Manajemen Krisis untuk Menahan Ancaman Krisis

NERACA

Jakarta – Di saat kondisi perekonomian global masih belum pulih, suka tidak suka perekonomian Indonesia pasti terkena imbas. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau industri jasa keuangan Indonesia mesti menjaga melalui integrasi penanganan manajemen krisis. Tujuannya supaya tidak membawa pengaruh buruk terhadap perekonomian makro nasional.

“Harus ada integrasi dalam penanganan manajemen krisis. Kemudian, harus ada penyempurnaan regulasi dan pengawasan, termasuk pengawasan grup keuangan atau konglomerasi,” kata Hari Tangguh, Kepala Divisi Manajemen Risiko OJK di Jakarta, Rabu (30/1).

Hari juga mengatakan, saat ini interkoneksi di antara institusi-institusi di sektor jasa keuangan semakin ketat. Misalkan, ada joint financing channeling antara perusahaan pembiayaan dengan perbankan sebesar Rp180 triliun. Tetapi, ini tidak masuk balance sheet perusahaan pembiayaan melainkan masuk ke dalam pembukuan bank.

Menurut dia, potensi risiko yang akan timbul dari joint financing channeling ketika OJK tidak bisa mengawasi pengelolaannya dengan benar, sehingga akan berdampak pada bank sebagai yang memberikan pinjaman (kreditur).

“Bagaimana pun perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman pakai dananya perbankan, kemudian yang melakukan assessment terhadap konsumen adalah mereka. Karena perbankan memang sangat bergantung kepada mereka untuk lakukan assessment," terangnya.

Lebih lanjut Hari mengatakan, yang menjadi masalah adalah assessment ini tidak masuk buku perusahaan pembiayaan, tetapi masuk buku bank. Sehingga apabila ada default, yang terkena imbasnya adalah buku bank, bukan perusahaan pembiayaan.

"Inilah yang harus hati-hati. Jangan sampai pada saat perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman melalui joint venture channeling tidak diberikan dengan prudent,” ulas dia. Regulator, imbuh Hari, memang harus menyibukkan diri menjaga prudensial dan kondisi industri jasa keuangan. Pasalnya, pengambilan keputusan OJK adalah dengan prinsip Speed, Accurate, Flexible, dan Endurance, dengan ini interkonektivitas industri lebih baik.

OJK juga akan melakukan Financial Sector Analysis dalam institusi, pasar dan produk, serta resiko di industri jasa keuangan.

“Dalam kerangka stabilitas sistem keuangan, kita melihat tiga faktor itu, yakni institusinya, market dan produknya, serta soal resikonya. Di sini OJK akan melakukan market surveillance dan melakukan pemberian izin-izin produk. Ini produk apa, ada tida yang terkoneksi, misalnya unit link, itu kan investasinya ada yang di saham dan sebagainya. Itu yang harus kita analisis resikonya. Untuk indikator krisis, sedang kita rumuskan, sementara sekarang kita masih gunakan indikator krisis versi Bapepam-LK,” jelasnya.

Sementara, Salusra Satria, Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS, mengatakan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) dapat dipakai untuk antisipasi resiko terburuk dari suatu krisis.

“Sistem ini digunakan jika suatu saat kondisi yang terjadi tidak selalu mulus seperti yang diharapkan. Kita (LPS) punya alat monitoring dan surveillance, yang berisi analisis dari masing-masing lembaga keuangan untuk antisipasi kemungkinan krisis. Tapi sistem ini akan tumpul jika tidak ada kerjasama antar lembaga yang berusaha menanggulangi krisis dengan membuat keputusan atau kebijakan (masing-masing atau bersama-sama),” tuturnya.

Sistem peringatan dini yang dilakukan LPS yakni melalui internal rating system (bank scoring).

“Di sini ada 120 bank umum dan lebih dari 1000 BPR. Jadi kita memiliki data-data yang lebih jauh dari bank-bank tersebut, jadi LPS bisa melakukan deteksi dini, misalnya bank-bank mana yang menempatkan di bank lain, apakah akan menyebabkan gagalnya industri keuangan lain, dan sebagainya.

Kemudian, dengan penghitungan cadangan klaim penjaminan yang merupakan kewajiban bagi perbankan, yang mana ini untuk menghitung bagaimana kegagalan suatu kondisi. Lalu juga melakukan evaluasi kecukupan pendanaan LPS; analisis resiko sistem perbankan (misalnya kebijakan LTV, kondisi kredit sektor pertambangan, yang mana akan mempengaruhi sistem perbankan); analisis makro ekonomi; banking stability index.

“Setiap lembaga harus memiliki SOP, sehingga jika ada krisis yang tiba-tiba, siapa yang melakukan apa jadi lebih jelas,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa ada empat lembaga yang melakukan pengamanan sistem perbankan atau keuangan. “First line of defence adalah BI (mengatur dan mengawasi perbankan), kedua adalah pinjaman likuiditas jangka pendek (lender of the last resort) utk menjamin keamanan perbankan, karena bank bisa gagal walaupun sudah dijaga dan diatur, ketiga adalah deposit insurance skim (melakukan penjaminan simpanan dan resolusi bank), dan keempat adalah crisis management protocol yang biasanya dilakukan oleh otoritas fiskal, dalam hal ini Kemenkeu,” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

BEI Panggil Manajemen Lippo Grup - Kasus Suap Meikarta

NERACA Jakarta –Tersandung kasus suap proyek Meikarta menjadi bulan-bulanan terhadap harga saham properti milik Lippo Grup. Maka untuk mengantisipasi dampak…

Utang untuk Kegiatan Produktif

Berita tentang semakin membengkaknya utang negara membuat rakyat khawatir dan resah. Belakangan ini berbagai pendapat mengenai permasalahan ini santer diperbincangkan.…

KPPU: Pentingnya Competition Compliance untuk Asosiasi

KPPU: Pentingnya Competition Compliance untuk Asosiasi NERACA Jakarta – Untuk ketiga kalinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan executive forum…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Dorong Penetrasi Asuransi, Insurance Day Digelar di 18 kota

      NERACA   Jakarta - Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyelenggarakan peringatan hari asuransi atau Insurance Day 2018. Perayaan…

Pertumbuhan Kredit Tahun Depan akan Melambat

      NERACA   Jakarta – Kalangan industri perbankan memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada 2019 akan melambat dari 13…

OJK Ikut Bangun 1.000 Unit Hunian Sementara

    NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan siap membangun 1.000 unit hunian sementara…