NERACA

Jakarta - Pengelola Blok Mahakam, Kalimantan Timur, Total E&P Indonesia, perusahaan migas asal Perancis, tengah sumringah. Pasalnya, meski kontrak mereka akan berakhir pada Maret 2017 mendatang, namun ada upaya untuk tetap mempertahankan keberadaan mereka di Blok Mahakam.

“Sudah jelas, ada keinginan Total yang ingin memperpanjang kontrak di sana dan ada pejabat Indonesia yang ingin mempertahankan Total di Blok Mahakam”, ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Resourches Studies (Iress) Marwan Batubara, di ruang GBHN MPR RI, Jakarta, Rabu (30/01).

Bahkan, Marwan memperkirakan, saat ini Menteri ESDM Jero Wacik telah membuat kesepakatan dengan Total untuk memperpanjang pengelolaan Blok Mahakam. Meskipun tidak ada surat resminya mengenai permintaan Total tentang perpanjang kontrak untuk masa transisi, namun hal ini bisa dilihat dari berbagai pernyataan pejabat bersangkutan yang ingin mempertahankan Total di Blok Mahakam. "Diperkirakan Jero telah membuat kesepakatan dengan Total untuk tetap mengelola Mahakam sesudah 2017, saat berkunjung ke Prancis pada Juli 2012," papar Marwan.

Menurut Marwan, selama ini pemerintah tampak terus mengulur waktu dalam mengambil keputusan agar kontrak Blok Mahakam tidak diperpanjang dan pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. "Sejumlah pejabat di Kementerian ESDM justru telah berperan sebagai juru bicara perusahaan asing dan menghambat Pertamina untuk mengelola Mahakam," tandas Marwan lagi.

Padahal, lanjut Marwan, tidak ada kewajiban bagi negara untuk memperpanjang kontrak tersebut. “Namun terdapat upaya dari Total untuk mempertahankan Blok Mahakam dan hal ini sudah jelas keinginan Total yang ingin perpanjang kontraknya di sana dan pejabat Indonesia ingin pertahankan Total di Blok Mahakam”, imbuh dia.

Marwan menunjuk pada keinginan Total yang tetap mempertahankan Blok Mahakam selama lima tahun setelah 2017 merupakan bukti. “Upaya mempertahankan produksi menjadi dalih untuk menutupi kenyataan ini. Ada kendali dari asing dan itu sangat gamblang," kata dia

Seharusnya, kata Marwan, agar produksi Mahakam tetap stabil, Pertamina bisa masuk dari sekarang. Dengan membiarkan perusahaan itu masuk dini, transisi akan berjalan lebih mulus dan paling tidak Pertamina memiliki 15% saham Blok Mahakam.

”Data yang diperoleh Iress menyebutkan, cadangan gas Blok Mahakam pada 2017 mencapai 10,1 triliun cubic feet (TCF). Seandainya cadangan yang tersisa tinggal 1 TCF pun maka nilai ekonomis Mahakam sebesar US$ 12 miliar. apabila tersisa 2 TCF, bukankah cadangan itu berpotensi mendatangkan untung puluhan triliun. Apa masalahnya jika potensi untung itu justru dinikmati oleh Pertamina," ujar Marwan.

Marwan juga mengatakan, Pertamina sempat mengemukakan keinginannya kepada pemerintah untuk mengelola Blok Mahakam sejak Juni 2008. "Pertamina mengulang permintaannya itu secara resmi pada Juli 2011 dan Juli 2012. Klimaks permintaan Pertamina disampaikan Dirut Pertamina Karen Agustiawan," ujar dia.

Marwan pun menegaskan, penangguhan pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina tersebut juga dibarengi dengan adanya ‘ancaman’ yang dilakukan Jero. "Jero mengatakan bahwa Pertamina tidak mau dan tidak mampu mengelola Mahakam. Dia bilang kemampuan keuangan Pertamina terbatas, maka Pertamina akan bangkrut," papar Marwan.

Marwan menambahkan, Jero sempat memastikan bahwa pemerintah telah menghitung secara rasional untuk kembali menyerahkan Blok Mahakam kepada Total Prancis dan Inpex Jepang. "Selain Jero yang memilih asing, ada juga Rudi Rubiandini (sekarang Kepala SKK Migas, red.). Rudi meminta supaya Pertamina hanya fokus mengurus wilayah yang sudah dikuasainya, sekitar 40% di wilayah kerja migas," jelas Marwan.

Ada Permainan

Atas kondisi tersebut, pengamat migas Kurtubi bahkan menuding adanya permainan pihak-pihak tertentu dibalik lambannya keputusan final pengambilalihan Blok Mahakam oleh Pertamina.

Kurtubi mengatakan, terdapat skenario yang ingin memperpanjang keberadaan Total di Mahakam yang berujung pada kerugian negara. "Kita khawatir ada permainan untuk perpanjang blok Mahakam apalagi dalam menjelang Pemilu 2014 dimana banyak yang berkepentingan untuk mendanai proses politiknya dan salah satunya dengan berpihak kepada asing," tegas dia, di tempat yang sama.

Menurut Kurtubi, ada sebagian pihak yang ingin mengambil keuntungan dari berlarut-larutnya persoalan ini. Dia mensinyalir persoalan Mahakam sudah jadi ajang sejumlah kalangan memburu keuntungan. "Karenanya secara konstitusinya kita meminta pemerintah segera mengumumkan pemilik baru Mahakam," ujarnya.

Dia juga mendesak pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan blok Mahakam di Kalimantan Timur kepada PT Pertamina (Persero) saat kontrak perusahaan migas asal Prancis, Total E&P Indonesia di wilayah kerja itu berakhir pada 2017. "Dengan Pertamina sebagai pengelola, 100% keuntungan dari blok tersebut akan jatuh ke Indonesia tanpa harus dibagi dengan perusahaan lain," katanya.

Kurtubi menegaskan apabila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak Total dan menganggap Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam, maka pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara transparan argumentasi yang digunakan. "Potensi gas bumi di blok Mahakam terlalu besar untuk diserahkan kepada perusahaan asing," ungkap Kurtubi.

Sedangkan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya mengatakan, persoalan Blok Mahakam sudah diputarbalik. "Pertamina mampu kenapa dibilang tidak mampu," tegas dia kepada Neraca, Rabu.

Terkait masalah pendanaan Blok Mahakam, Chandra menuturkan, uang bisa sangat mudah dicari. Potensi gas di Blok Mahakam yang amat besar, tidak mungkin tidak menguntungkan. Lagipula, sudah terlalu lama Blok Mahakam dikuasai asing. Penguasaan Total dan Inpex di Blok Mahakam sudah hampir 50 tahun. "Makanya harus diputus 2013 dan saya mengkhawatirkan apabila mundur ke tahun 2014 maka isu Blok Mahakam akan dipolitisasikan," kata Chandra.

Sementara itu, Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Strategis Dwiyanti Cahyaningsih mengatakan, Pertamina ternyata berkeinginan untuk memiliki 100% saham di Blok Mahakam Kalimantan Timur. "Oleh karena itu, kita dari Kementerian BUMN siap mendukung," ujar dia.

Menurut Dwiyanti, kinerja Pertamina yang bagus menjadi alasan mengapa Kementerian BUMN mendukung BUMN sektor migas itu untuk menguasai penuh kepemilikan saham di Blok Mahakam. ”Sedangkan Mengenai  pendanaan, sejumlah bank sudah mau membiayai Pertamina. Bukan hanya itu obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan itu,” tambah Dwiyanti.

Dwiyanti menjelaskan bahwa dari total aset keseluruhan BUMN yang mencapai Rp3 ribu triliun, Pertamina berkontribusi hingga 11%. Sementara dari sisi pendapatan, dari 141 BUMN, Pertamina juga berkontribusi hingga 43%. Sebanyak 18% dari total laba bersih BUMN pun disumbang Pertamina. “Pertamina juga berpengalaman menangani sejumlah blok bekas asing seperti Offshore Nort West Java (ONWJ) dan West Madura Offshore (WMO),” katanya.

Perlu diketahui, upaya Pertamina untuk menjadi operator Mahakam tidak kunjung berhasil. Meski Pertamina menyatakan usulan pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di 2008, 2009 dan 2012, Mahakam belum diberikan pada Pertamina. Padahal sudah ada kesepakatan yang dibuat antara Pertamina, operator Blok Mahakam asal Perancis Total E&P Indonesie dan pemegang saham lain asal Jepang Inpex Coperation.

Dalam kesepakatan dikatakan bakal dibentuk usaha patungan mengelola Mahakam dengan 51% saham Pertamina. Namun, kesepakatan tersebut sudah berakhir 31 Agustus 2012 lalu. Blok Mahakam dikelola Total E&P Indonesie sejak 1967. Kontrak diperpanjang lagi ke operator yang sama dari 1997 dan berakhir Maret 2017.

Sesuai UU Migas Nomor 22 tahun 2001, operator boleh mengajukan perpanjangan dan negara boleh menolak perpanjangan. BUMN pun punya hak yang sama dan bisa didahulukan untuk mendapat blok migas yang habis masa kontraknya.