Harga LPG Nonsubsidi Masih Dibahas - Jaga Inflasi

NERACA

Jakarta - Usulan PT Pertamina untuk menaikkan harga liquefied petroleum gas (LPG) 12 kg atau nonsubsidi terhalang karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal 28 ayat 2 Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang menyebutkan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas diserahkan pada mekanisme pasar. Otomatis, Pertamina sebagai korporasi juga tidak lagi berhak menetapkan harga eceran gas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengakui bahwa sebelum menetapkan harga LPG, itu harus dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah. “Pertamina usulkan, lalu akan dibahas Menteri Perekonomian. Kita tidak menyalahi UU. Pembahasan angka belum. Nunggu dari sana (pembahasan). Ya pokoknya dibahas dulu,” ujarnya usai menghadiri acara pelantikan eselon I dan II di kantor ESDM, Kamis (31/1).

Adapun pertimbangan dari ESDM untuk menaikkan harga LPG nonsubsidi adalah karena Pertamina sudah mengalami kerugian hingga Rp16 triliun akibat disparitas harga keekonomian yang terlampau cukup jauh, sehingga akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. “Pertamina sendiri tekor Rp16 triliun. Jangan sampai ini berimbas ke LPG 3 kg. Harga keekonomian LPG sekitar Rp12 ribu per kg, sedangkan yang dijual Rp6 ribu per kg,” terang Edy.

Kondisi Inflasi

Namun, sesuai dengan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menaikkan harga harus melihat kondisi inflasi. “Kita harus lihat, jangan sampai kebijakan dapat memengaruhi inflasi naik. Maka, dibahas apakah nanti dinaikkan saat inflasi rendah atau nanti tergantung hasil pembahasannya,” katanya.

Sementara itu, Pertamina sendiri akan menunggu keputusan pemerintah perihal usulan menaikkan harga LPG 12 kg hingga Februari 2013.

Pada usulannya, Pertamina mengajukan kenaikan sebesar Rp 1.500 per kg untuk menekan kerugian. Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan mengaku pihaknya telah mengusulkan kenaikan harga LPG 12 kg karena selama ini Pertamina terus menanggung kerugian. "Kerugian sudah kami alami selama bertahun-tahun ini. Kami juga sudah memberikan surat ke menteri ESDM tapi sampai hari ini belum ada jawaban," ujarnya.

Dia pun memberikan tenggat waktu sampai akhir Februari agar ada kepastian kenaikan harga LPG 12 kg. "Saya tunggu sampai akhir februari. kalau belum ada keputusan kembali lagi saya kembalikan ke Pak Dahlan (Menteri Negara BUMN)," tegasnya.

Bahkan sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan setuju dengan rencana Pertamina yang akan menaikan harga LPG 12 kg, mengingat Pertamina terus mengalami kerugian dalam menjual gas LPG non subsidi ini.

“Gas 12 kilogram kan yang beli bukan orang miskin. Sebelum diajukan saya sudah setuju terhadap rencana tersebut," ujarnya. Menurut Dahlan, pembeli gas LPG 12 kg saat ini tidak dibeli lagi orang yang tidak mampu, maka pantas saja jika Pertamina menaikan harganya.

BERITA TERKAIT

Banten Masih Butuh Banyak Impor Kimia Organik

Banten Masih Butuh Banyak Impor Kimia Organik NERACA Serang - Provinsi Banten masih membutuhkan banyak impor golongan barang bahan kimia…

BI Nilai Pelonggaran Bunga Masih Bisa Berlanjut

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mengklaim pelonggaran suku bunga kredit perbankan masih dapat berlanjut di 2018, meskipun penurunan suku…

Kondisi Bank Muamalat Masih Baik

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi Bank Muamalat saat ini masih dalam kondisi yang baik dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…