Indonesia bisa meningkat lagi. Targetnya menjadi 85. Ini sebetulnya mudah karena semua aturan sudah ada. Hanya perlu kekuatan untuk mau konsisten menjalankan,” ujar Tara.