BRI Digandeng Pasar Jaya

NERACA

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan modernisasi atas sistem pembayaran Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dan kewajiban lain para pedagang PD Pasar Jaya melalui aplikasi Cash Management System (CMS) milik PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.

Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali di Jakarta, Rabu mengatakan, kerjasama itu merupakan kelanjutan dari MOU yang telah diteken pada Jumat (18/1) pekan lalu, oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Dirut BRI Sofyan Basir di Senayan City Jakarta.

"Perjanjian kerjasama itu mencakup layanan penerimaan asli daerah secara online melalui layanan Cash Management Bank BRI, termasuk di dalamnya pajak daerah dan biaya pengelolaan pasar," katanya.

Menurutnya, sebagai tindak lanjut kerjasama itu dilakukan penandatanganan Kerjasama pengelolaan Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dan kewajiban lain para pedagang melalui aplikasi Cash Management System (CMS), antara Bank BRI dengan PD Pasar Jaya.

"BRI menyediakan aplikasi pengelolaan Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dan kewajiban lain para pedagang melalui aplikasi CMS, sehingga manajemen PD Pasar Jaya bisa mendapatkan informasi mengenai kegiatan penagihan Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dan kewajban lain para pedagang secara real time on line," kata Ali.

Dijelaskannya, asumsi besaran pengelolaan BPP dan kewajiban lainnya ini bisa mencapai Rp8 miliar-Rp9 miliar tiap bulannya yang merupakan potensi bisnis yang cukup besar bagi BRI.

"Konsep yang dikembangkan dari layanan ini adalah cash pick up service. Nantinya petugas juru pungut akan melakukan penarikan iuran BPP dan kewajban lainnya ke setiap kios dengan menggunakan EDC Bank BRI, sehingga pedagang tidak perlu meninggalkan tempat usaha untuk penyetoran," kata Ali.

Dari 153 pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya, Bank BRI telah menempatkan 63 Teras BRI, 23 BRI Unit, 10 KCP, 3 Kantor Kas dan 1 Kantor Cabang.

Untuk langkah awal dari kerjasama ini, telah dipilih 3 pasar sebagai tempat pelaksanaan pilot project, antara lain Pasar Jambul, Pasar Ciracas dan Pasar Cibubur.

"Ketersediaan data di pengelola ketiga pasar itu sudah cukup baik, artinya data mengenai pemilik kios, besar iuran, luas area kios, telah tersusun dengan rapih dan dari kondisi fisik pasar-pasar tersebut juga telah diremajakan, itulah kenapa kami memilih ketiga pasar itu," kata Ali.

Dengan kerjasama layanan ini, bagi PD Pasar Jaya selain dapat melakukan monitoring terhadap aktifitas penagihan setoran, juga membantu mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan utamanya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha kecil, yakni pedagang pasar.

Ke depan, dengan kerjasama ini, BRI berharap juga dapat memberikan layanan jasa perbankan lainnya seperti pemberian pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, investasi kios/ tempat usaha, serta kemudahan layanan transaksi perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha para pedagang di seluruh tempat usaha yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pilpres 2019, Pasar Properti Nasional Diprediksi Tetap Stabil

Pilpres 2019, Pasar Properti Nasional Diprediksi Tetap Stabil NERACA Jakarta - Pasar properti nasional pada tahun 2019 mendatang diprediksi bakal…

Azuz Zenfone Max Pro M2 dan Zenfone Max M2 Masuk Pasar Indonesia

Asus secara resmi memperkenalkan Zenfone Max Pro M2 untuk pasar Indonesia. Penerus Zenfone Max Pro M1 ini menjanjikan performa lebih…

Diversifikasi Pasar Ekspor untuk RI yang Sejahtera

  Oleh: Nurul Karuniawati, Peneliti Universitas Udayana               Setiap peluang perdagangan akan menentukan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Karena itu,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…