Pasar Modal Ruang Swasta Danai Infrastruktur

NERACA

Jakarta – Meningkatkan dana anggaran infrastruktur seiring dengan banyaknya proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebesar Rp 4.000 trililiun, dinilai belum masih kecil untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, peran swasta sangat dibutuhkan untuk percepat pembangunan infrastruktur, “Pasar modal menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan dana bagi pengembangan infrastruktur,” katanya di Jakarta, Kamis (31/1).

Menurutnya, perusahaan infrastruktur perlu menerbitkan saham, obligasi atau instrumen investasi portofolio lainnya jika membutuhkan pendanaan. Selain itu, Nurhaida juga mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji peraturan agar meringankan ketentuan perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham perdana (IPO), "Kami sedang mengkaji, diharapkan hal-hal yang dianggap berat bisa lebih diakomodir," ungkapnya.

Menurut dia, peraturan akan disederhanakan tanpa mengorbankan penerapan good corporate governance (GCG) di pasar modal. Disamping itu, pihaknya juga akan menyederhanakan regulasi dan memberikan ketentuan tentang isi prospektus terkait IPO.

Selain peraturan mengenai ketentuan IPO, pihaknya juga akan merevisi regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan setelah "go public". Nurhaida juga menambahkan kedepannya akan diwujudkan registrasi elektronik di pasar modal.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif untuk para pelaku investasi terutama bagi investor ritel. Pemberian insentif, dikatakannya, melalui pajak. Terkait hal itu, OJK akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar investasi di reksadana maupun obligasi menjadi lebih menarik di mata investor.

Sementara Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, melalui pasar modal nantinya masyarakat juga dapat berpartisipasi di pembiayaan infrastruktur, “Potensi dana yang didapatkan oleh emiten infrastruktur dengan menerbitkan saham baru dan obligasi tidak terbatas. Ketersediaan dana yang lebih baik itu tergantung dari instrumen investasi yang mereka (emiten) ciptakan,”ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah menilai investasi di sektor infrastruktur harus besar jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Pemerintah juga telah mengganggarkan dana sebesar Rp1.786 triliun untuk pengembangan infrastruktur sampai dengan 2015. (bani)

BERITA TERKAIT

Danai Belanja Modal - Adhi Karya Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas guna mendanai proyek baru, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi…

Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan…

PD Pasar Tangerang Kelola 18 Pasar Tradisional

PD Pasar Tangerang Kelola 18 Pasar Tradisional NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah (PD) Pasar Niaga Kerta Raharja, Badan Usaha Milik…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Lima Emiten Belum Bayar Listing Fee

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah emiten yang mengalami gangguan keberlangsungan usaha atau going concern dan berakibat tidak mampu…

Rayakan Imlek - Kobelco Berikan Special Promo Konsumen

NERACA Jakarta - Rayakan Imlek 2570, PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (DK CMI),  menggelar  customer gathering dari seluruh Indonesia.…

WSBP Pangkas Utang Jadi Rp 4,7 Triliun

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah menerima pembayaran termin pada Januari 2019 yang digunakan perseroan untuk pelunasan pinjaman perseroan.…