Alokasi Dana Infrastruktur Seharusnya Bisa Rp300 Triliun - Disiplin Kelola Fiskal

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, pemerintah seharusnya bisa mengalokasikan dana sekitar Rp250-300 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2014 dengan syarat disiplin dalam pengelolaan fiskal serta upaya menekan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kebutuhan akan infrastrukur sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, pemerintah menganggarkan belanja modal dan pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp200 triliun.

Mahendra menambahkan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional. "Jangan harap pertumbuhan bisa mencapai 7% bila infrastruktur diabaikan," ujarnya, Kamis (31/1).

Untuk bisa membiayai belanja modal dan infrastruktur, pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara, misalnya dengan mendorong penerimaan negara dengan memperluas objek pajak. Setidaknya, ada dua program perluasan objek pajak yaitu dengan penggunaan nomor e-KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan registrasi menyeluruh terhadap perusahaan.

Dari penyatuan NPWP dengan nomor e-KTP, menurut Mahendra, terdapat potensi penambahan wajib pajak individu baru dari 9 juta menjadi 175 juta orang. "Baru 9 juta saja kita sudah bisa mengendalikan fiskal dan utang kita. Bayangkan kalau 175 juta," jelasnya.

Selain itu, registrasi perusahaan-perusahaan baik yang berskala bisnis menengah kecil (UKM) hingga perusahaan berskala bisnis besar juga bakal memperkuat penerimaan perpajakan ke depan. Registrasi ini juga bisa mendorong peningkatan pendapatan perusahaan.

Seluruh perusahaan termasuk UKM nantinya memiliki NPWP. Dengan begitu, usaha-usaha itu mampu mengakses lembaga-lembaga keuangan termasuk kredit bank. “Bisnisnya akan lebih berkembang," ucap Mahendra.

Peran Swasta

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembiayaan untuk percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia dari 2011 hingga 2015 butuh dana lebih dari Rp4.000 triliun sedangkan untuk pembangunan infrastruktur memerlukan Rp1.786 triliun.

Dikatakannya, pemerintah tidak bisa mengandalkan kemampuan APBN untuk membiayai keseluruhan dana yang diperlukan terkait infrastruktur, sehingga peran swasta sangat diperlukan demi mempercepatnya.

"Peran swasta sangat dibutuhkan demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pasar modal menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan dana bagi pengembangan infrastruktur," katanya.

Nurhaida mengatakan, pasar modal pada awal 2013 sudah berkembang dengan cukup baik yang didukung masuknya Indonesia dalam tahapaninvestment grade. Saat ini, upaya yang diperlukan adalah memanfaatkan daya tarik investasi di Indonesia untuk menarik para investor terutama untuk berinvestasi pada saham-saham di sektor infrastruktur.

BERITA TERKAIT

GALANG DANA BAGI LOPER KORAN

Kepala Divisi Layanan Muzaki BAZNAS, Rulli Kurniawan dan pimpinan Agan saat meresmikan program penggalangan dana (crowdfunding) bagi loper koran di…

Pemerintah Tetapkan Hasil Penjualan SBR004 Rp7,3 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan hasil penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR004 sebesar Rp7,3 triliun dengan…

PT Lintas Marga Sedaya Raih Pembiayaan Rp8,8 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Lintas Marga Sedaya (LMS), menerima pembiayaan sindikasi sejumlah Rp8,8 triliun. Pembiayaan sindikasi ini…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…