Menjaga Komitmen ASEAN

Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN di Jakarta baru-baru ini menghasilkan sebuah tekad untuk tetap menjaga keutuhan kerja sama diantara sesama negara ASEAN, terutama menjelang berlakunya Komunitas ASEAN 2015. Komitmen yang berkaitan dengan itu a.l. konektivitas ASEAN, ketahanan pangan dan energi, konflik Thailand dan Kamboja, arsitektur regional, People Center Association, penanganan bencana alam dan kerja sama subkawasan ASEAN.

Komitmen ini tentunya tidak cukup hanya dengan memperlihatkan sentimen kedekatan geografis dan nuansa hubungan yang bersahabat dan sebagainya. ASEAN harus berani mengambil kebijakan yang berbasis aturan dan menerapkan sanksi-sanksi tertentu bagi anggotanya yang tidak patuh pada aturan-aturan main kawasan.

Bagaimanapun, mengabaikan aturan main kerja sama karena alasan “satu keluarga”, hanya akan membuat komunitas ASEAN lemah dan tidak berdaya dalam bekerja sama, karena tersandera oleh prinsip yang dibuatnya sendiri. Ini akibat adanya kepentingan yang berbeda dari anggota ASEAN dan perbedaan posisi mereka dalam isu-isu tertentu.

Munculnya konflik antaranggota ASEAN memang tidak terhindarkan dan membuat arah menuju sebuah kelompok regional yang solid tidak akan mulus. Kita tentu bertanya kapan ASEAN dapat disebut sebagai true community, sesuatu yang mencerminkan rasa kedekatan, solidaritas, dan persamaan persepsi dalam berbagai isu yang memungkinkan mereka mencapai tujuan bersama diantara komunitas regional tersebut.

Lebih parah lagi adalah jelang Komunitas ASEAN 2015 muncul gesekan kepentingan antaranggota ASEAN cukup tajam. Kasus Thailand dan Kamboja, konflik perbatasan antarnegara ASEAN misalnya adalah fenomena yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan efektivitas pada 2015.

Kita memang tak bisa memungkiri bahwa para pemimpin ASEAN sebenarnya dalam proses menciptakan semacam citra mental ASEAN yang integratif. Pasalnya, hubungan ASEAN yang berbasis komunitas pada dasarnya berbasis atas interaksi antara negara, berkaitan satu dengan lainnya dan belajar untuk hidup dengan lainnya karena mereka merasa “satu keluarga”.

Namun kita berharap apa yang telah disepakati para pemimpin ASEAN dalam KTT lalu, merupakan penegasan kembali mereka untuk mengubah wilayah Asia Tenggara yang bermasalah menjadi wilayah yang bersatu yang menekankan kerja sama dan saling toleransi.

Komitmen itu apabila dilihat dari perspektif Komunitas ASEAN 2015, dianggap layak bukan hanya karena dasar-dasar untuk membangun Komunitas ASEAN yang sudah dimiliki komunitas regional itu, tetapi juga karena tujuan yang muncul dalam komitmen tersebut cukup logis, seperti perubahan fundamental yang terjadi di lingkungan regional.

Apakah komitmen itu cukup realistis mengingat kapasitas ASEAN yang sangat terbatas dalam melansir berbagai aksi kebijakan akibat teguhnya posisi mereka terhadap prinsip kedaulatan negara? Untuk itu perlu kerja sama konkret yang benar-benar akan menjamin kesuksesan ASEAN dalam membangun sebuah Komunitas ASEAN yang kokoh.

Kita tentu tidak mau ASEAN gagal menjalankan komitmennya, sehingga hanya menjadi semacam struktur mekanis yang imajiner di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu. Jika apa yang telah disepakati KTT di Jakarta tidak dijalankan secara sungguh-sungguh, maka ASEAN dipastikan tidak akan mencapai tahapan organisasi yang riil dan hidup secara wajar di kawasan regional tersebut.

BERITA TERKAIT

Urgensi Penurunan Harga Gas Industri

  Oleh: Samsul Hilal, Alumnus Pascasarjana FEB-UI Kemarahan Jokowi (06/01/2020) karena harga gas industri yang tinggi ditindaklanjuti dengan langkah yang…

Omnibus Law Ciptaker Meminimalisasi Dampak Ekonomi Covid-19

  Oleh : Edi Jatmiko, Pengamat Kebijakan Publik Pandemi Covid-19 diyakini akan memukul  perekonomian Indonesia. Sejumlah pihak pun mendesak DPR…

Mewaspadai Politisasi Wabah Corona

  Oleh : Angga Gumilar, Pengamat Sosial Politik   Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 menjadi ancaman nyata yang terus terjadi.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Transfer ke Daerah dan Dana Antisipasi Covid-19

    Oleh: Joko Tri Haryanto, Staf Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Melihat fakta begitu cepatnya dampak penyebaran virus…

Mendukung Kebijakan PSBB Atasi Covid-19

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Pembatasan sosial berskala besar atau yang populer dengan PSBB ini memang…

UMKM, Pandemi, dan Krisis Ekonomi

  Oleh: Arif Budi Rahman, Pemerhati Kebijakan Publik Harus diakui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki posisi strategis…