"Kejahatan Perbankan Bukan Sistem, Tapi Permainan Orang Dalam"

Jumat, 01/02/2013

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR mengatakan bahwa kejahatan di sektor jasa keuangan, khususnya di perbankan, sudah pasti karena permainan orang dalam, dan bukan semata-mata kesalahan sistem. “Kalau sampai ada rekayasa kredit yang harusnya tidak lolos, diloloskan, kemudian yang harusnya dapat Rp10 miliar. Tapi diberi Rp20 miliar. Itu kan pasti ada “something". Ini pasti dilakukan orang dalam, nggak mungkin dilakukan nasabah,” ungkap Indah Kurnia, anggota Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (31/1).

Masalah rekayasa kredit, tutur dia, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, karena hal tersebut lebih membutuhkan pemikiran dan persiapan, serta harus melalui sistem empat mata. “Jadi tidak hanya one man show atau single fighter. Untuk bisa memproses dari mulai aplikasi datang sampai kemudian melakukan analisa terhadap nasabah dan jaminan, kemudian approve gitu cair kan tidak begitu,” terangnya.

Menurut Indah, bank pasti mempunyai tahapan-tahapan dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, dan itu tidak bisa dilakukan tanpa penyeleksian mendalam dahulu. "Di mana kredit masuk ada proposal, dan itu dipelajari, administrasi semua oke, baru kita follow up dengan melihat jaminan," tambahnya. Pertama, dilihat rekening nasabah selama tiga bulan, apakah layak atau tidak dengan proposal yang misalkan, permohonannya Rp1 miliar dengan jaminan Rp5 miliar. Itulah, kata dia, yang diteliti rekeningnya selama tiga bulan.

Dia menambahkan bahwa harus dilihat kelengkapan dokumennya juga, seperti NPWP, SIUPP, masa kerja perusahaan, siapa buyer dan supplier-nya untuk membeli bahan baku, dan sebagainya. Hal-hal inilah menjadi hambatan dalam produksi, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan nasbaah untuk mengangsur

Dengan demikian, imbuh dia, yang perlu dibenahi oleh perbankan di Indonesia ialah masing-masing dari mereka harus secara benar dan konsisten melaksanakan dual controlling antara satu operator dan supervisor. “Tapi itu pun masih bisa kalau mereka bersama-sama kolusi kan bobol juga. Tapi paling tidak pengawasan secara periodik harus dilakukan terus menerus. Ya, soal ini juga akan dimasukkan di RUU Perbankan. Tentu kami sudah sepakat untuk membentuk Panja," papar Indah.

Dia juga berharap bahwa setiap kasus yang akan ditelaah sudah ada fakta hukumnya, sehingga tidak berdasarkan gosip atau rumor saja. “Itu karena kita tidak ingin mencari kambing hitam siapa yang salah, tapi yang pasti adalah mengantisipasi supaya ke depannya industri perbankan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ucapnya.

Untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menurutnya, perbankan nasional perlu memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya. “Kita sudah gembar-gembor tentang resiprokal, tapi bukan berarti anti asing ya, tetapi kalau kita sendiri sudah mampu profesional, bukan hanya di kecanggihan teknologi tapi juga variasi dan benefit dari produk dan jasa perbankan itu untuk pasar sdh bagus, kepercayaan tinggi, dan SDM yg mengerjakannya juga profesional, proses rekrutmennya juga terbuka dan akuntabel, maka kita bisa berjaya dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya. [ria]