Pasar Modal Ruang Swasta Danai Infrastruktur

NERACA

Jakarta – Meningkatkan dana anggaran infrastruktur seiring dengan banyaknya proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebesar Rp 4.000 trililiun, dinilai belum masih kecil untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, peran swasta sangat dibutuhkan untuk percepat pembangunan infrastruktur, “Pasar modal menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan dana bagi pengembangan infrastruktur,” katanya di Jakarta, Kamis (31/1).

Menurutnya, perusahaan infrastruktur perlu menerbitkan saham, obligasi atau instrumen investasi portofolio lainnya jika membutuhkan pendanaan. Selain itu, Nurhaida juga mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji peraturan agar meringankan ketentuan perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham perdana (IPO), "Kami sedang mengkaji, diharapkan hal-hal yang dianggap berat bisa lebih diakomodir," ungkapnya.

Menurut dia, peraturan akan disederhanakan tanpa mengorbankan penerapan good corporate governance (GCG) di pasar modal. Disamping itu, pihaknya juga akan menyederhanakan regulasi dan memberikan ketentuan tentang isi prospektus terkait IPO.

Selain peraturan mengenai ketentuan IPO, pihaknya juga akan merevisi regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan setelah "go public". Nurhaida juga menambahkan kedepannya akan diwujudkan registrasi elektronik di pasar modal.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif untuk para pelaku investasi terutama bagi investor ritel. Pemberian insentif, dikatakannya, melalui pajak. Terkait hal itu, OJK akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar investasi di reksadana maupun obligasi menjadi lebih menarik di mata investor.

Sementara Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, melalui pasar modal nantinya masyarakat juga dapat berpartisipasi di pembiayaan infrastruktur, “Potensi dana yang didapatkan oleh emiten infrastruktur dengan menerbitkan saham baru dan obligasi tidak terbatas. Ketersediaan dana yang lebih baik itu tergantung dari instrumen investasi yang mereka (emiten) ciptakan,”ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah menilai investasi di sektor infrastruktur harus besar jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Pemerintah juga telah mengganggarkan dana sebesar Rp1.786 triliun untuk pengembangan infrastruktur sampai dengan 2015. (bani)

BERITA TERKAIT

Sentimen Stimulus Pemerintah - Laju IHSG Berhasil Balik Arah Ke Zona Hijau

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/4) kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup…

Latinusa Bukukan Untung US$ 2,68 Juta

NERACA Jakarta - Emiten pengolahan pelat timah PT Pelat Timah Nusantara Tbk. (NIKL) atau Latinusa membalikkan posisi rugi tahun lalu…

Laba Bersih Alfamart Melesat Tajam 71,11%

NERACA Jakarta - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) membukukan kenaikan laba 2019 sebesar 71,11% menjadi Rp1,11 triliun dari periode…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pedagang Raup Cuan Berlipat Berkah Tol Trans Sumatera

Wanadi (38) petani asal Palembang, Sumatera Selatan merasakan betul cuan berlipat dari usahanya berjualan sayuran dan buah buahan hasil kebun…

Tekan Efisiensi Bisnis - Telkom Akan Konsolidasikan 20 Anak Usaha

NERACA Jakarta – Jaga pertumbuhan bisnis, PT Telkom Indonesia (Perseroa) Tbk (TLKM) tengah fokus melakukan efisiensi dengan melakukan restrukturisasi anak…

Pendapatan Jaya Real Properti Naik 3,9%

NERACA Jakarta --Emiten properti PT Jaya Real Properti Tbk (JRPT) membukukan pendapatan 2019 sebesar Rp2,42 triliun atau tumbuh 3,9% dibandingkan…