Buruh Akan Adukan Gubernur ke PTUN

Jumat, 01/02/2013

NERACA

Jakarta – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan memidanakan pengusaha dan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin penangguhan kenaikan upah sesuai upah minimum provinsi (UMP) yang diberikan kepada 46 perusahaan di DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Presidium MPBI yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepadaNeraca, baru-baru ini.

“SK (Surat Keputusan) penangguhan UMP 46 perusahaan di DKI diduga ada unsur kebohongan karena dewan pengupahan DKI hanya menyetujui 3-4 perusahaan yang ditangguhkan, bukan 46. Maka MPBI akan memidanakan pengusaha dan mem-PTUN-kan Gubernur DKI,” tegas Iqbal.

Langkah konkret dari buruh dalam rangka menolak hal tersebut adalah dengan melakukan aksi besar-besaran di depan kantor gubernur dan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). “Dan pada 6 Februari akan ada aksi 50 ribu buruh ke istana, DPR, Kemenakertrans, sekaligus juga serempak aksi di kantor gubernur di Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Batam,” jelas Iqbal

Lebih jauh, Iqbal menyatakan bahwa seluruh perusahaan yang ditangguhkan tersebut tidak memenuhi syarat Permenakertrans No. 231 Tahun 2003 khususnya syarat adanya audit dari akuntan publik dan perusahaan rugi dua tahun.

“Yang ada hanya tanda tangan persetujuan buruh. Itupun diancam PHK kalau tidak mau tanda tangan. Oleh karenanya, MPBI mengajukan gugatan ke PTUN setempat terhadap SK Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, tentang penangguhan UMP yang tidak memenuhi syarat tersebut,” jelas Iqbal.

Namun demikian, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit membantahnya. “Semua pengajuan penangguhan adalah melalui gubernur, tetapi difasilitasi Menakertrans. Kita tahu lah kenaikan ini karena tekanan pemerintah juga. Tapi melihat PHK di ambang pintu, pemerintah melihat bahwa keputusan yang mereka buat agak keliru. Makanya pemerintah ikut memfasilitasi. Tapi legal formal tetap lewat gubernur. Menteri tidak pernah mengeluarkan SK penangguhan,” jelas Anton.

Adanya semua perselisihan ini berawal dari permohonan izin penangguhan kenaikan upah dari sekitar 900 perusahaan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Dari ratusan perusahaan yang meminta izin tersebut, Muhaimin memberikan izin pada separuhnya. Semua yang diberi izin penangguhan berasal dari sektor padat karya, yaitu tekstil, garmen, dan alas kaki. Harapannya, dengan diberikannya izin tersebut, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa ditangguhkan.

Mengenai Permenakertrans tentang UMP, Muhaimin mengaku akan dilakukan revisi komprehensif paket-paket penyiapan sistem pengupahan. Bagaimana supaya sistem pengupahan yang memberi ruang kepada industri padat karya supaya tidak hancur gara-gara upah yang terlampau tinggi.