Pasar Modal Ruang Swasta Danai Infrastruktur

NERACA

Jakarta – Meningkatkan dana anggaran infrastruktur seiring dengan banyaknya proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebesar Rp 4.000 trililiun, dinilai belum masih kecil untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, peran swasta sangat dibutuhkan untuk percepat pembangunan infrastruktur, “Pasar modal menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan dana bagi pengembangan infrastruktur,” katanya di Jakarta, Kamis (31/1).

Menurutnya, perusahaan infrastruktur perlu menerbitkan saham, obligasi atau instrumen investasi portofolio lainnya jika membutuhkan pendanaan. Selain itu, Nurhaida juga mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji peraturan agar meringankan ketentuan perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham perdana (IPO), "Kami sedang mengkaji, diharapkan hal-hal yang dianggap berat bisa lebih diakomodir," ungkapnya.

Menurut dia, peraturan akan disederhanakan tanpa mengorbankan penerapan good corporate governance (GCG) di pasar modal. Disamping itu, pihaknya juga akan menyederhanakan regulasi dan memberikan ketentuan tentang isi prospektus terkait IPO.

Selain peraturan mengenai ketentuan IPO, pihaknya juga akan merevisi regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan setelah "go public". Nurhaida juga menambahkan kedepannya akan diwujudkan registrasi elektronik di pasar modal.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif untuk para pelaku investasi terutama bagi investor ritel. Pemberian insentif, dikatakannya, melalui pajak. Terkait hal itu, OJK akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar investasi di reksadana maupun obligasi menjadi lebih menarik di mata investor.

Sementara Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, melalui pasar modal nantinya masyarakat juga dapat berpartisipasi di pembiayaan infrastruktur, “Potensi dana yang didapatkan oleh emiten infrastruktur dengan menerbitkan saham baru dan obligasi tidak terbatas. Ketersediaan dana yang lebih baik itu tergantung dari instrumen investasi yang mereka (emiten) ciptakan,”ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah menilai investasi di sektor infrastruktur harus besar jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Pemerintah juga telah mengganggarkan dana sebesar Rp1.786 triliun untuk pengembangan infrastruktur sampai dengan 2015. (bani)

BERITA TERKAIT

Targetkan Jangkau 100 Ribu UMKM - DIVA Siapkan Belanja Modal Rp150 Miliar

NERACA Jakarta – Penetrasi pasar guna mendongkrak penjualan, PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) akan menjangkau lebih banyak lagi pelaku…

Perkuat Modal Ekspansi Bisnis - Estika Tata Tiara Bakal Rilis Obligasi dan Sukuk

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) atau perusahaan pengolahan daging yang lebih dikenal produk…

Pasar Murah Efektif Jaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok

NERACA Jakarta – Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh Sabaruddin Amrullah menyatakan pasar murah yang digelar di seluruh kabupaten/kota di…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 52,675 Triliun

Pasar obligasi pasca pilpres masih marak. Pasalnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo mencatat sebanyak 47 emiten mengajukan mandat pemeringkatan…

GEMA Kantungi Kontrak Rp 475 Miliar

Hingga April 2019, PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) berhasil mengantongi kontrak senilai Rp475 miliar. Sekretaris Perusahaan Gema Grahasarana, Ferlina Sutandi…

PJAA Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta - Emiten pariwisata, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) memiliki tenggat obligasi jatuh tempo senilai Rp350 miliar. Perseroan…