Pasar Modal Ruang Swasta Danai Infrastruktur

NERACA

Jakarta – Meningkatkan dana anggaran infrastruktur seiring dengan banyaknya proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebesar Rp 4.000 trililiun, dinilai belum masih kecil untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, peran swasta sangat dibutuhkan untuk percepat pembangunan infrastruktur, “Pasar modal menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan dana bagi pengembangan infrastruktur,” katanya di Jakarta, Kamis (31/1).

Menurutnya, perusahaan infrastruktur perlu menerbitkan saham, obligasi atau instrumen investasi portofolio lainnya jika membutuhkan pendanaan. Selain itu, Nurhaida juga mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji peraturan agar meringankan ketentuan perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham perdana (IPO), "Kami sedang mengkaji, diharapkan hal-hal yang dianggap berat bisa lebih diakomodir," ungkapnya.

Menurut dia, peraturan akan disederhanakan tanpa mengorbankan penerapan good corporate governance (GCG) di pasar modal. Disamping itu, pihaknya juga akan menyederhanakan regulasi dan memberikan ketentuan tentang isi prospektus terkait IPO.

Selain peraturan mengenai ketentuan IPO, pihaknya juga akan merevisi regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan setelah "go public". Nurhaida juga menambahkan kedepannya akan diwujudkan registrasi elektronik di pasar modal.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif untuk para pelaku investasi terutama bagi investor ritel. Pemberian insentif, dikatakannya, melalui pajak. Terkait hal itu, OJK akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar investasi di reksadana maupun obligasi menjadi lebih menarik di mata investor.

Sementara Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, melalui pasar modal nantinya masyarakat juga dapat berpartisipasi di pembiayaan infrastruktur, “Potensi dana yang didapatkan oleh emiten infrastruktur dengan menerbitkan saham baru dan obligasi tidak terbatas. Ketersediaan dana yang lebih baik itu tergantung dari instrumen investasi yang mereka (emiten) ciptakan,”ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah menilai investasi di sektor infrastruktur harus besar jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Pemerintah juga telah mengganggarkan dana sebesar Rp1.786 triliun untuk pengembangan infrastruktur sampai dengan 2015. (bani)

BERITA TERKAIT

DJP TERIMA DATA DARI SWISS PADA SEPTEMBER 2019 - KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan TPPU

Jakarta-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pasar modal merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

Jumlah IPO Melebihi Target - Ironis Emiten Masih Kapitalisai Pasar Kecil

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun 2018, antrian perusahaan yang go public masih banyak. Berdasarkan data dari PT Bursa Efek…

Kebanjiran Proyek Infrastruktur - Cashflow Waskita Beton Akhir Tahun Positif

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun yang tinggal menghitung hari, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) diproyeksikan mencatatkan cashflow operasional…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Industri di Papua Berpeluang Go Public

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Jayapura berupaya mendorong pelaku industri di Papua untuk mengakses permodalan dari pasar modal untuk…

Restrukturisasi TAXI Disetujui Investor

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang obligasi (RUPO) PT Express Trasindo Utama Tbk (TAXI), para pemegang obligasi akhirnya menyetujui paket restrukturisasi…

Bidik Generasi Milenial - Chubb Life Luncurkan Platform Digital

NERACA Jakarta – Penetrasi pasar asuransi di Indonesia, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life) meluncurkan platform online bernama Chubb…