Korupsi Terus Merajalela

Jumat, 01/02/2013

Penangkapan Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (31/1), menambah deretan tersangka korupsi di negeri ini.

Penangkapan Luthfi cukup dramatis, sesaat setelah anggota Komisi I DPR tersebut menggelar jumpa pers untuk merespon penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap impor sapi oleh KPK.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan KPK sejak Selasa (29/1). Dalam operasi itu, KPK telah menangkap dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi (JE) dan Arya Abdi Effendi (AAE), serta Ahmad Fatonah (AF) bersama seorang mahasiswi bernama Maharani (M).

Ini menggambarkan sampai sejauh ini kita belum menemukan resep mujarab untuk mengurai kompleksitas kemeluasan kasus korupsi. Tampaknya kita lebih banyakterjebak berdebat, berwacana di media, serta forum diskusi. Padahal, banyak ide hebat dan cemerlang hanya berhenti dalam diskursus pemberantasan korupsi, hukuman minimal lima tahun, hukuman mati, pembuktian terbalik, hingga pemiskinan koruptor sebagaimana muncul dalam kasus Angelia Sondakh.

Namun kenyataannya, tindak pidana korupsi justru meningkat. Ibarat mati satu tumbuh seribu. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada semester I-2012 terjadi 285 kasus korupsi dengan 597 tersangka dan kerugian Rp 1,22 triliun. Jumlah itu meningkat dari semester I tahun lalu, 436 kasus dengan 1.053 tersangka dan kerugian Rp 2,1 triliun. Pada 2010 tercatat "hanya" 176 kasus dengan tersangka 441 orang dan kerugian mencapai Rp 2,1 triliun.

Kita merasa jenuh menghadapi kompleksitas masalah korupsi , jika proses penegakan hukumnya berorientasi pada "kekuasaan", jauh dari rasa keadilan. Karena betapa penegak hukum mempunyai cara "menghormati" para koruptor dengan memberikan hak-hak istimewa, misalnya hukuman ringan mencapai sekitar 60% koruptor dihukum ringan 1-2 tahun, remisi luar biasa, dan perlakukan khusus sejak tahanan hingga masuk penjara.

Publik sebenarnya masih berharap munculnya jurus baru penegakan hukum, misalnya dengan pembuktian terbalik dan pemiskinan koruptor. Terdakwa yang terindikasi korupsi diwajibkan membuktikan harta miliknya benar-benar didapat secara sah, tidak melanggar hukum. Atau alternatif memiskinkan koruptor hingga bangkrut dengan menyita dan mengembalikan uang yang dikorup. Namun ide itu terbukti hanya sebagai retorika seperti dalam vonis Angie.

Kejahatan luar biasa itu mutlak membutuhkan ide-ide luar biasa pula untuk memberantasnya. Artinya, tidak sekadar wacana dan retorika. Kalau sekadar hukum normatif sulit menyentuh para aktor utama. Seni korupsi di negeri ini, menurut pimpinan KPK Busyro Muqoddas, diskenario sedemikian canggih. Aktor koruptor saling tolong-menolong dan bahu- membahu, membentuk mafia terorganisasi rapi. Tidak mudah menyentuh aktor intelektual, para pemeran utama, paling yang hanya figuran-figuran.

Memang kita lelah menghabiskan energi untuk berdebat saat korupsi yang kini sudah mencapai titik nadir yang membahayakan, merusak tatanan kehidupan masyarakat, dan menghambat pembangunan yang berkeadilan. Jika hanya retorika yang terus bergulir, maka ini bukti ketidakseriusan para elit pengelola negara, yang pada akhirnya kasus korupsi merajalela.