Pasar Modal Ruang Swasta Danai Infrastruktur

NERACA

Jakarta – Meningkatkan dana anggaran infrastruktur seiring dengan banyaknya proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebesar Rp 4.000 trililiun, dinilai belum masih kecil untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, peran swasta sangat dibutuhkan untuk percepat pembangunan infrastruktur, “Pasar modal menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan dana bagi pengembangan infrastruktur,” katanya di Jakarta, Kamis (31/1).

Menurutnya, perusahaan infrastruktur perlu menerbitkan saham, obligasi atau instrumen investasi portofolio lainnya jika membutuhkan pendanaan. Selain itu, Nurhaida juga mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji peraturan agar meringankan ketentuan perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham perdana (IPO), "Kami sedang mengkaji, diharapkan hal-hal yang dianggap berat bisa lebih diakomodir," ungkapnya.

Menurut dia, peraturan akan disederhanakan tanpa mengorbankan penerapan good corporate governance (GCG) di pasar modal. Disamping itu, pihaknya juga akan menyederhanakan regulasi dan memberikan ketentuan tentang isi prospektus terkait IPO.

Selain peraturan mengenai ketentuan IPO, pihaknya juga akan merevisi regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan setelah "go public". Nurhaida juga menambahkan kedepannya akan diwujudkan registrasi elektronik di pasar modal.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif untuk para pelaku investasi terutama bagi investor ritel. Pemberian insentif, dikatakannya, melalui pajak. Terkait hal itu, OJK akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar investasi di reksadana maupun obligasi menjadi lebih menarik di mata investor.

Sementara Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, melalui pasar modal nantinya masyarakat juga dapat berpartisipasi di pembiayaan infrastruktur, “Potensi dana yang didapatkan oleh emiten infrastruktur dengan menerbitkan saham baru dan obligasi tidak terbatas. Ketersediaan dana yang lebih baik itu tergantung dari instrumen investasi yang mereka (emiten) ciptakan,”ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah menilai investasi di sektor infrastruktur harus besar jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Pemerintah juga telah mengganggarkan dana sebesar Rp1.786 triliun untuk pengembangan infrastruktur sampai dengan 2015. (bani)

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

China Diprediksi Akan Lewati AS Sebagai Pasar Otomotif Terbesar

China diproyeksikan akan melewati Amerika Serikat (AS) sebagai pasar otomotif terbesar dunia pada 2022, menurut Chief Executive Officer Nissan Motor…

Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Melihat pengalaman di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa dekade…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Laju IHSG Sepekan Kemarin Menguat 1,32%

NERACA Jakarta – Laju indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan kemarin mengalami kenaikan 1,32% ke posisi 6.591,58 poin dari 6.505,52…

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

IHSG Konsolidasi Menunggu Laporan Keuangan

Analis pasar modal menilai bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung bergerak konsolidasi mengantisipasi…