BKF: Obligasi Rekap Bisa Dihentikan

NERACA

Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa bunga obligasi rekapitulasi (obligasi rekap) perbankan secara perlahan harus lepas dari bank, khususnya perbankan BUMN, yang menerima pembayaran bunga obligasi rekap tersebut dari pemerintah melalui APBN.

"Kita berusaha melihat bagaimana pelan-pelan obligasi itu keluar dari pembukuan bank," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (30/1). Menurut dia, hal tersebut ditujukan agar bank menunjukkan performa nyata dari kegiatan operasionalnya. Tujuannya, kata Bambang, agar bank itu benar-benar memperlihatkan keuntungannya murni dari keuntungan operasional, bukan bagian dari obligasi rekap.

Menanggapi pembayaran bunga obligasi rekap yang membebani APBN, Bambang menuturkan hal itu tergantung definisi beban itu sendiri. "Kalau membebani APBN tergantung definisi membebaninya karena semua pengeluaran di APBN itu dalam bentuk beban. Namanya juga belanja," papar dia.

Bambang juga mengklaim kalau porsi pembayaran bunga obligasi, secara otomatis, telah mengalami penurunan setiap tahun. Pada 2011, pemerintah membayarkan bunga obligasi rekap sebesar Rp13,19 triliun, pada 2012 turun menjadi Rp11,03 triliun, dan pada 2013 diproyeksikan akan turun di bawah Rp10 triliun.

Saat ini, penyelesaian terkait masalah pembayaran bunga obligasi rekap masih dalam pembahasan di Komisi XI DPR. Sebagai informasi, kinerja tiga bank BUMN, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), terlihat kinclong lantaran disokong oleh “subsidi” pemerintah dari APBN guna membayar obligasi rekap.

Tercatat, obligasi rekap pokok perbankan saat ini mencapai Rp160 triliun dengan bunga yang mencapai Rp8,5 triliun per tahun. Ekonom UGM, Revrisond Baswir, bilang bahwa masalah utamanya apakah kinerja bank BUMN yang bagus sekarang ini karena disokong APBN atau malah karena memang mereka efisien dalam operasional.

"Karena bank-bank BUMN ini, seperti layaknya perusahaan BUMN lainnya, sangat manja. Jadi (dipertanyakan) apakah mereka bisa atau tidak lebih efisien tanpa dukungan APBN," ujarnya kepada Neraca, awal pekan lalu. Menurut dia, yang harus dilihat juga apakah para pemegang saham dari bank-bank BUMN tersebut telah bersungguh-sungguh dalam mengawasi operasional banknya.

Jangan sampai, lanjut dia, seperti dininabobokkan oleh obligasi rekap. Mereka juga jangan melakukan pemborosan dan memang seharusnya bersikap efisien, bukan inefisiensi. Revrisond menduga para direksi bank BUMN pasti bisa lebih "santai" dengan adanya bunga dari obligasi rekap itu.

"Justru itulah yang selama ini dipertanyakan. Mereka (direksi) ngapain saja? Meski begitu, tidak bisa dibilang ongkang-ongkang kaki juga. Intinya, kinerja mereka belum optimal," jelasnya. Oleh karena itu, Revrisond meminta Komisi XI DPR tegas untuk menekan ketiga bank pelat merah tersebut membayar dividen lebih tinggi ke pemerintah.

“Komisi XI harus berani memaksa mereka (tiga bank) membayar dividen, minimal, setara dengan bunga obligasi rekap. Jangan lebih rendah. Misalnya, negara menerima 20% dari setoran dividen bank-bank BUMN. Itu bisa dinaikkan menjadi 30% atau 35%,” tegas dia.

Lebih lanjut Revrisond menjelaskan, Bank Mandiri pada 2009 mengalami defisit sebesar Rp5,8 triliun dan 2010 senilai Rp3,5 triliun. BNI sebesar Rp1,3 triliun di 2009 dan Rp1,8 triliun pada 2010. Sedangkan BRI “hanya” Rp600 miliar pada 2009 dan Rp200 miliar di 2010.

Kemenkeu tak transparan

Terkait dividen, Revrisond kembali memaparkan bahwa Bank Mandiri menyetor ke pemerintah senilai Rp3,25 triliun di 2009 dan Rp2,45 triliun pada 2010. Sementara BNI menyetor Rp1,3 triliun di 2010 dan Rp1,1 triliun pada 2011. Untuk BRI menyetor Rp2,29 triliun pada 2010 dan Rp3 triliun di 2011.

“Mereka selama ini menikmati “subsidi” dari pemerintah yang nilainya sama dengan kerugian (defisit). Saya mencurigai dana ini juga dinikmati para direksi dan komisaris,” terangnya. Sementara ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo, menuturkan total utang Indonesia di 2013 sebesar Rp315 triliun.

Sebagai rinciannya, utang pokok Rp197 triliun dengan bunga sebesar Rp118 triliun. Utang pokok luar negeri Indonesia yang sudah jatuh tempo tahun ini senilai Rp57 triliun. Namun, utang dalam negeri melonjak Rp140 triliun. “Ini artinya 71% utang kita berasal dari dalam negeri, termasuk di dalamnya obligasi rekap. Rincian ini tidak pernah dipublikasi Kemenkeu,” papar dia.

Dradjad juga menerangkan, dalam upaya mengurangi beban APBN yang sangat besar maka pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan. Yaitu asset to bond swap (penukaran obligasi rekap dengan aset), penyesuaian rasio kecukupan modal bank rekap (capital adequacy ratio/CAR), penukaran obligasi rekap melalui perpetual bond (penerbitan obligasi tanpa jatuh tempo), akuisisi antarbank rekap, dan pengumpulan obligasi rekap dalam satu bank. [ardi]

BERITA TERKAIT

Chandra Asri Rilis Obligasi Rp 500 Miliar

Lunasi utang obligasi yang bakal jatuh tempo, PT Chandra Asri Tbk (TPIA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical…

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

Tawarkan Kupon Hingga 8,95% - Obligasi AP II Oversubscribed 3 Kali

NERACA Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) resmi mencatatkan obligasi berkelanjutan I tahap I Tahun 2018 senilai Rp750 miliar…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…