Buruh Akan Adukan Gubernur ke PTUN

NERACA

Jakarta – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan memidanakan pengusaha dan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin penangguhan kenaikan upah sesuai upah minimum provinsi (UMP) yang diberikan kepada 46 perusahaan di DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Presidium MPBI yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepadaNeraca, baru-baru ini.

“SK (Surat Keputusan) penangguhan UMP 46 perusahaan di DKI diduga ada unsur kebohongan karena dewan pengupahan DKI hanya menyetujui 3-4 perusahaan yang ditangguhkan, bukan 46. Maka MPBI akan memidanakan pengusaha dan mem-PTUN-kan Gubernur DKI,” tegas Iqbal.

Langkah konkret dari buruh dalam rangka menolak hal tersebut adalah dengan melakukan aksi besar-besaran di depan kantor gubernur dan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). “Dan pada 6 Februari akan ada aksi 50 ribu buruh ke istana, DPR, Kemenakertrans, sekaligus juga serempak aksi di kantor gubernur di Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Batam,” jelas Iqbal

Lebih jauh, Iqbal menyatakan bahwa seluruh perusahaan yang ditangguhkan tersebut tidak memenuhi syarat Permenakertrans No. 231 Tahun 2003 khususnya syarat adanya audit dari akuntan publik dan perusahaan rugi dua tahun.

“Yang ada hanya tanda tangan persetujuan buruh. Itupun diancam PHK kalau tidak mau tanda tangan. Oleh karenanya, MPBI mengajukan gugatan ke PTUN setempat terhadap SK Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, tentang penangguhan UMP yang tidak memenuhi syarat tersebut,” jelas Iqbal.

Namun demikian, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit membantahnya. “Semua pengajuan penangguhan adalah melalui gubernur, tetapi difasilitasi Menakertrans. Kita tahu lah kenaikan ini karena tekanan pemerintah juga. Tapi melihat PHK di ambang pintu, pemerintah melihat bahwa keputusan yang mereka buat agak keliru. Makanya pemerintah ikut memfasilitasi. Tapi legal formal tetap lewat gubernur. Menteri tidak pernah mengeluarkan SK penangguhan,” jelas Anton.

Adanya semua perselisihan ini berawal dari permohonan izin penangguhan kenaikan upah dari sekitar 900 perusahaan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Dari ratusan perusahaan yang meminta izin tersebut, Muhaimin memberikan izin pada separuhnya. Semua yang diberi izin penangguhan berasal dari sektor padat karya, yaitu tekstil, garmen, dan alas kaki. Harapannya, dengan diberikannya izin tersebut, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa ditangguhkan.

Mengenai Permenakertrans tentang UMP, Muhaimin mengaku akan dilakukan revisi komprehensif paket-paket penyiapan sistem pengupahan. Bagaimana supaya sistem pengupahan yang memberi ruang kepada industri padat karya supaya tidak hancur gara-gara upah yang terlampau tinggi.

BERITA TERKAIT

China Diprediksi Akan Lewati AS Sebagai Pasar Otomotif Terbesar

China diproyeksikan akan melewati Amerika Serikat (AS) sebagai pasar otomotif terbesar dunia pada 2022, menurut Chief Executive Officer Nissan Motor…

Calon Gubernur BI Jangan Dipolitisasi

  NERACA Jakarta -  Calon Gubernur Bank Indonesia yang akan diajukan Presiden Joko Widodo ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus…

Calon Gubernur BI Harus Bersih dari Pengaruh Rezim Lama

NERACA Jakarta-Anggota DPR berharap figur calon gubernur BI harus loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara, dan bersih dari pengaruh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…