Kepercayaan pada Pebisnis Kalahkan Pemerintah

NERACA

Jakarta - Hasil riset Edelman Trust Barometer 2013 menunjukkan bahwa publik cenderung lebih percaya kepada para pebisnis dibandingkan kepada pemerintah.

"Hasil riset kami mengungkap bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kalangan bisnis jauh lebih tinggi, yaitu 74% daripada tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang hanya 47%," kata Direktur Strategi Korporasi Edelman Indonesia Henri Mananpiring di Jakarta, Kamis (31/1).

Survei Edelman Trust Barometer itu dilakukan dari 16 Oktober 2012 hingga 28 November 2012 terhadap 1.200 responden yang terdiri atas 1.000 orang dari kalangan umum dan 200 orang dari kalangan "well informed" yakni kalangan dengan pendidikan tinggi dan berpendapatan kelas menengah ke atas.

Henri mengatakan, berdasarkan hasil survei, penyebab ketidakpercayaan publik kepada pemerintah disebabkan dua faktor utama, yaitu masalah korupsi dan inkompetensi yang menghasilkan kinerja buruk.

"Di antara responden yang berkurang tingkat kepercayaannya kepada pemerintah, 71% menyebutkan bahwa persepsi korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan keputusan yang ditopang oleh insentif yang keliru sebagai alasan utama berkurangnya kepercayaan mereka. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari masyarakat tingkat global yang hanya 54%," paparnya.

Selain itu, tambah dia, 22% responden menyebutkan masalah kompetensi sebagai alasan utama berkurangnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah," lanjutnya.

Dari hasil survei tersebut, Henri berpendapat, jika pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik, faktor utama yang diprioritaskan untuk ditangani segera adalah isu-isu korupsi dan masalah integritas.

Hal tersebut, lanjutnya, berlaku untuk pemerintahan saat ini dan juga partai-partai politik yang sedang menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2014.

"Survei ini menunjukkan bahwa untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik menyongsong tahun 2014 nanti, pemimpin politik harus mampu meyakinkan pemilihnya dengan menekankan faktor integritas lebih daripada efektivitas sebagai pemimpin," katanya.

Komunikasi Lemah

Menanggapi hasil survei Edelman Trust Barometer itu, pengamat sosial dan politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Kuskrido Ambardi menilai pemerintah telah kalah langkah dari pebisnis akibat pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat yang kurang baik.

Menurut dia, pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak terintegrasi sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan publik. "Pemerintah seringkali senang tentang apa yang mereka lakukan masing-masing. Departemen, kementerian, dan lembaga memaparkan kinerja mereka secara terpisah tanpa ada kesatuan tema dan isu-isu yang menjadi prioritas untuk disampaikan ke publik," katanya.

Hal tersebut, lebih lanjut dikatakannya, disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pemerintahan yang satu dan yang lain.

"Oleh karena itu yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah peningkatan kinerja dan perbaikan pola komunikasi kepada masyarakat," ujar Kuskrido. (doko)

BERITA TERKAIT

Mengukur Kekuatan Koalisi pada Pilgub Jabar 2018

Oleh: Ajat Sudrajat Sejumlah partai politik mulai bermanuver terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, salah…

"Tangerang Live" Dipaparkan Pada Forum Dunia

"Tangerang Live" Dipaparkan Pada Forum Dunia NERACA Tangerang - Program "Tangerang Live" dipaparkan pada "2017 Seoul Mayors Forum on Climate…

Pemerintah Fokus Mengembangkan Industri Hijau - Terkait Kunjungan Kerja ke Tiongkok

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus untuk mengembangkan program industri hijau, di mana setiap sektor manufaktur nasional perlu menerapkan prinsip…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Hanya 10%, Kenaikan Cukai Tembakau Kurang Tinggi

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai…

Pemerintah akan Terbitkan Perpres - Soal Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership"…

Hasil Penjualan ORI014 Sebesar Rp8,94 triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi…