Manajemen Krisis untuk Menahan Ancaman Krisis

NERACA

Jakarta – Di saat kondisi perekonomian global masih belum pulih, suka tidak suka perekonomian Indonesia pasti terkena imbas. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau industri jasa keuangan Indonesia mesti menjaga melalui integrasi penanganan manajemen krisis. Tujuannya supaya tidak membawa pengaruh buruk terhadap perekonomian makro nasional.

“Harus ada integrasi dalam penanganan manajemen krisis. Kemudian, harus ada penyempurnaan regulasi dan pengawasan, termasuk pengawasan grup keuangan atau konglomerasi,” kata Hari Tangguh, Kepala Divisi Manajemen Risiko OJK di Jakarta, Rabu (30/1).

Hari juga mengatakan, saat ini interkoneksi di antara institusi-institusi di sektor jasa keuangan semakin ketat. Misalkan, ada joint financing channeling antara perusahaan pembiayaan dengan perbankan sebesar Rp180 triliun. Tetapi, ini tidak masuk balance sheet perusahaan pembiayaan melainkan masuk ke dalam pembukuan bank.

Menurut dia, potensi risiko yang akan timbul dari joint financing channeling ketika OJK tidak bisa mengawasi pengelolaannya dengan benar, sehingga akan berdampak pada bank sebagai yang memberikan pinjaman (kreditur).

“Bagaimana pun perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman pakai dananya perbankan, kemudian yang melakukan assessment terhadap konsumen adalah mereka. Karena perbankan memang sangat bergantung kepada mereka untuk lakukan assessment," terangnya.

Lebih lanjut Hari mengatakan, yang menjadi masalah adalah assessment ini tidak masuk buku perusahaan pembiayaan, tetapi masuk buku bank. Sehingga apabila ada default, yang terkena imbasnya adalah buku bank, bukan perusahaan pembiayaan.

"Inilah yang harus hati-hati. Jangan sampai pada saat perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman melalui joint venture channeling tidak diberikan dengan prudent,” ulas dia. Regulator, imbuh Hari, memang harus menyibukkan diri menjaga prudensial dan kondisi industri jasa keuangan. Pasalnya, pengambilan keputusan OJK adalah dengan prinsip Speed, Accurate, Flexible, dan Endurance, dengan ini interkonektivitas industri lebih baik.

OJK juga akan melakukan Financial Sector Analysis dalam institusi, pasar dan produk, serta resiko di industri jasa keuangan.

“Dalam kerangka stabilitas sistem keuangan, kita melihat tiga faktor itu, yakni institusinya, market dan produknya, serta soal resikonya. Di sini OJK akan melakukan market surveillance dan melakukan pemberian izin-izin produk. Ini produk apa, ada tida yang terkoneksi, misalnya unit link, itu kan investasinya ada yang di saham dan sebagainya. Itu yang harus kita analisis resikonya. Untuk indikator krisis, sedang kita rumuskan, sementara sekarang kita masih gunakan indikator krisis versi Bapepam-LK,” jelasnya.

Sementara, Salusra Satria, Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS, mengatakan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) dapat dipakai untuk antisipasi resiko terburuk dari suatu krisis.

“Sistem ini digunakan jika suatu saat kondisi yang terjadi tidak selalu mulus seperti yang diharapkan. Kita (LPS) punya alat monitoring dan surveillance, yang berisi analisis dari masing-masing lembaga keuangan untuk antisipasi kemungkinan krisis. Tapi sistem ini akan tumpul jika tidak ada kerjasama antar lembaga yang berusaha menanggulangi krisis dengan membuat keputusan atau kebijakan (masing-masing atau bersama-sama),” tuturnya.

Sistem peringatan dini yang dilakukan LPS yakni melalui internal rating system (bank scoring).

“Di sini ada 120 bank umum dan lebih dari 1000 BPR. Jadi kita memiliki data-data yang lebih jauh dari bank-bank tersebut, jadi LPS bisa melakukan deteksi dini, misalnya bank-bank mana yang menempatkan di bank lain, apakah akan menyebabkan gagalnya industri keuangan lain, dan sebagainya.

Kemudian, dengan penghitungan cadangan klaim penjaminan yang merupakan kewajiban bagi perbankan, yang mana ini untuk menghitung bagaimana kegagalan suatu kondisi. Lalu juga melakukan evaluasi kecukupan pendanaan LPS; analisis resiko sistem perbankan (misalnya kebijakan LTV, kondisi kredit sektor pertambangan, yang mana akan mempengaruhi sistem perbankan); analisis makro ekonomi; banking stability index.

“Setiap lembaga harus memiliki SOP, sehingga jika ada krisis yang tiba-tiba, siapa yang melakukan apa jadi lebih jelas,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa ada empat lembaga yang melakukan pengamanan sistem perbankan atau keuangan. “First line of defence adalah BI (mengatur dan mengawasi perbankan), kedua adalah pinjaman likuiditas jangka pendek (lender of the last resort) utk menjamin keamanan perbankan, karena bank bisa gagal walaupun sudah dijaga dan diatur, ketiga adalah deposit insurance skim (melakukan penjaminan simpanan dan resolusi bank), dan keempat adalah crisis management protocol yang biasanya dilakukan oleh otoritas fiskal, dalam hal ini Kemenkeu,” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Reformasi Regulasi untuk Mitigasi Krisis Ekonomi

    NERACA   Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi regulasi penting untuk dilakukan sebagai upaya mitigasi…

Kemenkeu Pastikan Dana Keluarahan untuk Peningkatan Layanan

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, memastikan pemberian dana kelurahan dilakukan…

Sambut Harbolnas, Infinix Berikan Discount Hingga 90% Untuk Semua Jajaran Produk Teranyar - Infinix Year and Surprise

Sambut Harbolnas, Infinix Berikan Discount Hingga 90% Untuk Semua Jajaran Produk Teranyar  Infinix Year and Surprise NERACA Jakarta – Menyambut…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Naik Tipis

      NERACA   Jakarta - Pendapatan premi industri asuransi jiwa hanya naik tipis sebesar 1,2 persen secara tahunan…

2019, CIMB Niaga Syariah Targetkan Pembiayaan Rp35 Triliun

    NERACA   Bogor – Bank CIMB Niaga Syariah menargetkan untuk bisa menyalurkan pembiayaan di 2019 mencapai Rp35 triliun.…

Bank Muamalat Dukung Silaknas ICMI

    NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. ("Bank Muamalat") mendukung pelaksanaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan…